Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PPDB Resmi Diganti! Ini Aturan Baru SPMB 2025

PPDB Resmi Diganti! Ini Aturan Baru SPMB 2025

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
  • visibility 34
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti nama sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ajaran 2025. Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah, tetapi juga upaya meningkatkan kualitas seleksi penerimaan murid di seluruh jenjang pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa perubahan ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi semua.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik. Beberapa kelemahan dalam sistem PPDB sebelumnya perlu diperbaiki melalui SPMB,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Empat Jalur Seleksi SPMB 2025

SPMB 2025 akan tetap mempertahankan empat jalur seleksi penerimaan murid baru, yaitu:
✅ Jalur Domisili, berdasarkan lokasi tempat tinggal calon murid
✅ Jalur Afirmasi, bagi siswa dari keluarga kurang mampu
✅ Jalur Mutasi, untuk siswa yang berpindah domisili karena tugas orang tua
✅ Jalur Prestasi, bagi siswa dengan pencapaian akademik dan non-akademik unggul

Syarat Pendaftaran yang Lebih Diperketat

Kemendikdasmen juga menetapkan persyaratan lebih spesifik bagi calon murid di setiap jenjang pendidikan.

📌 SD: Usia minimal 6 tahun pada 1 Juli 2025, dengan pengecualian bagi anak berbakat istimewa yang sudah berusia 5 tahun 6 bulan berdasarkan rekomendasi psikolog profesional.

📌 SMP: Usia maksimal 15 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan SD atau sederajat.

📌 SMA/SMK: Usia maksimal 21 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta kualitas pendidikan sejak proses penerimaan murid baru. Kemendikdasmen juga akan mengawasi penerapan sistem ini untuk menghindari kecurangan dan penyalahgunaan aturan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi demo menolak RUU TNI di depan Gedung Grahadj Surabaya saat Apel Operasi Ketupat 2025, Kamis (20/3/2025).

    Data Pribadi Mahasiswa UII Bocor Usai Gugat UU TNI!

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan keamanan data pribadi kembali mencuat usai tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) mengalami dugaan intimidasi setelah mengajukan uji formil Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiganya—Arung, Irsyad, dan Handika—menjadi sorotan setelah data pribadi mereka diduga disalahgunakan oleh pihak tak dikenal. Insiden ini bermula pada 18 Mei 2025 […]

  • Hetifah Sjaifudian (Lima dari Kanan) dan Jailani, Komisiober BPKN (Empat dari Kiri) dalam diskusi rutin DPP Pengajian Al-Hidayah yang digelar di Aula DPP Partai Golkar pada Jum'at (29/11/2024).

    DPP Al-Hidayah Dorong Advokasi Konsumen yang Lebih Kuat

    • calendar_month Minggu, 1 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam diskusi rutin bertema “Peran Perempuan dalam Advokasi dan Pelindungan Konsumen” yang digelar oleh DPP Pengajian Al-Hidayah  pada Jum’at (29/11/2024), isu literasi dan advokasi konsumen di era digital menjadi sorotan utama. Acara ini berlangsung di aula DPP Partai Golkar dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP serta perwakilan organisasi perempuan Hasta Karya dan […]

  • Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

    Sahroni Sebut Aduan KDRT ke Damkar Ungkap Krisis Kepercayaan Publik

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peristiwa unik sekaligus memprihatinkan terjadi di Kota Bekasi: seorang ibu rumah tangga lebih memilih melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya ke petugas pemadam kebakaran (damkar), alih-alih ke kantor polisi. Alasannya? Laporan ke kepolisian tak kunjung digubris. Kisah ini viral dan langsung memantik reaksi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua […]

  • KPU

    IDR : Independensi KPU Penting untuk Demokrasi Sehat di Pilkada

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terdapat kekhawatiran terkait intervensi dari aparat pemerintah yang dianggap ikut campur dalam prosesnya. Intervensi semacam ini dinilai berpotensi memicu keributan dan mengancam stabilitas demokrasi lokal, terutama saat momentum Pilkada yang krusial. Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menyoroti pentingnya menjaga independensi Komisi Pemilihan Umum […]

  • Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

    Bamsoet: Pejabat Harus Jaga Komunikasi Publik Demi Citra Presiden

    • calendar_month Kamis, 27 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik bagi para pejabat tinggi negara. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan pernyataan yang disampaikan pejabat negara memiliki dampak langsung terhadap citra Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Menurut Bamsoet, komunikasi publik yang efektif dan terarah akan […]

  • Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro.

    Sentralisasi Pendidikan Picu Ketimpangan, Agung Widyantoro Angkat Suara

    • calendar_month Rabu, 2 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Legislator Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, mengkritisi sistem sentralisasi pengelolaan pendidikan menengah yang berada di tangan pemerintah provinsi. Menurutnya, kebijakan tersebut telah menciptakan ketimpangan serius dalam pemerataan akses dan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah pinggiran. “Banyak kepala sekolah dan orang tua siswa mengeluhkan lambatnya penanganan kebutuhan sekolah karena birokrasi provinsi yang […]

expand_less