Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Said Iqbal: Kenaikan PPN 12% Ancam Stabilitas Ekonomi

Said Iqbal: Kenaikan PPN 12% Ancam Stabilitas Ekonomi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 sebagai kebijakan yang akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menurunkan daya beli, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial serta menjauhkan target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11/2024).

Ia menambahkan, daya beli masyarakat sudah tergerus oleh kenaikan upah minimum yang diprediksi hanya 1-3% tahun depan. Angka tersebut, menurutnya, tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar, sehingga masyarakat kelas bawah akan semakin tertekan.

“Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor,” kata Said.

Said Iqbal mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut. Ia juga mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10% untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami menuntut agar upah minimum 2025 dinaikkan 8-10%, ditambah dengan penetapan upah minimum sektoral sesuai kebutuhan tiap sektor,” tegasnya.

Selain itu, Said meminta pemerintah meningkatkan rasio pajak melalui langkah-langkah yang lebih adil, seperti memperluas wajib pajak pada korporasi besar dan individu kaya. Ia menegaskan bahwa membebani rakyat kecil dengan kenaikan PPN bukanlah solusi yang tepat.

“Rasio pajak harus ditingkatkan, tapi bukan dengan membebani rakyat kecil. Pemerintah harus memperluas jumlah wajib pajak dan memastikan pajak dari korporasi besar serta individu kaya ditagih dengan optimal,” ujarnya.

Sebagai langkah protes, KSPI dan serikat buruh lainnya mengancam akan menggelar aksi mogok kerja nasional jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Jika pemerintah tetap melanjutkan rencana kenaikan PPN 12% dan tidak menaikkan UMP sesuai tuntutan, kami akan menggelar mogok nasional dengan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia,” tegas Said.

Menurut Said, aksi mogok nasional ini akan berlangsung selama minimal dua hari dan dilakukan antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024. Ia berharap aksi tersebut dapat menghentikan produksi di berbagai sektor untuk menunjukkan dampak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Ini adalah bentuk protes kami terhadap kebijakan yang menekan rakyat kecil dan buruh. Produksi akan dihentikan selama dua hari untuk menunjukkan dampaknya kepada pemerintah,” pungkasnya.

Said berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini dan mempertimbangkan aspirasi buruh serta masyarakat kecil untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Soroti Celah Korupsi dalam Pelayanan Publik

    DPR Soroti Celah Korupsi dalam Pelayanan Publik

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi korupsi dan gratifikasi. Menurutnya, persoalan dalam pelayanan publik tidak selalu harus berujung pada proses hukum, tetapi dapat dicegah sejak awal melalui pengawasan dan perbaikan tata kelola. “Intinya, banyak kasus, termasuk […]

  • Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sumber foto : ANTARA.

    Gerindra Pastikan Rakyat Kecil Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo

    • calendar_month Minggu, 29 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa keberpihakan terhadap rakyat kecil akan menjadi kompas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya saat menghadiri apel dan konsolidasi kader Partai Gerindra di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (28/6/2025). Muzani menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan pemerintahan saat ini diarahkan untuk mengangkat kehidupan […]

  • Calon Wali Kota New York Zohran Mamdani menaiki kereta bawah tanah usai menghadiri kegiatan kampanye di New York City, Amerika Serikat, 1 April 2025. Sumber foto : REUTERS.

    Zohran Mamdani Ungguli Cuomo di Pemilihan Wali Kota New York

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    NEW YORK, CUPLIKAN.CO.ID – Politikus muda progresif Zohran Mamdani berada di ambang kemenangan dalam pemilihan pendahuluan wali kota New York dari Partai Demokrat, usai mantan Gubernur New York Andrew Cuomo menyatakan kekalahan secara resmi, Selasa malam waktu setempat. Dalam pidato singkat kepada para pendukungnya, Cuomo yang berusia 67 tahun mengumumkan telah menghubungi Mamdani untuk memberi […]

  • Djarot Syaiful Hidayat dalam Momen upacara DPP PDI Perjuangan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Minggu (1/6/2025). Sumber foto : Instagram @genbanteng

    Polemik Penghapusan Istilah Orde Lama, Djarot : Serahkan ke Ahli Sejarah

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, angkat suara terkait rencana pemerintah menghapus istilah ‘Orde Lama’ dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, persoalan tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli sejarah untuk menjaga objektivitas dan akurasi sejarah bangsa. “Kalau orde lama, orde baru kita serahkan ke ahli […]

  • Founder Indonesia Mampu, Endah Cahya Immawati

    Founder Indonesia Mampu Dorong Percepatan Pembahasan RUU PPRT

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Founder Indonesia Mampu, Endah Cahya Immawati, mengungkapkan perlunya percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang hingga kini belum disetujui DPR RI. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (14/11/2024), Endah menyoroti pentingnya regulasi ini sebagai langkah perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang masih rentan menghadapi ketidakpastian hukum di Indonesia. Endah menjelaskan […]

  • AMPI Leader Camp Napak Tilas Kesbangpol X AMPI Kota Tegal yang digelar di AMPI Media Centre, Menteng, Jakarta, Senin (8/9).

    Golkar Genjot Kaderisasi Anak Muda Lewat AMPI Leader Camp

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai Golkar melalui sayap organisasi kepemudaannya, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), terus memperkuat basis politik di kalangan generasi muda. Hal itu tercermin dalam kegiatan AMPI Leader Camp Napak Tilas Kesbangpol X AMPI Kota Tegal yang digelar di AMPI Media Centre, Menteng, Jakarta, Senin (8/9). Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga, menyebut AMPI […]

expand_less