Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Bestari Barus Kritik PDIP soal Penilaian Soeharto

Bestari Barus Kritik PDIP soal Penilaian Soeharto

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyoroti keras sikap sebagian politikus PDI Perjuangan yang menolak usulan penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan ketidakobjektifan dalam melihat sejarah bangsa.

Bestari mengatakan penilaian terhadap sosok Soeharto seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan kontroversi politik masa lalu. Menurutnya, ucapan bernada merendahkan terhadap Soeharto tidak mencerminkan sikap yang bijak dalam membaca sejarah.

“Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Komentar seperti itu menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap perjalanan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10).

Ia menegaskan bahwa Soeharto memiliki rekam jejak pembangunan yang signifikan, termasuk stabilitas ekonomi, swasembada pangan, serta pembangunan infrastruktur besar-besaran. Karena itu, menurut Bestari, penilaian subjektif tidak seharusnya menghambat keputusan terkait gelar kepahlawanan.

Bestari juga menilai PDIP perlu berdamai dengan sejarah, terutama terkait peristiwa 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru. Ia menyebut reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade seharusnya membuat publik menilai masa lalu secara lebih rasional.

“Kalau PDIP masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah,” tegasnya.

Soeharto sendiri tercatat masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial. Daftar tersebut telah diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.

Sementara itu, Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih mempelajari nama-nama yang diusulkan tersebut sebelum mengambil keputusan resmi (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua DPR RI yang juga Politisi Partai Golkar, Adies Kadir, saat sesi wawancara bersama awak media seusai diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Pemilu Indonesia? di DPP Partai Golkar, Kamis (24/7).

    Golkar Kaji Inkonsistensi Putusan MK soal Pemilu Serentak

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi Partai Golkar, Adies Kadir, menyoroti adanya inkonsistensi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilu serentak. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan pers usai menghadiri Diskusi Publik bertema “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Serentak 2024” di kantor DPP Partai Golkar, Kamis […]

  • Presiden Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta Senin (2/5/2025).

    Prabowo Ultimatum Pemimpin Daerah: “Jangan Tipu Rakyat Lagi!”

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pemimpin di Indonesia, mulai dari pusat hingga ke tingkat desa. Dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan. “Jaga kepercayaan rakyat. Jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat. Jangan mencuri dari kekayaan […]

  • Seorang tentara Amerika membawa peluncur Javelin saat latihan militer antara Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces) dan koalisi internasional pimpinan AS melawan kelompok Daesh, di wilayah pedesaan Deir Ezzor, timur laut Suriah, pada 7 Desember 2021. Sumber foto : AFP.

    Harga Perang Dengan Iran Jauh Lebih Mahal Bagi AS Dibandingkan Bagi Israel.

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Oleh : Emad Abshenas* Dunia saat ini lebih menyerupai hutan rimba daripada sebuah tatanan internasional berbasis aturan. Di tengah kekacauan itu, standar ganda yang diterapkan oleh sebagian negara Barat terlihat sangat jelas. Contoh nyata adalah pernyataan terbaru para pemimpin G7 yang menyebut bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari Iran. Namun, yang sengaja diabaikan […]

  • Rumah Jabatan Anggota DPR RI

    Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 85
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi menghapus fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai pengganti, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan setiap bulan. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024. “Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas […]

  • Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya saat memediasi pihak CNN Indonesia dengan Miftah Faridl.

    Disnaker Surabaya: Pemotongan Upah CNN Indonesia Melanggar Hukum

    • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya menyatakan bahwa pemotongan upah sepihak yang dilakukan CNN Indonesia terhadap karyawan Miftah Faridl melanggar hukum ketenagakerjaan. Dalam anjurannya, mediator meminta perusahaan mengembalikan selisih upah yang dipotong selama Juni hingga Agustus 2024. “Pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja melanggar Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang Nomor […]

  • Mendikdasmen Ungkap Komitmen Jadikan Kantor Kementerian Rumah Pendidikan

    Mendikdasmen Ungkap Komitmen Jadikan Kantor Kementerian Rumah Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Jakarta— Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar giat bertajuk “Silaturahmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Media” pada Rabu (23/10) di Jakarta. Acara ini menjadi ruang diskusi penting antara pemerintah dan media terkait strategi peningkatan mutu pendidikan dan berbagai isu yang dihadapi di lapangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan pentingnya […]

expand_less