Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » AMMI Minta Prabowo Beri Abolisi Dokter yang Terjerat Kasus APD

AMMI Minta Prabowo Beri Abolisi Dokter yang Terjerat Kasus APD

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hak konstitusional berupa amnesti atau abolisi kepada sejumlah dokter yang terjerat kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di masa pandemi COVID-19. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Pendiri AMMI, Ali Yusuf, dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Langkah ini, kata Ali, dilatarbelakangi oleh keputusan Presiden Prabowo yang baru-baru ini memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong demi mencegah potensi gejolak politik. AMMI menilai kebijakan serupa perlu diterapkan untuk kasus yang bersifat kemanusiaan, khususnya bagi tenaga kesehatan yang pada masa pandemi berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang.

Menurut Ali, setidaknya ada dua dokter yang saat ini telah berstatus terpidana kasus korupsi APD di masa pandemi. Pertama, mantan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis. Kedua, dr. Haris, mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang juga menjadi juru bicara penanganan COVID-19 di daerahnya.

“Keduanya berjuang di garis depan saat pandemi. Mereka mengambil keputusan cepat di tengah situasi darurat, namun kini harus menjalani hukuman pidana karena kebijakan yang diambil,” ujar Ali.

Ia menegaskan bahwa dasar pertimbangan kemanusiaan ini sejalan dengan prinsip hukum “Salus Populi Suprema Lex Esto” atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Prinsip ini, menurutnya, pernah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo di masa lalu, serta menjadi pegangan dalam situasi krisis nasional.

Ali mengacu pada pasal 27 Undang-Undang Penanganan COVID-19 yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan pandemi bukanlah kerugian negara. Selain itu, pasal 48 undang-undang yang sama menegaskan bahwa perbuatan dalam keadaan darurat tidak dapat dipidana. “Kalau tujuan pengadaan APD itu untuk menyelamatkan nyawa manusia, seharusnya yang menjadi fokus adalah keberhasilan melindungi masyarakat, bukan sekadar angka kerugian negara,” tegasnya.

Ali juga mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, termasuk hak konstitusional berupa pengurangan atau penghapusan hukuman dari Presiden. “Kalau tokoh politik bisa mendapat amnesti dan abolisi, mengapa tenaga kesehatan yang berjuang di masa krisis tidak bisa?” ujarnya.

AMMI berharap Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya untuk menghapus konsekuensi hukum para dokter tersebut. Menurut Ali, keputusan ini akan menjadi sinyal kuat bahwa negara menghargai dedikasi dan pengorbanan tenaga kesehatan di masa pandemi.

“Ini bukan hanya soal membebaskan dua orang, tapi juga pesan moral bahwa negara berpihak pada kemanusiaan. Mereka adalah pahlawan yang layak mendapatkan keadilan,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Paripurna DPR

    Proses Pemakzulan Gibran Dibuka, Nasibnya Ditentukan Paripurna DPR!

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat di parlemen. Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, memastikan bahwa surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR. “Surat tersebut akan dibawa ke forum paripurna. Kalau rapat dihadiri dan disetujui […]

  • Workshop Personal Branding bertema “Bangun Citra Diri yang Kuat, Raih Kesuksesan di Era Digital” yang berlangsung di Ruang Rapat 12.04 Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (16/06/2025).

    DPP Al-Hidayah dan Fraksi Golkar Gelar Workshop Personal Branding

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID –  Dalam rangka menyambut Muktamar IX Pengajian Al-Hidayah, DPP Pengajian Al-Hidayah bekerja sama dengan Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar Workshop Personal Branding bertema “Bangun Citra Diri yang Kuat, Raih Kesuksesan di Era Digital”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar 12.04 Gedung Nusantara I DPR RI. Kegiatan ini merupakan bagian […]

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty

    Evita Nursanty Dorong Penguatan Peran LPP di Bali

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendorong Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam menyebarkan informasi pembangunan, khususnya terkait transformasi layanan kesehatan dan pariwisata di Bali. Saat pertemuan dengan jajaran TVRI, RRI, dan Antara di Denpasar, Jumat (31/10/2025), Evita menegaskan […]

  • DPR Tekankan Tata Kelola Kelembagaan Jadi Prioritas

    DPR Tekankan Tata Kelola Kelembagaan Jadi Prioritas

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta – Kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) didorong untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk institusi, sehingga pertanggungjawabannya harus melekat pada lembaga, bukan pada individu yang memimpin. Pandangan tersebut disampaikan Zainul […]

  • Isabell Cruz

    Kekosongan Kekuasaan Kartel Sinaloa Melumpuhkan Culiacan

    • calendar_month Sabtu, 28 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    CULIACAN MEKSIKO, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah penangkapan Ismael Zambada Garcia alias El Mayo, kekosongan kekuasaan dalam kartel Sinaloa menimbulkan dampak serius bagi kehidupan di kota Culiacan. Kekacauan yang terjadi menyebabkan banyak bisnis tutup lebih awal dan warga ketakutan untuk keluar rumah. “Kami hanya menerima 15 persen dari pelanggan kami. Orang-orang takut untuk keluar karena mereka tahu risikonya,” […]

  • Pemimpin Hezbollah Hasan Nasrallah

    Jenderal IRGC : Nasrallah Tewas Karena Israel Gunakan Gas Beracun

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    TEHERAN, RADIANVOICE.ID – Mantan komandan tinggi Garda Revolusi Iran (IRGC), Jenderal Abdolfateh Ahvazian, mengatakan kemungkinan Hassan Nasrallah terbunuh dikarenakan Israel menggunakan gas beracun dalam serangan tersebut. Dan yang pasti, katanya,  tubuh pemimpin Hezbollah itu tidak mengalami cedera meskipun Israel menjatuhkan bom penghancur bunker besar di tempat persembunyian bawah tanah. “Yang kami pastikan saat ini adalah tubuh […]

expand_less