Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Anindya Bakrie Terpilih sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub yang Kontroversial

Anindya Bakrie Terpilih sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub yang Kontroversial

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada 14 September 2024 berhasil memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Meskipun demikian, Munaslub ini menuai kontroversi karena mayoritas Dewan Pengurus Kadin Provinsi menolak penyelenggaraannya.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi menolak Munaslub tersebut, termasuk perwakilan Kadin Jawa Barat, Kadin DKI Jakarta, Kadin Jawa Timur, dan Kadin Kalimantan Selatan. Mereka menilai bahwa Munaslub diadakan tanpa mengindahkan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Menurut Ketua Umum Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Litty, Munaslub tidak memiliki dasar hukum yang sah.

“Pelaksanaan Munaslub ini bertentangan dengan AD/ART. Kami tetap mendukung Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin hingga masa baktinya berakhir,” ujarnya.

Anton Timbang, Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, juga menolak hasil Munaslub ini. Menurutnya, segala bentuk gerakan yang tidak sah, termasuk Munaslub, berpotensi merusak marwah Kadin sebagai wadah dunia usaha yang solid.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Papua, Ronald Antonio, menegaskan bahwa upaya melengserkan Arsjad Rasjid adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi. Ia berharap keputusan Munaslub ini tidak memicu perpecahan di tubuh Kadin.

“Penyelenggaraan Munaslub yang tidak sesuai aturan hanya akan menimbulkan ketidakstabilan dalam tubuh organisasi.”ujarnya.

Umar Lessy, Ketua Umum Kadin Maluku Utara, menambahkan bahwa keputusan Arsjad untuk berhalangan sementara beberapa waktu lalu sudah sesuai dengan ketentuan AD/ART.

“Alasan ini seharusnya tidak menjadi dasar untuk menyelenggarakan Munaslub,”katanya.

Arya Rizqi Darsono, Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat, menilai bahwa Munaslub merupakan langkah yang berpotensi mengancam keutuhan organisasi.

“Kami harap semua anggota Kadin tetap solid dan berpegang pada aturan AD/ART,” tutupnya.

Meski mendapat penolakan dari sejumlah Kadin Provinsi, Munaslub tetap berlangsung hingga ditetapkannya  Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru dan mendapat dukungan dari sejumlah pihak yang hadir dalam Munaslub. Mereka menilai bahwa pergantian ini diperlukan untuk mempercepat langkah Kadin dalam menghadapi tantangan ekonomi global (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Irjen Pol. Prof. Dr. Chrisnanda Dwilaksana, M.Si.,

    Irjen Pol. Chrisnanda Dorong Smart Policing sebagai Solusi Era Digital

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam Dialog Peradaban bertema Polisi dan Peradaban yang diadakan Institute Peradaban di Perpustakaan Nasional, Rabu (2/10/2024), Irjen Pol. Prof. Dr. Chrisnanda Dwilaksana, M.Si., menyampaikan pentingnya penerapan Smart Policing untuk menghadapi tantangan era digital. Menurutnya, kepolisian harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar bisa merespons perubahan zaman yang semakin kompleks. Chrisnanda menjelaskan bahwa Smart […]

  • Okky Madasari

    Dalam Dialog Peradaban, Okky Madasari Kritik Politisasi, Korupsi, dan Kekerasan di Kepolisian

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, RADIANVOICE.ID – Institute Peradaban menggelar Dialog Peradaban dengan tema “Polisi dan Peradaban” di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Rabu (2/10/2024). Diskusi ini menghadirkan Irjen. Pol (Purn) Bekto Suprapto sebagai pembicara utama, dengan penanggap dari berbagai kalangan, seperti Irjen. Pol. Chrisnanda Dwilaksana (Kasespim Lemdiklat Polri), Fahmi Wibawa dari LP3ES, sastrawan sekaligus kritikus sosial Okky Madasari, dan […]

  • BSNPG Dorong Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Evaluasi BGN

    BSNPG Dorong Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Evaluasi BGN

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 35
    • 0Komentar

    JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Oleh : Azhar Adam (Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar/BSNPG) Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai pergantian pejabat. Langkah tersebut mengirimkan pesan tegas bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang tidak boleh terganggu oleh lemahnya tata kelola, buruknya […]

  • Para Penanggap Dialog Peradaban saat pose bersama seusai diskusi di Perpusnas Jakarta pada Rabu (2/10/24). Sumber foto : Radiant Voice.

    Fahmi Peneliti LP3ES : Polisi Harus Menjaga Nilai-Nilai Kemanusiaan

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Institute Peradaban menggelar Dialog Peradaban bertemakan Polisi dan Peradaban pada Rabu (2/10/2024) di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Acara ini menampilkan Irjen. Pol. (Purn) Bekto Suprapto sebagai pembicara utama, dengan sejumlah tokoh sebagai penanggap, termasuk Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Republik Indonesia (Kasespim Lemdiklat Polri) Irjen. Pol. Chrisnanda Dwilaksana, […]

  • Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

    Ahmad Doli Ingatkan KPU Tak Gunakan Uang Rakyat Secara Berlebihan

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pentingnya sikap amanah dan kesederhanaan dalam menggunakan anggaran negara. Pernyataan ini disampaikan menanggapi sanksi peringatan keras dari DKPP kepada Ketua dan empat anggota KPU terkait penggunaan private jet dalam kegiatan dinas. Doli mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan oleh […]

  • Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani

    Meitri : Ojol Sebagai Mitra Ekonomi Digital Perlu Perlindungan Pemerintah

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih kepada pengemudi ojek online (ojol), yang dianggap sebagai mitra strategis dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Salah satu langkah nyata yang didukung Meitri adalah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi pengemudi ojol. “Pengemudi ojol adalah salah satu pilar […]

expand_less