Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Beras Ilegal Ancam Harga Pasar, Rina Sa’adah Protes

Beras Ilegal Ancam Harga Pasar, Rina Sa’adah Protes

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • visibility 60
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Temuan 250 ton beras ilegal asal Thailand di Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan nasional dan merugikan petani lokal. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menegaskan bahwa skala penyelundupan tersebut dapat mengguncang pasar beras dalam negeri jika tidak segera ditindak.

Rina menilai masuknya beras ilegal menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan membuka risiko runtuhnya daya saing petani, terutama ketika harga beras impor umumnya lebih murah dibandingkan produksi lokal.

“Jumlah kecil saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton. Ini ancaman bagi daya saing petani dan ketahanan pangan,” ujar Rina di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, penyelundupan beras tidak hanya melanggar aturan perdagangan, tetapi juga mengabaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang telah menutup pintu impor beras demi memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Rina mendesak pemerintah membongkar dugaan jaringan terorganisir di balik penyelundupan ini, karena volume sebesar 250 ton dinilai tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan logistik skala besar.

“Ini bukan pelanggaran biasa. Pemerintah harus membongkar sampai ke akar dan menindak semua pihak yang terlibat,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan pelabuhan dan memperketat kontrol distribusi agar kasus serupa tidak kembali berulang.

“Fakta bahwa 250 ton bisa lolos menunjukkan ada celah pengawasan yang harus segera ditutup,” lanjutnya.

Saat ini stok beras nasional berada pada kondisi aman, sekitar 4,2 juta ton. Namun Rina mengingatkan agar ketersediaan stok tidak menjadi alasan melemahnya ketegasan terhadap penyelundupan.

Kasus beras ilegal di Sabang berawal dari penemuan ratusan ton beras impor di sebuah gudang. Menteri Pertanian Amran telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghentikan aktivitas di lokasi dan memastikan barang tidak masuk ke pasar (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Adian Napitupulu

    IHSG Anjlok, Adian Napitupulu Desak Menkeu Purbaya Ambil Langkah Nyata

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat turun di bawah level 7.000 mendapat perhatian serius dari kalangan parlemen. Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Menurut Adian, IHSG yang jatuh hingga 2,5 persen […]

  • Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda

    DPR Soroti KPU Rahasiakan Dokumen Capres, Transparansi Pemilu Dipertanyakan

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sempat menetapkan 16 dokumen pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi tertutup menuai sorotan tajam dari DPR. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mempertanyakan dasar hukum hingga waktu pengambilan keputusan KPU yang dianggap janggal. Menurut Rifqi, dalih KPU yang merujuk pada […]

  • Prabowo dalam Munas PKS 2025

    Prabowo Tegaskan Tak Simpan Dendam pada Anies Pasca Pilpres 2024

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan, rivalnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9). Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung posisi PKS yang sebelumnya mengusung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres […]

  • Dekan Fisip Unair Prof Bagong Suyanto dan Ketua Bem Tuffahati Ullayyah Bachtiar didampingi beberapa jajaran pengurus BEM Fisip Unair.

    Dekanat FISIP Unair Cabut Pembekuan BEM FISIP Unair

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan terhadap fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unair. Keputusan ini diambil usai dilakukan audiensi antara pihak dekanat dan tiga pimpinan BEM FISIP Unair pada Senin (28/10/2024). Pembekuan tersebut sebelumnya dikeluarkan setelah munculnya kontroversi karangan bunga ucapan […]

  • Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia

    Bahlil Lahadalia Targetkan Golkar Tambah Kursi di Pemilu 2029

    • calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    SULTRA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya menargetkan penambahan kursi di DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2029. Hal tersebut ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (2/11/2025). Bahlil menekankan bahwa Golkar tidak boleh berpuas diri terhadap capaian Pemilu sebelumnya. Ia meminta seluruh […]

  • Anggota Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko

    Singgih Januratmoko Usul Hapus Inpassing Guru Madrasah

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, mengusulkan agar pemerintah menghapus program inpassing bagi guru madrasah dan menggantinya dengan mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berbasis sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Menurut Singgih, sistem inpassing yang berjalan saat ini justru menambah kerumitan administratif dan memperlambat proses […]

expand_less