Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Banggar DPR Pastikan Pembiayaan PPPK Jadi PNS Aman

Banggar DPR Pastikan Pembiayaan PPPK Jadi PNS Aman

  • account_circle MA
  • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
  • visibility 57
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kebijakan pengangkatan PPPK menjadi pegawai negeri serta skema PPPK paruh waktu. Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Muhidin, pemerintah bersama DPR telah menyiapkan skema pembiayaan agar kebijakan terkait PPPK, baik pengangkatan menjadi pegawai negeri maupun PPPK paruh waktu, dapat terlaksana. Skema tersebut juga dirancang untuk mengurangi tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Pemerintah bersama dengan DPR, karena memang semua masalah ini terutama penetapan P3K menjadi pegawai negeri dan juga pegawai paruh waktu itu bisa berjalan,” kata Muhidin.

Ia menjelaskan, melalui skema tersebut, pemerintah pusat akan mengambil alih sebagian kewajiban pembiayaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk kemudian dialokasikan melalui APBN. Langkah ini dinilai penting agar beban fiskal daerah tidak semakin berat.

“Oleh karena itu untuk meringankan beban fiskal daerah maka pusat menarik ke Jakarta, semua kewajiban pekerjaan daerah itu ditarik dan dijadikan APBN. Jadi tidak memberi beban terlalu besar kepada daerah-daerah,” ujarnya.

Muhidin menilai dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat diperlukan mengingat persoalan pembayaran PPPK selama ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan melalui APBN, beban pembiayaan tersebut diharapkan dapat berkurang sehingga kondisi fiskal daerah menjadi lebih sehat.

“Insya Allah ke depan jauh lebih bagus. Karena kita sudah lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah menyangkut masalah pembayaran PPPK-nya dan paruh kerja itu sudah tidak menjadi beban bagi daerah-daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, politikus Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah memastikan kesiapan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PPPK, baik pengangkatan menjadi pegawai negeri maupun penerapan skema PPPK paruh waktu.

“Sudah siap,” pungkas Muhidin.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terminal Petikemas Surabaya

    TPS Banjirkan 2.000 Paket Kurban, Komitmen Sosial Diapresiasi!

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Suasana Idul Adha di lingkungan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) berubah penuh makna. Tak hanya semarak ritual keagamaan, perusahaan pelat merah ini kembali menunjukkan aksi nyata kepedulian sosial dengan membagikan sekitar 2.000 paket daging kurban bagi masyarakat dan mitra kerja. Kolaborasi ini digelar bersama Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan sudah berlangsung selama […]

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sebuah acara peresmian ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Sumber foto : Instagram @puanmaharaniri

    Puan Maharani: Revisi UU Minerba Harus Transparan, Hindari Miskomunikasi

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik seputar revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), terutama terkait wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa pembahasan regulasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Menurut Puan, DPR membuka ruang seluas-luasnya […]

  • Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, bersama jajaran Pengurus DPP Partai Golkar saat mengumumkan formasi pengurus baru DPP Partai Golkar.

    Partai Golkar Bantah Isu Pembatalan SK Menkumham RI

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menanggapi viralnya kabar yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham terkait pengesahan AD/ART Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Sattu Pali menyebut berita tersebut sebagai hoax yang cenderung menyesatkan. “Berdasarkan informasi detail […]

  • Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pihaknya berupaya menjaga agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengalami penyusutan karena dana tersebut memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan di berbagai daerah. “TKD merupakan instrumen penting agar pembangunan tetap berlanjut,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, (Rabu/24/6/2026). Ia menjelaskan bahwa Komisi […]

  • Pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, (13/12/2024). Sumber foto : ANTARA

    Politisi Senior PPP Ingatkan Rommy : “Ada Tahapan-Tahapan Muktamar!”

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Suhu politik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas usai pernyataan kontroversial Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy atau Rommy, yang mengaku tengah membujuk sejumlah tokoh untuk maju sebagai calon ketua umum partai. Langkah ini langsung menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk dari kader senior partai sendiri. Politikus […]

  • Jokowi

    Jokowi Tanyakan Kembali Komitmen Prabowo untuk Percepat Pembangunan IKN

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Joko Widodo kembali menanyakan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan pengarahan kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024), Jokowi mengungkapkan bahwa Prabowo pernah berjanji untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut. “Saya meyakini Bapak Presiden terpilih (Prabowo) pernah sampaikan […]

expand_less