Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Greenpress Desak Reformasi Tata Kelola Sawit Usai Skandal Korupsi CPO

Greenpress Desak Reformasi Tata Kelola Sawit Usai Skandal Korupsi CPO

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID — Skandal korupsi dalam ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang menyeret tiga konglomerasi besar—Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group—memantik sorotan tajam dari berbagai kalangan. Greenpress Indonesia, organisasi advokasi lingkungan, menilai kasus ini sebagai bukti darurat tata kelola sektor sawit di Indonesia.

“Ini bukan hanya soal suap dan manipulasi ekspor, tapi persoalan sistemik yang merusak hutan, merugikan masyarakat, dan mengancam supremasi hukum,” ujar Igg Maha Adi, Direktur Eksekutif Greenpress Indonesia.

Igg menilai bahwa praktik korupsi yang dilakukan oleh korporasi besar dengan dugaan suap terhadap aparat penegak hukum menjadi sinyal berbahaya bagi sistem peradilan di Indonesia. “Ketika uang dari sawit bisa membeli keadilan, itu tanda bahwa demokrasi kita sedang sakit,” katanya.

Greenpress menyoroti bahwa ekspansi ilegal perkebunan sawit dan lemahnya pengawasan telah lama menjadi penyebab utama deforestasi, degradasi gambut, dan konflik agraria di berbagai daerah. Kasus korupsi ini, menurut mereka, menjadi puncak gunung es dari tata kelola sektor sawit yang sudah lama bermasalah.

Sekretaris Jenderal Greenpress, Marwan Aziz, menambahkan bahwa korupsi di sektor ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan krisis multidimensi. “Di balik praktik ilegal ini ada hutan yang musnah, masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup, hingga krisis iklim yang diperparah,” ujarnya.

Sebagai respons konkret, Greenpress mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh pada sistem perizinan dan rantai pasok industri sawit. Mereka menuntut transparansi penuh terhadap data ekspor, perizinan lahan, serta alur distribusi CPO melalui platform daring yang dapat diakses publik.

“Transparansi adalah kunci. Jika data dibuka, maka ruang untuk manipulasi akan mengecil,” tegas Marwan.

Tak hanya itu, Greenpress juga meminta Presiden dan DPR RI untuk segera menginisiasi audit nasional industri sawit dan membentuk Komisi Khusus Antikorupsi Lingkungan yang bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk menindak korupsi sumber daya alam secara sistemik.

Dalam pernyataan resminya, Greenpress mengajak masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional untuk ikut mengawal jalannya proses hukum, mengungkap pelaku utama, dan menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat.

“Kasus ini harus menjadi momentum untuk perubahan besar. Tanpa keberanian politik dan reformasi struktural, sejarah akan terus berulang,” pungkas Igg (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi aksi pelestarian lingkungan untuk mendukung keberlanjutan Keanekaragaman Hayati. Dok : Greenpress Indonesia.

    Heboh! Greenpress Gaungkan Aksi Biodiversitas di TMII 2025

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati (Kehati) Internasional 2025 berlangsung semarak di Bale Panjang, Museum Indonesia, TMII, Jakarta, pada 22–23 Mei 2025. Salah satu sorotan utama adalah kehadiran Greenpress Indonesia yang tampil membakar semangat publik dalam sesi spesial bertajuk “Berbagi Cerita, Semangat, dan Aksi”. Organisasi yang dikenal aktif mengampanyekan isu lingkungan ini diundang langsung […]

  • Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin

    Puspoll Indonesia: Lemahnya Ikatan Rakyat dan Partai Jadi Akar Masalah Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 8 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 dinilai bukan hanya perubahan teknis, tetapi dapat menjadi pintu masuk menuju demokrasi yang lebih substansial. Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyebut bahwa keputusan ini membuka ruang refleksi menyeluruh atas praktik politik elektoral yang selama ini terlalu transaksional […]

  • Pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, (13/12/2024). Sumber foto : ANTARA

    Politisi Senior PPP Ingatkan Rommy : “Ada Tahapan-Tahapan Muktamar!”

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Suhu politik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas usai pernyataan kontroversial Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy atau Rommy, yang mengaku tengah membujuk sejumlah tokoh untuk maju sebagai calon ketua umum partai. Langkah ini langsung menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk dari kader senior partai sendiri. Politikus […]

  • Bonnie Triyana (Kiri) bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (kanan).

    Bonnie: Menbud Tak Bisa Pungkiri Kekerasan Seksual 1998

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengabaikan luka sejarah bangsa. Ia menilai pandangan subjektif Fadli tak bisa dijadikan dasar untuk menghapuskan fakta-fakta kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi berdarah tersebut. […]

  • Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas

    Menkumham Supratman Tunggu Verifikasi Dualisme Kepemimpinan PPP

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengaku belum menerima data resmi terkait kepemimpinan baru atau dugaan dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia menegaskan pemerintah akan menunggu proses verifikasi sebelum mengambil keputusan. “Saya belum dapat datanya, belum tahu apa yang terjadi di PPP,” kata Supratman saat ditemui di Hotel […]

  • Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama KAHMI yang digelar di Jakarta pada Rabu (13/3/2025).

    Bahlil Lahadalia: Hilirisasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi, tapi Harus Berjalan Adil

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ia juga mengakui bahwa pelaksanaan hilirisasi selama ini belum berjalan secara adil. Hal ini ia sampaikan dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN […]

expand_less