Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » KAHMI Bela Hak Demokrasi, Desak Hentikan Kekerasan Aparat

KAHMI Bela Hak Demokrasi, Desak Hentikan Kekerasan Aparat

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyuarakan keprihatinan mendalam atas meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, dalam aksi demonstrasi di Jakarta. KAHMI menilai tragedi tersebut menjadi tamparan keras bagi bangsa karena mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak rakyat dalam berdemokrasi.

Koordinator Presidium MN KAHMI, Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan bukti nyata bahwa aparat negara masih mengedepankan pendekatan represif ketimbang dialog. “Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Aparat seharusnya melindungi, bukan menindas,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Jumat (29/8/2025).

KAHMI mendesak pemerintah membentuk investigasi independen, transparan, dan akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus Afan. Mereka menegaskan tidak boleh ada kekebalan hukum, baik bagi pelaku lapangan maupun pihak yang memberi perintah.

“Negara tidak boleh abai. Keadilan harus ditegakkan agar kepercayaan rakyat terhadap institusi hukum tidak semakin runtuh,” ujar Rifqinizamy.

Dalam sikapnya, KAHMI mengecam keras pola represif aparat dalam menangani aksi mahasiswa dan masyarakat sipil. Menurut mereka, penggunaan kekerasan justru memperlebar jarak antara rakyat dengan negara.

“Kekerasan hanya melahirkan dendam sosial dan memperdalam luka kebangsaan. Negara harus hadir dengan cara persuasif, dialogis, dan beradab,” tegas KAHMI.

KAHMI juga mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam kehidupan berbangsa.

“Demokrasi kita harus dijaga bersama. Jangan sampai tragedi Afan menjadi preseden buruk bagi masa depan kebebasan sipil,” kata Rifqinizamy.

Menutup pernyataannya, KAHMI menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah konstitusional yang solutif. Mereka berharap Prabowo mampu menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dengan memastikan penegakan hukum yang adil.

“Bangsa ini butuh pemimpin yang hadir saat rakyat terluka. Kami percaya Presiden Prabowo mampu menjawab tantangan itu,” tandas KAHMI (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua PWI, Zulmansyah Sekedang

    Jelang Pilkada Serentak, Ketua PWI : Pers Wajib Menjaga Kebinekaan

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menjaga kebhinekaan menjadi kewajiban yang harus diemban oleh media massa jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024. Hal ini diamanahkan dalam Undang-Undang Pers Pasal 6 yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam pemberitaan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, dalam sarasehan yang diselenggarakan […]

  • Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat melakukan sidak Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pegirian Surabaya

    MUI Minta Audit Total Proses Pemingsanan Sapi di RPH

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan tanggapan atas beredarnya video proses penyembelihan sapi dengan metode pemingsanan yang beredar di media sosial. Video tersebut menunjukkan penggunaan alat captive bolt stunner yang ditembakkan ke kepala sapi, membuat hewan itu langsung terjatuh. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyoroti penjelasan dari Direktur Utama RPH Pegirian, […]

  • Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam forum diskusi soal OTT KPK terhadap pejabat Basarnas di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (30/7/2023). (Foto dokumentasi Imparsial).

    Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Keadilan Kasus Penyerangan TNI

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sebanyak delapan warga Desa Cinta Adil, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, menjadi korban dalam dugaan penyerangan oleh 33 anggota TNI. Kejadian ini memicu reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang mendesak agar para pelaku segera diadili secara hukum yang berlaku. “Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam […]

  • Ilustrasi Transisi Energi

    Transisi Energi Harus Adil: Jangan Biarkan Rakyat Hanya Jadi Penonton

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Oleh : Akril Abdillah* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Transisi energi kerap dibicarakan dalam forum internasional, konferensi iklim, atau seminar akademis. Namun, sering kali pembicaraan itu berhenti pada ruang elite, tanpa menjelaskan bagaimana rakyat akan terlibat secara nyata. Padahal, energi bukan sekadar komoditas bisnis; energi adalah hak dasar warga negara. Akses terhadap energi bersih dan terjangkau adalah […]

  • Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani

    Muzani: Harga Bawang Stabil, Petani Brebes Harus Sejahtera

    • calendar_month Minggu, 29 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BREBES, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap petani bukanlah retorika belaka. Dalam apel dan konsolidasi kader Gerindra Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (28/6/2025), Muzani menyampaikan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah. “Kita ingin petani Brebes bisa hidup sejahtera, tidak sekadar cukup makan. Maka […]

  • Airlangga Pribadi Kusman

    Krisis Legitimasi, Runtuhnya Kelas Menengah, dan Negara yang Tak Mau Bercermin

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Oleh: Airlangga Pribadi Kusman* Di tengah hiruk-pikuk politik pasca-Agustus, kita menyaksikan negara kembali menggunakan resep lama untuk menghadapi protes rakyat: represi. Aktivis ditangkap, demonstrasi dihadang, dan suara-suara kritis dibungkam. Namun yang menarik, pola represi ini muncul justru ketika keresahan sosial semakin nyata, ketika rakyat—khususnya kelas menengah—jatuh ke titik terendah dalam sejarah pembangunan pascareformasi. Alih-alih berusaha […]

expand_less