Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Puspoll Indonesia: Lemahnya Ikatan Rakyat dan Partai Jadi Akar Masalah Demokrasi

Puspoll Indonesia: Lemahnya Ikatan Rakyat dan Partai Jadi Akar Masalah Demokrasi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 8 Jul 2025
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 dinilai bukan hanya perubahan teknis, tetapi dapat menjadi pintu masuk menuju demokrasi yang lebih substansial. Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyebut bahwa keputusan ini membuka ruang refleksi menyeluruh atas praktik politik elektoral yang selama ini terlalu transaksional dan dangkal dalam substansi.

“Selama ini pemilu kita ibarat pesta lima kotak, tetapi tidak melahirkan demokrasi yang dalam. Partisipasi publik tinggi secara angka, tetapi rendah secara makna. Hubungan rakyat dengan wakilnya sangat lemah. Ini akar krisis kepercayaan politik,” ujar Hojin kepada media, Senin (8/7/2025).

Menurutnya, problem utama demokrasi elektoral Indonesia bukan hanya pada tata waktu penyelenggaraan pemilu, tetapi pada arsitektur politik yang lemah dalam memperkuat institusi partai, memperdalam kesadaran pemilih, dan membangun koneksi antara suara dengan kebijakan publik.

Krisis Representasi dan Rendahnya Party ID

Puspoll Indonesia telah lama menyoroti rendahnya party identification (party ID) masyarakat terhadap partai politik. Data mereka menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih tidak memiliki ikatan ideologis maupun emosional dengan partai tertentu. Pemilih cenderung berpindah-pindah dan bersikap pragmatis.

“Party ID kita sangat rendah. Pemilu hanya jadi rutinitas lima tahunan tanpa dampak yang kuat terhadap partai. Akibatnya, partai tidak tumbuh sebagai institusi ideologis, melainkan sebagai kendaraan elektoral semata,” papar Hojin.

Lemahnya identifikasi ini menyebabkan tidak ada partai yang dominan sejak era reformasi. Partai pemenang hanya memperoleh suara 17–22 persen, sehingga koalisi pemerintahan pun terbentuk secara pragmatis tanpa fondasi visi dan arah yang kuat.

Sistem Rekrutmen Politik yang Bermasalah

Lebih lanjut, Puspoll mengkritik sistem rekrutmen calon legislatif oleh partai yang dinilai sangat pragmatis, bahkan cenderung transaksional. Menurut Hojin, banyak partai justru lebih mempertimbangkan “isi rekening” calon ketimbang gagasan atau komitmen terhadap publik.

“Dalam banyak kasus, orang bisa masuk daftar caleg hanya karena punya modal finansial. Ini sangat berbahaya karena membuat demokrasi dikuasai oleh pemilik modal, bukan pemilik gagasan,” ungkapnya.

Padahal, sistem politik yang sehat membutuhkan politisi yang tumbuh dari basis pemilih, memiliki hubungan langsung dengan konstituen, dan membawa agenda publik ke parlemen. Hal ini hampir tak ditemukan dalam praktik politik kita hari ini.

Empat Putusan MK dan Peluang Merombak Sistem

Hojin menyebutkan, saat ini setidaknya ada empat putusan penting dari MK yang jika ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah dan DPR, bisa menjadi jalan bagi reformasi menyeluruh sistem kepemiluan:

  1. Penghapusan presidential threshold: dari 20% menjadi 0%

  2. Pembatalan parliamentary threshold: ambang batas parlemen 4%

  3. Penghapusan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah

  4. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029

“Keempat putusan ini membuka ruang desain baru bagi sistem demokrasi kita. Kita bisa mendesain pemilu yang lebih adil, partisipatif, dan substantif. Tapi itu hanya akan terjadi jika ada kemauan politik,” kata Hojin.

Momentum Mendesain Ulang Demokrasi

Menurut Puspoll, pemilu seharusnya tidak hanya soal teknis dan logistik, tetapi harus dipandang sebagai sarana pendidikan politik. Maka, pemisahan pemilu dapat dijadikan ruang untuk menata sistem: memperbaiki relasi partai dan rakyat, mendorong kaderisasi yang sehat, dan memutus dominasi politik uang.

“Putusan MK ini bisa menjadi titik balik. Kita harus berani meninggalkan demokrasi kosmetik yang hanya sibuk pada citra, logistik, dan kalkulasi elektoral, menuju demokrasi substantif yang berpijak pada nilai, gagasan, dan representasi yang sejati,” pungkas Hojin.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mulai 2029, pemilu nasional—yang meliputi presiden, DPR, dan DPD—akan dipisah dari pemilu lokal—yang meliputi DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Format “pemilu lima kotak” yang selama ini menjadi ciri khas pesta demokrasi di Indonesia, tidak akan lagi berlaku (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Luluk Maknuniah Sarmuji dalam Seminar Literasi bertema Meningkatkan Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Literasi di Lingkungan Keluarga dan Komunitas, Senin (25/11/2024)

    Luluk Sarmuji Kenang Kehilangan Sang Anak Melalui Buku

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam Seminar Literasi bertema Meningkatkan Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Literasi di Lingkungan Keluarga dan Komunitas, Senin (25/11/2024), Luluk Maknuniah Sarmuji membagikan pengalaman menulis buku yang menjadi simbol perjalanan emosional keluarganya. Buku tersebut, menurut Luluk, bukanlah karya sastra yang direncanakan. “Sebenarnya, kami tidak berniat menulis buku. Ini hanya catatan perjalanan kami sebagai […]

  • Anas Urbaningrum saat menjadi narasumber dalam diskusi yang dihelat di Universitas Brawijaya Malang

    Anas Urbaningrum: Kampus Harus Kritis dan Aktif Kawal Demokrasi

    • calendar_month Sabtu, 28 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    MALANG, CUPLIKAN.CO.ID – Politisi senior Anas Urbaningrum kembali mengingatkan pentingnya peran kampus dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam acara Mimbar Akademis yang digelar di UB Coffee, Malang, Kamis (26/9/2024), Anas menegaskan bahwa kampus harus aktif berpartisipasi dalam membangun pemikiran kritis demi terciptanya demokrasi yang bersih dan beradab. Anas menilai bahwa perguruan tinggi tidak boleh […]

  • Konpers YLBHI

    LBH Yogyakarta Ungkap Kekerasan Polisi di Magelang

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 37
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta meluncurkan laporan hasil investigasi kasus salah tangkap, penyiksaan, dan penyebaran data pribadi terhadap enam anak yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Magelang Kota. Laporan itu disebut sebagai bukti bahwa reformasi kepolisian masih jauh dari kenyataan. Konferensi pers berlangsung di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, […]

  • Presiden Jokowi memberikan sambutan saat peresmian Kawasan Indonesia Islamic Financial Center, Jakarta, Selasa (17/9/24). Sumber Foto berasal dari tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden.

    Jokowi Optimis Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Hal ini ia ungkapkan dalam peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) di Jakarta Pusat pada Selasa, (17/9/24). Dalam pidatonya, Jokowi menekankan pentingnya IIFC dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. “Saya menyambut baik kehadiran […]

  • Wakil Ketua DPR RI yang juga Politisi Partai Golkar, Adies Kadir, saat sesi wawancara bersama awak media seusai diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Pemilu Indonesia? di DPP Partai Golkar, Kamis (24/7).

    Golkar Kaji Inkonsistensi Putusan MK soal Pemilu Serentak

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi Partai Golkar, Adies Kadir, menyoroti adanya inkonsistensi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilu serentak. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan pers usai menghadiri Diskusi Publik bertema “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Serentak 2024” di kantor DPP Partai Golkar, Kamis […]

  • Pangeran Muhammad Bin Salman

    Saudi dan Qatar Sepakat Kutuk Agresi Israel, Dukung Perdamaian Regional

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan percakapan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada Sabtu (15/6), di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Israel ke wilayah Iran. Dalam pernyataannya, Pezeshkian menekankan bahwa sejak menjabat, ia berkomitmen untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan. Namun, menurutnya, rezim Israel secara konsisten […]

expand_less