Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketua DPC PPP Pasangkayu Nilai Klaim Aklamasi Mardiono Langgar AD/ART

Ketua DPC PPP Pasangkayu Nilai Klaim Aklamasi Mardiono Langgar AD/ART

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPC PPP Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Herman Yunus, mengecam klaim sepihak kubu Muhamad Mardiono yang menyatakan kemenangan aklamasi pada Muktamar X PPP. Menurutnya, pernyataan tersebut melanggar mekanisme resmi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Sikap itu bukan hanya mencederai marwah demokrasi internal partai, tetapi juga melanggar prinsip dasar AD/ART PPP yang menegaskan kedaulatan berada di tangan muktamirin,” tegas Herman dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (29/9/2025).

Ia menekankan, aklamasi tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan forum. Karena itu, pengumuman kemenangan Mardiono disebutnya sebagai klaim sepihak yang tidak memiliki dasar hukum.

“Hal itu klaim sepihak, manipulasi terang-terangan, dan bentuk pengabaian terhadap hak dasar muktamirin. Ini preseden buruk bagi tradisi demokrasi partai,” sesal Herman.

Lebih lanjut, Herman menilai langkah tersebut memperlihatkan adanya kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang menjaga marwah partai. Ia memperingatkan, PPP berpotensi terjebak dalam krisis legitimasi kepemimpinan bila pemilihan ketua umum tidak kembali kepada mekanisme sah muktamar (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Prof. Laode Masihu Kamaluddin, dalam Webinar Spesial Hari Kebangkitan Nasional 2025 bertema "AI, Keterbukaan Informasi, dan Kebangkitan" yang digelar di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Rektor UICI Bongkar Defisit Talenta Digital Indonesia 9 Juta!

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Prof. Laode Masihu Kamaluddin, menyampaikan pidato penuh makna dalam Webinar Spesial Hari Kebangkitan Nasional 2025 bertema “AI, Keterbukaan Informasi, dan Kebangkitan” yang digelar di Jakarta, Selasa (20/5/2025). Acara ini digelar untuk memperingati 117 tahun Hari Kebangkitan Nasional sekaligus menjadi refleksi atas tantangan baru Indonesia di era […]

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pose bersama dengan narasumber dan peserta Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara, 'Akselerasi Pelaksanaan SDG’s Guna Mengurangi Ketimpangan Ekonomi', di Jakarta, Rabu (11/9/24)

    Ketua MPR RI Bamsoet Sebut Politik Uang Jadi Penghambat Pencapaian SDGs

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo memaparkan hasil penelitian Burhanuddin Muhtadi yang mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang. Menempatkan Indonesia berada di nomor tiga dari sisi persentase 33 persen. Sedangkan dari sisi absolute atau angka 63,5 juta […]

  • Pagar Laut di Pesisir Bekasi tampak dari atas. Sebelumnya, pagar laut misterius juga ditemukan di Tangerang. Pagar laut membentang sepanjang 30 Kilometer di Perairan Tangerang. Sumber foto : ANTARA/Fakhri Hermansyah.

    Polemik Pagar Laut Bekasi: Proyek Resmi atau Tak Berizin?

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pembangunan pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, menuai perhatian publik setelah dinyatakan sebagai proyek resmi pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat. Namun, di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut proyek tersebut tidak memiliki izin. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem DKP Jawa Barat, […]

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers pencabutan IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat.

    Bukan Jokowi! Ini Sosok Asli Pemilik Kapal JKW

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali terseret dalam isu tambang nikel di Raja Ampat, kali ini lewat video viral kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Publik ramai berspekulasi, mengaitkan dua nama kapal itu dengan Jokowi dan istrinya, Iriana. Namun fakta di lapangan justru membantah seluruh tudingan tersebut. Penelusuran resmi dari […]

  • Talk Show & Stand Up Comedy bertajuk "Membangun Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Kamis (15/5/2025)

    175 Kupon Ludes! Talk Show Golkar Dibanjiri Anak Muda

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Acara Talk Show & Stand Up Comedy bertajuk “Membangun Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” sukses digelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Kamis (15/5/2025). Acara ini dipelopori oleh Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia DPP Partai Golkar sebagai bentuk konsolidasi internal sekaligus upaya menyapa generasi […]

  • DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

    DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum pidana. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mempertimbangkan dimensi hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan status dan pembuktian kepemilikan suatu aset. Pernyataan itu disampaikan Soedeson saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) […]

expand_less