Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Revisi Tatib DPR Dinilai Bermasalah, KPD: Bisa Ganggu Independensi Lembaga Negara

Revisi Tatib DPR Dinilai Bermasalah, KPD: Bisa Ganggu Independensi Lembaga Negara

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR yang disahkan dalam rapat paripurna menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin, yang menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam aturan baru tersebut.

Pasal 228A yang ditambahkan dalam revisi tersebut memberikan DPR kewenangan untuk mengevaluasi pejabat di lembaga atau institusi yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna. Menurut Miftahul, proses revisi ini terkesan tergesa-gesa dan minim keterlibatan publik.

“Proses revisi tatib DPR tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Pengesahannya dilakukan terburu-buru, hanya dalam waktu kurang dari 4 jam dan langsung disahkan dalam Rapat Paripurna,” ujarnya, Kamis (6/2/2025).

Selain itu, ia mempertanyakan dasar hukum dari kewenangan tambahan ini, mengingat lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki mekanisme pemberhentian sendiri yang diatur dalam undang-undang.

“Jika DPR diberikan wewenang untuk mengevaluasi pejabat di lembaga-lembaga independen, akan terjadi tumpang tindih fungsi dan ini bisa mengancam independensi lembaga yang bersangkutan,” jelasnya.

Miftah juga mengingatkan bahwa perubahan regulasi yang berpotensi melanggar konstitusi atau mengurangi hak-hak dasar suatu lembaga harus dihindari agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara institusi negara.

Menurutnya, DPR sebaiknya fokus pada tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, daripada memperluas kewenangan yang justru berisiko menimbulkan benturan kepentingan dengan lembaga lain.

“Jika DPR ingin memperbaiki sistem rekrutmen pejabat di lembaga yang melibatkan mereka, lakukan perbaikan prosedur seleksi tanpa mencampuri urusan internal lembaga lain,” tegasnya.

Perubahan Tatib DPR ini menjadi perhatian banyak pihak karena dinilai dapat digunakan sebagai alat politik untuk mengintervensi lembaga negara yang seharusnya independen. Kritik dari berbagai elemen masyarakat pun terus bermunculan menyoroti urgensi dan dampak dari revisi ini.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari DPR RI terkait kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk dari kelompok pemantau demokrasi seperti KPD. Namun, desakan untuk meninjau ulang revisi tersebut semakin menguat di kalangan publik dan pemerhati hukum (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penandatanganan MOU antara UICI dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang ditandatangi oleh Rektor UICI, Prof. La Ode M.Kamaluddin dan Menteri Wihaji di Jakarta pada Senin (19/5/2025)

    UICI Perkuat Dukungan Terhadap BKKBN Lewat Kemitraan Strategis

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dalam rangka memperluas peran perguruan tinggi dalam pembangunan keluarga dan kependudukan nasional. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan pada Senin (19/5) di Auditorium Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta. […]

  • Prananda Surya Paloh saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Garda Pemuda NasDem dan Pelantikan Garda Pemuda NasDem se-Provinsi DIY yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Selasa (20/5/2025). Sumber foto : instagram @official_nasdem

    Garda Pemuda NasDem Didorong Rebut Pemilih Muda

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Bappilu Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, memberikan sinyal kuat bahwa arah politik ke depan akan ditentukan oleh generasi muda. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Garda Pemuda NasDem, ia menegaskan pentingnya strategi merebut hati pemilih pemula jelang Pemilu 2029, sekaligus menyinggung soal isu politik dinasti yang makin santer terdengar. “Ingat bahwa 2029, […]

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan Jakarta, Senin (26/5/2025)

    Pemerintah Siapkan Buku Sejarah Baru, Uji Publik Dibuka Juni 2025

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Indonesia tengah menggarap penulisan ulang sejarah nasional dalam 10 jilid buku yang rencananya akan rampung Agustus 2025. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap bahwa proses tersebut berjalan simultan dengan berbagai tingkat penyelesaian, dari yang sudah 100 persen hingga yang masih sekitar 50 persen. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (26/5), […]

  • Meksiko

    Wali Kota Chilpancingo Tewas Dipenggal Kurang dari Seminggu Setelah Dilantik

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    MEKSIKO, CUPLIKAN.CO.ID – Alejandro Arcos, Wali Kota Chilpancingo, Guerrero, Meksiko, dibunuh pada hari Minggu, (6/10/2024) hanya enam hari setelah dilantik. Kematian tragis ini telah dikonfirmasi oleh Gubernur Guerrero, Evelyn Salgado. “Kematian dan kehilangan beliau adalah duka bagi seluruh masyarakat Guerrero dan memicu kemarahan kami,”kata Salgado sebagaimana dilaporkan Reuters. Kantor Kejaksaan Negara Bagian Guerrero telah memulai […]

  • Koalisi Sipil

    Ini 12 Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Usai Tragedi Ojol Tewas

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Tragedi tewasnya pengemudi ojek online (ojol) akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025), menjadi pemicu ledakan protes masyarakat sipil. Lebih dari 100 organisasi yang tergabung dalam koalisi menyampaikan 12 tuntutan utama untuk mengakhiri brutalitas aparat dan mengembalikan arah demokrasi Indonesia. Koalisi yang terdiri dari YLBHI, ICW, KontraS, WALHI, […]

  • Kepala BPOM, dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., dan Presiden Joko Widodo.

    BPOM Fokus Menurunkan Harga Obat dan Mempercepat Regulasi Farmasi

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di bawah kepemimpinan dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D. menghadapi tantangan besar terkait tingginya harga obat di Indonesia. Dalam wawancara bersama Radiant Voice, Taruna menjelaskan bahwa beberapa obat esensial seperti insulin dan obat antiinflamasi di Indonesia harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia […]

expand_less