Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Tanpa PSO, Berapa Tarif Sebenarnya KRL Jabodetabek?

Tanpa PSO, Berapa Tarif Sebenarnya KRL Jabodetabek?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wacana perubahan subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin mencuat. Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sedang mengkaji langkah ini. Selama ini, masyarakat Jabodetabek menikmati tarif KRL yang terjangkau berkat skema Public Service Obligation (PSO), namun apa yang terjadi jika PSO dihapus?

Tarif KRL saat ini ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2016, yakni Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. Namun, tanpa PSO, berapa tarif sebenarnya yang harus dibayar penumpang KRL?

Pengamat transportasi Deddy Herlambang menjelaskan bahwa biaya perjalanan KRL tanpa PSO bisa mencapai Rp 25.000 per 25 kilometer. “Jika tidak ada PSO, masyarakat harus membayar penuh biaya operasional KRL. Saat ini, selisih harga tersebut ditanggung pemerintah sebagai kewajiban publik,” ujarnya sebagaimana dilansir Detik Finance.

Pemerintah menganggap besaran PSO yang mencapai Rp 22.000 per penumpang terlalu besar, meskipun ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, apakah masyarakat siap membayar tarif yang jauh lebih tinggi?

Menurut Deddy, jumlah penumpang sangat mempengaruhi biaya operasional KRL. Semakin sedikit penumpang, semakin tinggi biaya yang harus ditanggung per orang. “Saat pandemi, misalnya, tarif normal bisa mencapai Rp 30.000 per penumpang karena jumlah penumpang menurun drastis,” jelasnya.

Masyarakat kini menunggu kejelasan dari pemerintah terkait perubahan sistem PSO. Jika skema subsidi diubah menjadi berbasis NIK, pertanyaan terbesar adalah bagaimana dampaknya terhadap tarif KRL dan kemampuan daya beli masyarakat (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Komisi XI Misbakhun

    DPR dan Pemerintah Siapkan Pengampunan Pajak Jilid III

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – DPR RI bersama pemerintah tengah mempersiapkan program Pengampunan Pajak atau tax amnesty jilid III. Rencana tersebut diawali dengan dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan bahwa Badan Legislasi […]

  • Anas Urbaningrum dalam acara HUT PKN di Menteng Jakarta

    Anas Urbaningrum Serukan Pemerintahan Produktif Demi Rakyat di HUT ke-3 PKN

    • calendar_month Minggu, 27 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menegaskan pentingnya pemerintahan yang produktif dan pro-rakyat dalam peringatan HUT ke-3 PKN yang bertema “Pemerintahan yang Efektif dan Perbaikan Hidup Rakyat bagi Kebangkitan Nusantara.” Peringatan ini digelar di Menteng, Jakarta Pusat, dan turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan Nasional PKN. Acara HUT ini juga diisi […]

  • Tiktok

    Trump Klaim Kemenangan, TikTok Kini Sepenuhnya Dikelola AS

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani executive order pada Kamis (26/9) yang mengatur kesepakatan alih kepemilikan TikTok dari perusahaan induk asal Tiongkok, ByteDance, ke investor Amerika. Kesepakatan ini memungkinkan aplikasi populer tersebut tetap beroperasi di AS, dengan mayoritas saham dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Trump mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Presiden […]

  • Voicer M. Shoim Haris (Wakil Sekjend DPP Partai Golkar)

    Bahlil, Muhammadiyah, NU : Inklusifisitas Partai Golkar

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    *Oleh : M Shoim Haris “ Kembalinya si anak hilang “ demikian Agung Danarto Pengurus Muhammadiyah menimpali Bahlil (Ketum Partai Golkar), yang sebelumnya menegaskan bahwa Partai Golkar adalah anak sulung yang dilahirkan Muhammadiyah. Bahlil membeberkan, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang turut membidani kelahiran Sekber Golkar yang menjadi cikal bakal Partai Golkar. Dalam kesempatan itu, Bahlil […]

  • Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait

    Maruarar Sirait Bangun Rumah Gratis untuk Rakyat, Aguan Pengembangnya

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan akan menyumbangkan tanah miliknya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk pembangunan perumahan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lahan tersebut akan dibangun oleh pengembang Agung Sedayu Group, dengan tujuan untuk mendukung Gerakan Nasional Tiga Juta Rumah. Dalam diskusi bertajuk “Tiga Juta Rumah untuk […]

  • Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam forum diskusi soal OTT KPK terhadap pejabat Basarnas di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (30/7/2023). (Foto dokumentasi Imparsial).

    Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Keadilan Kasus Penyerangan TNI

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sebanyak delapan warga Desa Cinta Adil, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, menjadi korban dalam dugaan penyerangan oleh 33 anggota TNI. Kejadian ini memicu reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang mendesak agar para pelaku segera diadili secara hukum yang berlaku. “Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam […]

expand_less