Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Disnaker Surabaya: Pemotongan Upah CNN Indonesia Melanggar Hukum

Disnaker Surabaya: Pemotongan Upah CNN Indonesia Melanggar Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya menyatakan bahwa pemotongan upah sepihak yang dilakukan CNN Indonesia terhadap karyawan Miftah Faridl melanggar hukum ketenagakerjaan. Dalam anjurannya, mediator meminta perusahaan mengembalikan selisih upah yang dipotong selama Juni hingga Agustus 2024.

“Pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja melanggar Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” ungkap mediator Nurul Qomariyah dalam dokumen resmi anjuran tersebut.

Mediator juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp400 juta. CNN Indonesia disebut gagal menunjukkan bukti kesepakatan antara pekerja dan manajemen selama proses mediasi.

Miftah Faridl, yang telah bekerja di CNN Indonesia selama sembilan tahun, mengaku kecewa dengan tindakan manajemen.

“Anjuran ini membuktikan bahwa manajemen keliru. Kembalikan saja hak saya sesuai anjuran Disnaker,” tegas Faridl.

Faridl juga mengkritik kebijakan perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diusung dalam pemberitaan mereka. “Berita soal demokrasi dan hak asasi manusia di CNN Indonesia tidak berarti jika manajemennya sendiri melanggar hak pekerja,” tambahnya.

Kuasa hukum Faridl dari Komite Advokasi Jurnalis (KAJ) Jawa Timur, Fatkhul Khair, menyebutkan bahwa pihak CNN Indonesia mencoba menawarkan kompensasi sebagai pengganti pengembalian upah. Namun, kompensasi ini ditolak karena dianggap sebagai “uang bungkam.”

“Klien kami hanya meminta haknya dikembalikan, bukan uang lebih. Perjuangan ini soal martabat pekerja, bukan sekadar soal nominal,” kata Fatkhul.

Dalam tiga kali mediasi, manajemen CNN Indonesia disebut tidak dapat menunjukkan peraturan perusahaan atau bukti kerugian yang menjadi dasar pemotongan upah. “Mereka gagal membuktikan argumen hukum dan dokumen pendukung, yang sangat mendasar dalam perselisihan ini,” ungkap Fatkhul.

Kasus ini menjadi perhatian karena pemotongan upah sepihak diikuti oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Faridl dan tujuh pekerja lainnya. Mereka meyakini PHK ini berkaitan dengan pembentukan Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI), serikat pekerja yang mereka dirikan.

“PHK ini adalah buntut dari perlawanan kami terhadap pemotongan upah dan keberanian mendirikan serikat pekerja,” ujar Faridl.

Mediator Disnaker memberi waktu 10 hari kepada kedua pihak untuk merespons anjuran ini. Jika anjuran tidak diterima, kasus dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri.

Fatkhul berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi CNN Indonesia dan perusahaan lain untuk memahami regulasi ketenagakerjaan. “Manajemen harus belajar bahwa keputusan terkait pekerja tidak bisa diambil secara semena-mena,” pungkasnya.

Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak pekerja dan keberadaan serikat pekerja sebagai garda depan perjuangan karyawan. “Semoga ini menjadi momentum bagi pekerja media lainnya untuk bersatu memperjuangkan hak mereka,” ujar Andre Yuris, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengurus DPP PSI Periode 2025-2030

    Bestari Barus Kritik PDIP soal Penilaian Soeharto

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyoroti keras sikap sebagian politikus PDI Perjuangan yang menolak usulan penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan ketidakobjektifan dalam melihat sejarah bangsa. Bestari mengatakan penilaian terhadap sosok Soeharto seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan kontroversi politik masa lalu. […]

  • Pelindo Gelar Sosialisasi Keselamatan Kerja di Seluruh Terminal

    Pelindo Gelar Sosialisasi Keselamatan Kerja di Seluruh Terminal

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) kembali mengadakan sosialisasi mengenai Safety Awareness di seluruh terminal peti kemas yang mereka kelola. Acara yang dilaksanakan pada Rabu (06/11) ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan kerja, terutama bagi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas, […]

  • Audiensi VISI yang dipimpin Armand Maulana ke Fraksi Partai Golkar

    Armand Maulana Soroti Ketidaktransparanan LMKN yang Rugikan Musisi

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, RADIANRVOICE.ID – Kritik tajam terhadap tata kelola royalti kembali mengemuka dalam audiensi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) bersama Fraksi Partai Golkar DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (3/11/2025). Dalam forum tersebut, Ketua Umum VISI Armand Maulana menegaskan bahwa akar persoalan utama industri musik Indonesia terletak pada ketidaksempurnaan kerja, ketidakkompetenan, dan ketidaktransparanan lembaga pengelola […]

  • Gubernur Aceh Muzakir Manaf

    Mualem: Bendera Aceh Segera Berkibar Tanpa Polemik

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan bahwa bendera bulan bintang atau bendera Aceh tidak lama lagi akan dapat dikibarkan secara bebas tanpa menimbulkan polemik. Bendera berwarna merah-hitam tersebut sempat menjadi kontroversi secara nasional, meskipun telah memiliki dasar hukum dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2013 dan menjadi bagian dari nota kesepahaman (MoU) Helsinki pada […]

  • Hindun Anisah (Kiri)

    Hindun Anisah Tegaskan Ajakan Taubat Ekologis Bersifat Kolektif

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, menegaskan bahwa ajakan taubat ekologis yang disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, merupakan seruan moral yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan kepada kelompok tertentu. “Ajakan taubat ekologis itu bukan untuk satu atau dua orang saja. Itu panggilan refleksi bagi kita semua. […]

  • Konpers YLBHI

    LBH Yogyakarta Ungkap Kekerasan Polisi di Magelang

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 36
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta meluncurkan laporan hasil investigasi kasus salah tangkap, penyiksaan, dan penyebaran data pribadi terhadap enam anak yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Magelang Kota. Laporan itu disebut sebagai bukti bahwa reformasi kepolisian masih jauh dari kenyataan. Konferensi pers berlangsung di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, […]

expand_less