Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Iran Serukan Kedaulatan Digital, WhatsApp Diperintahkan Dihapus Warga

Iran Serukan Kedaulatan Digital, WhatsApp Diperintahkan Dihapus Warga

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Iran menyerukan langkah kedaulatan digital nasional dengan memerintahkan warganya untuk menghapus aplikasi WhatsApp dari gawai pribadi. Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan bahwa aplikasi pesan milik Meta itu menjadi instrumen penyadapan dan pengumpulan data yang berisiko membahayakan keamanan nasional Iran, terutama dalam konteks konflik dengan Israel.

“Ini bukan sekadar aplikasi perpesanan, tetapi potensi ancaman terhadap kedaulatan data nasional,” demikian disampaikan melalui televisi pemerintah Iran, Selasa (17/6) malam, seperti dikutip dari The Cradle.

Menurut pemerintah Iran, informasi dari WhatsApp diduga disalurkan kepada pihak asing, termasuk intelijen Israel. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan spionase digital dan manipulasi data selama eskalasi militer yang terjadi sejak pekan lalu antara Iran dan Israel.

Iran menekankan pentingnya kontrol atas infrastruktur informasi digital sebagai bagian dari pertahanan nonmiliter. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memblokir atau membatasi akses ke berbagai platform asing seperti Facebook, X (Twitter), dan Google Play. WhatsApp sendiri sebelumnya dilarang pada 2022 saat pecah demonstrasi atas kematian Mahsa Amini, tetapi larangan itu sempat dilonggarkan.

Pejabat Iran menyebut ancaman digital dapat mengaburkan garis pertempuran fisik dan memperluas arena konflik ke ruang siber. Di tengah memanasnya ketegangan dengan Israel, perlindungan terhadap data digital dianggap krusial.

WhatsApp Membantah, Desak Kebebasan Akses

Merespons kebijakan Iran, WhatsApp membantah keras tudingan tersebut. Mereka menyatakan bahwa seluruh pesan di platform tersebut telah dienkripsi ujung ke ujung, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan sendiri.

“Kami tidak memiliki akses terhadap pesan, tidak menyimpan metadata percakapan, dan tidak menyerahkan informasi massal kepada pemerintah mana pun,” demikian pernyataan WhatsApp yang dikutip dari Arab News, Rabu (18/6).

WhatsApp juga menyayangkan kebijakan pelarangan yang dinilai dapat membatasi hak komunikasi warga sipil di masa krisis.

Persimpangan Antara Privasi, Kedaulatan, dan Keamanan

Kasus ini menjadi contoh nyata dari ketegangan antara privasi digital, kedaulatan nasional, dan kebebasan sipil. Di satu sisi, negara menuntut kendali terhadap arus data lintas batas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan strategis. Di sisi lain, perusahaan teknologi global menekankan pentingnya enkripsi dan netralitas layanan.

Iran bukan satu-satunya negara yang mulai meninjau ulang peran aplikasi asing dalam ruang domestik. Dalam konteks geopolitik yang penuh kecurigaan, isu kedaulatan digital tampaknya akan semakin mengemuka dalam kebijakan banyak negara ke depan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting.

    Selamat Ginting Ingatkan Prabowo : “Publik Percaya TNI, Tapi Jangan Sampai Lupa!”

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat militer dan jurnalis senior Selamat Ginting memberikan pandangan kritis terkait penempatan militer dalam jabatan sipil. Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/5), Ginting menegaskan bahwa penguasaan jabatan sipil oleh militer tidak boleh menjadi kebijakan permanen dan harus dibatasi dengan tegas. “Misalkan ini hanya pergantian peran aja, jangan permanen,” ujarnya. Ia mencontohkan langkah […]

  • Paus Fransiskus

    Siapa Pengganti Paus Francis?

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Oleh : Hamid Basyaib PAUS FRANCIS seakan mengamalkan saran Nabi Muhammad ketika ia bertemu Wakil Presiden Amerika J.D Vance di Vatikan. Jika kau sampai saat terakhir masih sempat berbuat baik, kata Nabi di Madinah abad ke-7, maka berbuat baiklah, bahkan kalaupun sekadar dengan menanam sebiji sawi. Dan yang dilakukan Paus Francis jauh daripada sekadar menanam […]

  • Sudaryono Diharapkan Perkuat Tata Kelola BGN

    Sudaryono Diharapkan Perkuat Tata Kelola BGN

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berharap penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi titik awal penguatan kelembagaan BGN sekaligus mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efektif sebagai salah satu program prioritas nasional. Dilansir dari dpr.go.id Menurut Sari, amanah yang diberikan Presiden kepada Sudaryono […]

  • Ilustrasi Alun-Alun Demonstrasi

    Pigai Sindir DPR, Wacana Alun-Alun Demokrasi Pernah Gagal!

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung kembali wacana lama yang pernah dicetuskan DPR RI: pembangunan Alun-Alun Demokrasi di dalam kompleks parlemen. Menurutnya, ide menghadirkan ruang demonstrasi di halaman DPR bukan hal baru, melainkan gagasan yang dulu sempat digaungkan namun tak pernah terealisasi. “Dulu DPR pernah menuliskannya dalam Rencana Strategis 2015-2019, […]

  • Demonstrasi AJI

    Aksi Solidaritas AJI Dukung Tempo Lawan Gugatan Amran

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11). Aksi ini digelar untuk memberikan dukungan kepada Tempo yang tengah menghadapi gugatan perdata dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman senilai lebih dari Rp200 miliar. Gugatan tersebut berawal dari laporan sampul Tempo berjudul “Poles-poles Beras […]

  • Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali

    Muhlis Ali: Polri Makin Presisi dan Humanis di Bawah Jenderal Sigit

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Memasuki usia ke-79, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai semakin matang dalam menjalankan perannya sebagai pilar stabilitas nasional dan penegak demokrasi. Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, memberikan apresiasi mendalam atas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang disebutnya berhasil membawa institusi Polri menjadi lebih presisi, humanis, dan terbuka […]

expand_less