Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR Sahkan APBN 2027 Menjadi Undang-Undang

DPR Sahkan APBN 2027 Menjadi Undang-Undang

  • account_circle MA
  • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Seluruh fraksi partai politik di DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU APBN 2027.

Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi. Setelah mendapat persetujuan, pengesahan RUU APBN 2027 ditandai dengan ketukan palu.

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027, apakah dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” kata Puan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati DPR bersama pemerintah. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, sedangkan inflasi dipatok sebesar 2,5 persen.

Said mengatakan target pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk memperbesar skala perekonomian nasional sehingga manfaat aktivitas produksi dan konsumsi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Tantangannya memang tidak mudah. Strategi yang telah dan akan diteruskan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi,” ujar Said saat membacakan laporan Badan Anggaran.

Menurut Said, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian penting dalam pelaksanaan APBN 2027.

DPR bersama pemerintah dan Bank Indonesia juga menyepakati pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk 2027, nilai tukar rupiah ditargetkan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.

“Langkah ini untuk memastikan agar tekanan terhadap fiskal dan sektor riil tidak berkelanjutan,” kata Said.

Selain itu, sejumlah asumsi makro lainnya juga disepakati, yakni tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.

Said menegaskan, RAPBN 2027 tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tak ada maknanya pertumbuhan ekonomi tinggi bila rakyat tersisih dalam gerak pembangunan,” ujarnya.

Karena itu, DPR dan pemerintah menetapkan sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pembangunan pada 2027. Di antaranya, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, tingkat kemiskinan 6–6,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, serta rasio gini 0,360–0,365.

Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Indeks kesejahteraan petani ditargetkan 0,8038, nilai tukar petani 126–128, dan nilai tukar nelayan 106–110.

Pemerintah juga menargetkan proporsi lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57–3,49 juta orang. Adapun GNI per kapita ditargetkan mencapai 5.800–5.840 dolar AS atau sekitar Rp98,54–99,22 juta.

Di sektor lingkungan, pemerintah menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 39,57 persen serta indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 76,84.

“Ke-14 indikator di atas merupakan instrumen pengukuran untuk melihat aspek yang lebih komprehensif antara capaian kesejahteraan rakyat dan pengendalian kualitas lingkungan hidup sebagai mitigasi pembangunan,” kata Said.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlevi

    GMNI: Kritik Publik Konstruktif, DPR Jangan Respon Kontraproduktif

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut desakan pembubaran DPR sebagai sikap “orang tolol” menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Muhammad Risyad Fahlefi. Menurut Risyad, ucapan Sahroni berpotensi memicu konflik sosial karena merendahkan aspirasi rakyat. “Pernyataan provokatif […]

  • Hasto Kristiyanto (Sekjen DPP PDI Perjuangan)

    PDIP Apresiasi Langkah Prabowo Kembalikan Peran Indonesia di Kancah Global

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan dalam arah yang positif, terutama dalam mengangkat kembali posisi Indonesia di kancah internasional. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa partainya mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam bersuara terhadap isu kemanusiaan global, seperti tragedi […]

  • Kader Muda Partai Golkar saat peluncuran buku Menjaga Nurani Menata Negeri : Persembahan Kader Muda Kepada Sang Ketua di Tugu AMPI, Pandaan, Pasuruan pada Kamis (7/8). Sumber foto : AMPI Media Centre.

    Sambut Ultah Bahlil, Kader Muda Partai Golkar Luncurkan Buku untuk Sang Ketua

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    PASURUAN, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam suasana penuh semangat kaderisasi, para kader muda Partai Golkar meluncurkan buku berjudul Menjaga Nurani Menata Negeri: Persembahan Kader Muda Kepada Sang Ketua di Tugu AMPI, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis (07/08). Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Buku ini merupakan bentuk […]

  • KPU Sidoarjo

    KPU Sidoarjo Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 1,47 Juta

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    SIDOARJO, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo secara resmi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo tahun 2024. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPT pada Jumat, 20 September 2024. Dalam rapat tersebut, KPU Sidoarjo menetapkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 1.479.539 orang, yang […]

  • Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sumber foto : KOMPAS.COM

    Tambang Longsor Tewaskan 14 Orang, Dedi Mulyadi Langsung Copot Izin Operasinya!

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BANDUNG, CUPLIKAN.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menutup lokasi tambang Galian C Gunung Kuda yang berada di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Penutupan ini dilakukan menyusul longsornya tambang yang menewaskan 14 orang pekerja pada kejadian tragis yang mengguncang daerah tersebut. Dedi mengungkapkan bahwa izin pengelolaan tambang yang dipegang oleh […]

  • Rumah Jabatan Anggota DPR RI

    Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi menghapus fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai pengganti, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan setiap bulan. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024. “Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas […]

expand_less