Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Menteri ATR Dorong Integrasi Data untuk Berantas Mafia Tanah

Menteri ATR Dorong Integrasi Data untuk Berantas Mafia Tanah

  • account_circle MA
  • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai percepatan layanan pertanahan yang didukung integrasi data dapat menjadi langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah.

Nusron mengatakan, sistem pertanahan yang memiliki data akurat, terintegrasi, serta didukung teknologi informasi yang memadai akan membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan dan sulit dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal.

“Kalau datanya proper, datanya bagus, kemudian integrasi datanya, IT-nya lengkap, saya kira percepatan pelayanan ini justru malah menutup ruang geraknya mafia,” kata Nusron di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, salah satu celah yang kerap dimanfaatkan mafia tanah adalah ketidaksesuaian atau perbedaan data pertanahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ruang bagi pihak tertentu untuk memanipulasi informasi maupun menawarkan jasa kepada masyarakat.

Ia mencontohkan perbedaan antara Nomor Induk Bidang (NIB), Nomor Objek Pajak (NOP), data pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan data pertanahan. Ketidaksinkronan antardata tersebut, kata Nusron, berpotensi dimanfaatkan oleh mafia tanah.

“Contohnya, perbedaan data antara NIB, Nomor Induk Bidang, dengan NOP, dengan data di Bapenda berbeda dengan data pertanahan, di situ pasti ada (celah), mafia akan masuk,” ujarnya.

Selain persoalan integrasi data, Nusron menyoroti lamanya proses pelayanan pertanahan sebagai salah satu faktor yang dapat membuka peluang bagi mafia tanah. Menurut dia, proses yang berbelit dan tidak transparan dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk menawarkan jalan pintas kepada masyarakat.

“Kalau pelayanannya lama, diulur-ulur, itu pasti mafia akan masuk,” katanya.

Nusron menjelaskan, modus yang digunakan antara lain dengan membuat pemohon merasa khawatir bahwa proses pengurusan hak atas tanah tidak akan selesai tanpa bantuan pihak tertentu. Oknum tersebut kemudian menawarkan jasa dengan meminta sejumlah uang.

“Menakut-nakuti kepada pemohon atau kepada rakyat. ‘Kamu kalau nggak ada saya, ini nggak saya bantu, nggak mungkin jadi ini. Ini kamu harus kasih uang saya sekian.’ Itu kan kelakuannya biasanya begitu kan?” ujar Nusron.

Oleh karena itu, Nusron menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum terhadap pelaku. Upaya tersebut harus dibarengi dengan pembenahan sistem pelayanan, transparansi proses, integrasi data, serta peningkatan integritas aparatur.

Ia menilai pencegahan melalui perbaikan sistem justru menjadi strategi yang lebih efektif dalam menghilangkan celah yang dapat dimanfaatkan mafia tanah.

“Transparansi, percepatan, dan integrasi data ini justru menutup peluang aksi mafia. Karena yang namanya melawan mafia, yang paling efektif itu tidak sekadar menangkap, tapi yang paling penting adalah memperbaiki sistem sama meningkatkan integritas SDM,” katanya.

Nusron menambahkan, sistem pertanahan yang kuat harus berjalan beriringan dengan sumber daya manusia yang memiliki integritas. Dengan kedua aspek tersebut, peluang terjadinya praktik mafia tanah dapat ditekan secara signifikan.

“Diotak-atik kayak apa pun kalau sistemnya kokoh, mafia tidak akan punya celah,” tutur Nusron.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pihaknya berupaya menjaga agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengalami penyusutan karena dana tersebut memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan di berbagai daerah. “TKD merupakan instrumen penting agar pembangunan tetap berlanjut,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, (Rabu/24/6/2026). Ia menjelaskan bahwa Komisi […]

  • Audiensi MN KAHMI

    MN KAHMI dan BNN Perkuat Kolaborasi Nasional Cegah Bahaya Narkoba

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Syamsul Qomar, menyampaikan pernyataan resmi usai audiensi MN KAHMI dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Letjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Jakarta pada Jumat (31/10/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Indonesia. Audiensi berlangsung dengan jajaran pimpinan BNN, termasuk Deputi Pencegahan Irjen […]

  • Syahdan Husein

    LBH Bali Cari Syahdan Husein, Polisi Sebut Tak Ada Nama

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Keberadaan Syahdan Husein, admin Instagram @gejayanmemanggil, masih menyisakan tanda tanya setelah kabar penangkapannya oleh aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan Syahdan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengajak melakukan perusakan saat aksi demonstrasi di Jakarta. “(Tersangka) ketiga SH, itu adalah admin dari Instagram Gejayan […]

  • Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Danang Wicaksana

    Iklan Pemerintah di Bioskop, Danang Sebut Strategi Komunikasi Kekinian

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penayangan video capaian kinerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai pro dan kontra. Namun, Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Danang Wicaksana, justru menilai langkah tersebut sebagai strategi komunikasi publik yang modern dan relevan. Menurut Danang, masyarakat kini membutuhkan informasi yang dapat dijangkau di ruang-ruang publik. Bioskop, kata dia, menjadi salah satu media […]

  • Pelantikan Nur Kholis dan Mohamad Taufik Kurniawan sebagai Pj Bupati Pasuruan dan Pj Walikota Probolinggo.

    Adhy Karyono Lantik Nur Kholis dan Mochamad Taufik Kurniawan

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono secara resmi melantik dua pejabat penting, Nur Kholis sebagai Pj Bupati Pasuruan dan Mochamad Taufik Kurniawan sebagai Pj Wali Kota Probolinggo, dalam sebuah upacara yang berlangsung di Grahadi, Selasa (24/9/2024). Nur Kholis, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, kini […]

  • Kadin Indonesia

    Lokasi Konferensi Pers Kadin Berubah Mendadak, Kadin Memanas?

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Konflik dalam tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) semakin memanas. Rencana awal konferensi pers pada pukul 13.00 WIB di Menara Kadin, Jakarta Selatan, terpaksa dipindahkan ke Hotel JS Luwansa, setelah sejumlah media mengalami kesulitan mengakses lokasi awal. Perubahan mendadak ini menunjukkan ketegangan yang kian nyata antara kedua kubu di dalam Kadin. […]

expand_less