Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Fahmi Peneliti LP3ES : Polisi Harus Menjaga Nilai-Nilai Kemanusiaan

Fahmi Peneliti LP3ES : Polisi Harus Menjaga Nilai-Nilai Kemanusiaan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Institute Peradaban menggelar Dialog Peradaban bertemakan Polisi dan Peradaban pada Rabu (2/10/2024) di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Acara ini menampilkan Irjen. Pol. (Purn) Bekto Suprapto sebagai pembicara utama, dengan sejumlah tokoh sebagai penanggap, termasuk Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Republik Indonesia (Kasespim Lemdiklat Polri) Irjen. Pol. Chrisnanda Dwilaksana, Fahmi Wibawa dari LP3ES, sastrawan Okky Madasari, dan budayawan Jaya Suprana.

Dalam dialog tersebut, Fahmi Wibawa, peneliti dari LP3ES, menyoroti fenomena global mengenai citra kepolisian di mata masyarakat, yang menurutnya tidak hanya menjadi isu di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara lain.

“Banyak masyarakat yang merasa cemas ketika berinteraksi dengan polisi, apakah surat-surat kendaraan sudah lengkap atau belum, meskipun mereka tidak melakukan kesalahan. Ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian,” ujar Fahmi.

Fahmi mengungkapkan, masalah citra negatif ini bukan hanya dialami di Indonesia, melainkan juga di negara lain. Ia mencontohkan film “21 Bridges” yang mengisahkan tentang polisi di New York yang ternyata terlibat dalam jaringan narkoba.

“Film tersebut menggambarkan bagaimana kepercayaan publik terhadap polisi bisa runtuh karena ulah segelintir oknum,” tambahnya.

Fenomena ini, menurut Fahmi, adalah tantangan besar bagi kepolisian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks masyarakat modern, kepercayaan dan penghormatan terhadap kepolisian sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparatnya.

“Di era peradaban modern, masyarakat tidak hanya menuntut polisi untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjunjung harkat dan martabat manusia. Pendekatan yang masih menggunakan cara-cara mempermalukan atau kekerasan hanya akan semakin menjauhkan polisi dari kepercayaan masyarakat,” jelas Fahmi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tugas kepolisian di era sekarang tidak lagi sebatas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penjaga peradaban.

“Polisi harus mampu merawat dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan mereka. Tanpa itu, citra polisi akan terus merosot di mata masyarakat modern yang semakin kritis,” ujar Fahmi.

Fahmi juga menyoroti pentingnya reformasi dalam tubuh kepolisian, baik secara struktural maupun kultural. Ia sepakat dengan pandangan para pembicara lainnya yang menekankan perlunya perubahan menyeluruh untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Tantangan yang dihadapi kepolisian saat ini sangat besar, tetapi reformasi institusi harus dilakukan untuk mengatasi persoalan ini,” imbuhnya.

Dialog yang dihadiri berbagai kalangan tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan positif dalam tubuh kepolisian, sehingga dapat beradaptasi dengan tuntutan masyarakat modern yang menginginkan polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga peradaban (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahkamah Konstitusi

    Eks Caleg DPR PPP Ajukan Judicial Review UU MD3, Kritisi Dominasi “Wajah Lama” di Parlemen

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Zainul Arifin, mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini berfokus pada pembatasan masa jabatan anggota legislatif, di mana Zainul mengusulkan pembatasan dua periode, […]

  • Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pihaknya berupaya menjaga agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengalami penyusutan karena dana tersebut memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan di berbagai daerah. “TKD merupakan instrumen penting agar pembangunan tetap berlanjut,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, (Rabu/24/6/2026). Ia menjelaskan bahwa Komisi […]

  • Nilam Komitmen Buka Akses Pendidikan bagi 3.000 Anak Buol

    Nilam Komitmen Buka Akses Pendidikan bagi 3.000 Anak Buol

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Buol – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nilam Sari Lawira (NSL), terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng). Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Nilam memperjuangkan sekitar 3.000 siswa menerima bantuan pendidikan sebagai upaya meringankan beban biaya sekolah sekaligus mencegah anak putus sekolah. Komitmen tersebut […]

  • Kaesang Pangarep, Putra Bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI saat menyambangi KPK Jakarta pada Selasa (17/9) guna mengklarifikasi penggunaan isu jet pribadi yang menghebohkan publik tanah air. Sumber foto : Istimewa.

    Kaesang Klarifikasi Perjalanan ke AS, Minta Arahan KPK Terkait Isu Jet Pribadi

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan mendadak ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/9). Kunjungannya ini menarik perhatian publik, terutama setelah beredarnya isu penggunaan jet pribadi yang menimbulkan kontroversi di media sosial. Dalam keterangan yang disampaikan, Kaesang menjelaskan bahwa kedatangannya […]

  • Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar

    Kemendagri: Ormas Boleh Punya Tambang, Parpol Kenapa Tidak?

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, secara terang-terangan menyuarakan perlunya revisi aturan yang melarang partai politik memiliki badan usaha. Dalam acara penyerahan dana bantuan parpol ke DPP Partai Gerindra senilai Rp20 miliar, Bahtiar menilai pembatasan sumber pendanaan partai politik sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Ia membandingkan dengan organisasi […]

  • Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan. Sumber foto : instagram @ahmadirawan.id

    Komisi II DPR : Dana Gelap Parpol Bisa Dicegah Lewat APBN

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai penambahan dana partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah krusial untuk mencegah pembiayaan dari sumber-sumber tak resmi yang rawan korupsi. Menurut Irawan, skema pendanaan yang jelas dari negara dapat memutus ketergantungan parpol terhadap pendana pribadi atau kelompok […]

expand_less