Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Kasus Pandji dan Ujian Awal KUHP KUHAP Baru: Menjaga Kritik, Menegakkan Keadilan

Kasus Pandji dan Ujian Awal KUHP KUHAP Baru: Menjaga Kritik, Menegakkan Keadilan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
  • visibility 98
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOGOR, BERITANEGERI.ID – Kegaduhan hukum yang melingkupi pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono atas materi stand‑up comedy berjudul Mens Rea bukan sekadar sensasi media. Insiden ini seolah menjadi fenomena luar biasa yang memantulkan tiga persoalan besar, pertama, kebebasan berekspresi di ruang digital, Kedua, peran hukum pidana baru, dan ketiga, kedewasaan negara hukum dalam merespons kritik. Bukan hanya tentang satu orang yang memiliki popularitas tinggi, tetapi tentang bagaimana bangsa ini memahami hukum sebagai sarana perlindungan, bukan pembungkaman.

Pelaporan tersebut mencerminkan bahwa ruang digital kini telah menjadi medan pertemuan antara ekspresi kreatif, sensitivitas sosial, dan tuntutan hukum. Ketika ekspresi bertemu reaksi berlebihan, negara dihadapkan pada dilema mendasar, apakah hukum pidana akan berfungsi sebagai alat keadilan atau justru menjadi instrumen dalam membatasi kebebasan berpendapat.

Semangat pembaruan hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa, pemidanaan tidak boleh dilakukan semata karena adanya kegaduhan publik, namun pemidanaan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum positif yang ada di Indonesia yang berprinsip keadilan. Hukum pidana dirancang untuk bekerja secara selektif dan proporsional, dengan menimbang niat, konteks, dan tujuan dari suatu perbuatan (Mens Rea). Dalam konteks kebebasan berekspresi, kritik terhadap isu publik—termasuk yang disampaikan melalui satire dan komedi—merupakan bagian sah dari demokrasi yang sehat.

Masalah muncul ketika kritik disederhanakan menjadi penghinaan, dan perbedaan pandangan dipersepsikan sebagai ancaman. Jika pola ini dibiarkan, hukum pidana berpotensi kehilangan ruh keadilannya dan berubah menjadi alat yang menekan kreativitas serta keberanian warga negara untuk bersuara.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan sinyal penting tentang arah politik hukum nasional dalam situasi ini. Ia menegaskan bahwa berlakunya hukum pidana baru memberikan perlindungan terhadap praktik pemidanaan yang sewenang-wenang terhadap pengkritik pemerintah, dan menyebutkan bahwa kritik seperti yang disampaikan oleh Pandji tidak akan berakhir dengan pemidanaan yang tidak adil. 

Dengan KUHP dan KUHAP baru, pengkritik pemerintah seperti Pandji Pragiwaksono kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang,” kutip Habiburokhman pada pernyataannya, selain itu Ketua Komisi III yang juga menjadi bagian perancang dan pembentuk (legislasi) pada KUHAP dan KUHP yang baru, menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana bertujuan menghapus praktik kriminalisasi terhadap ekspresi publik.

Pernyataan ini menegaskan komitmen legislator agar hukum pidana digunakan sebagai instrumen perlindungan masyarakat, bukan alat pembungkaman ekspresi. Namun, komitmen normatif tersebut hanya akan bermakna jika diterjemahkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak bersikap reaktif terhadap tekanan publik atau dinamika politik sesaat. Seperti ungkapan No Viral, No Justice yang sering kali menjadi preseden buruk aparat penegak hukum di Indonesia. Proses hukum harus dijalankan secara objektif, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip kehati‑hatian agar penilaian terhadap suatu ekspresi tidak tereduksi oleh opini massa.

Dalam konteks polemik materi komedi seperti Stand Up Comedy, pendekatan dialogis dan pemulihan relasi sosial patut dipertimbangkan sebagai jalan tengah atau bisa dikatakan jalan Restorative Justice, Pendekatan semacam ini memberikan ruang klarifikasi atas niat dan konteks ekspresi, sekaligus memungkinkan pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keberatannya tanpa harus menyeret persoalan ke ranah pidana. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa pemidanaan adalah langkah terakhir, bukan respons pertama.

Dinamika protes terhadap platform digital dan lembaga negara menunjukkan bahwa ruang publik digital memang membutuhkan tata kelola yang bijak. Namun, tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban ruang digital tidak boleh mengorbankan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Perbedaan tafsir dan ketidaknyamanan sosial adalah keniscayaan dalam masyarakat plural dan tidak selalu harus diselesaikan melalui mekanisme pidana.

Kasus Pandji Pragiwaksono menjadi ujian awal bagi implementasi hukum pidana Indonesia yang baru. Dari kasus ini, publik dapat menilai apakah reformasi hukum pidana benar‑benar menghadirkan keadilan yang proporsional atau justru kembali pada pola represif masa lalu. Jawabannya sangat ditentukan oleh cara negara dan Aparat Penegak Hukum bisa menimbang konteks, kepentingan umum, dan soal kebebasan berekspresi dalam proses penegakan hukum.

Dengan menempatkan hukum pidana sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, negara dapat membuktikan bahwa reformasi hukum bukan sekadar perubahan teks, melainkan perubahan cara pandang. Inilah esensi hukum pidana modern, yaitu, tegas namun bijaksana, melindungi masyarakat tanpa mematikan kritik dalam kehidupan demokratis.

Oleh: Ghilman Hanif
*Penulis Merupakan Mahasiswa Magister Hukum (S2) Universitas Dirgantara Marsekal  Suryadarma, Jakarta Timur*

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aplikasi WhatsApp

    Iran Serukan Kedaulatan Digital, WhatsApp Diperintahkan Dihapus Warga

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Iran menyerukan langkah kedaulatan digital nasional dengan memerintahkan warganya untuk menghapus aplikasi WhatsApp dari gawai pribadi. Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan bahwa aplikasi pesan milik Meta itu menjadi instrumen penyadapan dan pengumpulan data yang berisiko membahayakan keamanan nasional Iran, terutama dalam konteks konflik dengan Israel. “Ini bukan sekadar aplikasi […]

  • Doktor Dr Taufiq Pasiak

    Membaca Ulang Logika Mistika Tan Malaka

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Oleh :  Taufiq F. Pasiak* Lebih dari dua dekade saya mengajar anatomi, dengan kekhususan pada neuroanatomi dan neurosains. Selama itu pula saya membimbing skripsi, tesis, hingga disertasi—sekaligus terus belajar secara otodidak, mengikuti seminar, pelatihan, dan membaca berbagai literatur untuk memahami lebih dalam tentang otak manusia. Meski bukan pakar, saya hafal jalur-jalur saraf, paham letak korteks […]

  • Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum

    Anas Urbaningrum: Revisi UU TNI Harus Terbuka dan Partisipatif

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Ia mengingatkan agar semua pihak tidak bersikap apriori terhadap revisi ini, namun juga tidak terburu-buru dalam menyusunnya. Menurut Anas, revisi UU TNI harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman serta tantangan baru, tanpa […]

  • Pramono Anung gowes ketemu Rano Karno

    Pramono Anung Kritik Jalur Sepeda Era Anies

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pramono Anung, bakal calon Gubernur DKI Jakarta, mengkritik pelaksanaan jalur sepeda yang dibangun pada era mantan Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, jalur sepeda tersebut tidak berjalan maksimal dan terkesan setengah hati. “Jalur sepeda yang dibuat Mas Anies sekarang ini nggak berjalan dengan baik, setengah hati lah,” kata Pramono seusai bersepeda pagi di The […]

  • DPR Minta KI Pusat Fokus pada Keterbukaan Informasi Publik

    DPR Minta KI Pusat Fokus pada Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa tugas utama Komisi Informasi Pusat bukan sekadar memperbanyak publikasi informasi, melainkan memastikan tidak ada lagi hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin sesi ketiga uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KI Pusat periode 2026–2030 di Gedung DPR […]

  • Orang-orang menyaksikan Wakil Pemimpin Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, menyampaikan pidato yang disiarkan di televisi, saat mereka duduk di sebuah kafe di Beirut, Lebanon, 15 Oktober 2024. REUTERS/Mohamed Azakir

    Hezbollah: Kami Siap Lukai Israel Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    BEIRUT, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Qassem, pada Selasa (15/10), menyatakan bahwa kelompoknya telah mengadopsi “perhitungan baru” untuk melukai Israel, meskipun ia juga menyerukan gencatan senjata. Pernyataan ini muncul di tengah serangan besar-besaran Israel terhadap Hezbollah yang didukung Iran sejak 23 September lalu. Serangan ini bertujuan agar warga Israel utara dapat kembali ke […]

expand_less