Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Kelangkaan LPG 3 Kg di Warung, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Sebelum Ramadan

Kelangkaan LPG 3 Kg di Warung, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Sebelum Ramadan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kelangkaan gas LPG 3 Kg atau yang dikenal dengan sebutan gas melon kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyampaikan keprihatinannya atas kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh gas melon di warung-warung sejak kebijakan pelarangan penjualan di tingkat pengecer diberlakukan. Meskipun demikian, Meitri memahami alasan di balik kebijakan tersebut, yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meitri menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sistem distribusi LPG 3 Kg agar lebih terkontrol dan tepat sasaran, serta untuk memastikan harga gas melon sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat melindungi konsumen, khususnya rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun, Meitri juga menyoroti adanya penurunan kuota subsidi LPG 3 Kg untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2024, distribusi LPG 3 Kg tercatat mencapai 414.134 metrik ton, namun kuota untuk 2025 hanya 407.555 metrik ton, yang berimbas pada kelangkaan gas melon di pasaran.

“Proses transisi ini perlu segera diselesaikan agar kelangkaan gas di tingkat pengecer bisa teratasi sebelum Ramadan. Kita tahu bahwa kebutuhan masyarakat akan energi akan meningkat saat bulan puasa,” ujarnya, Senin (3/2/2024).

Meitri juga menekankan pentingnya keberadaan warung pengecer yang selama ini menjadi saluran penting bagi distribusi LPG 3 Kg. Ia mengungkapkan bahwa warung pengecer memiliki tempat khusus di hati masyarakat, karena selain lebih mudah diakses, keberadaan mereka juga membantu mencegah antrean panjang di pangkalan resmi. Oleh karena itu, DPR mendorong agar pemerintah segera memfasilitasi pendaftaran warung pengecer sebagai mitra penyalur resmi agar kelangkaan LPG 3 Kg dapat segera diatasi.

“Proses pendaftaran warung pengecer sebagai pangkalan resmi harus difasilitasi dan diawasi langsung, agar tidak ada hambatan teknis atau administratif yang menghalangi proses ini,” tandas Meitri (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sidang Paripurna MPR Terakhir

    MPR Rekomendasikan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam sidang paripurna yang berlangsung pada 25 September 2024, Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima dan membahas surat dari Fraksi Partai Golkar mengenai kedudukan hukum pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Hasil rapat gabungan pada 23 September lalu menyatakan bahwa pasal tersebut masih berlaku menurut TAP […]

  • Ahmad Doli Kurnia

    Mendagri Diminta Ambil Langkah Cepat Terkait Sengketa Pulau Aceh-Sumut

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mengambil langkah tegas dan inisiatif cepat menyikapi polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, respons cepat diperlukan mengingat isu ini mulai memicu ketegangan di masyarakat Aceh. “Saya kira kalau Menteri Dalam […]

  • Menteri Lingkungan Hidup, Ahmad Faisol Nurofiq

    Empat Perusahaan Tambang Terancam Pidana, Menteri LH Bicara Tegas!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini berada di bawah sorotan tajam pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kemungkinan pemberian sanksi pidana kepada keempat perusahaan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya telah dicabut pemerintah. “Kami sedang melakukan pendalaman dan pengawasan. Tim kami […]

  • Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro (tengah).

    Pelaku Usaha Keluhkan Regulasi Ekspor Sawit, DPR Responsif

    • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    PALEMBANG, CUPLIKAN.CO.ID – Sejumlah pelaku usaha eksportir di Sumatera Selatan menyuarakan kegelisahan mereka terkait regulasi yang dianggap menghambat kelancaran ekspor produk turunan sawit. Keluhan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI pada 16–18 Mei 2025 di Palembang. Permasalahan utama yang dihadapi eksportir antara lain menyangkut klasifikasi produk yang berubah […]

  • Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, bersama jajaran Pengurus DPP Partai Golkar saat mengumumkan formasi pengurus baru DPP Partai Golkar.

    Partai Golkar Bantah Isu Pembatalan SK Menkumham RI

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menanggapi viralnya kabar yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham terkait pengesahan AD/ART Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Sattu Pali menyebut berita tersebut sebagai hoax yang cenderung menyesatkan. “Berdasarkan informasi detail […]

  • Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.

    PPDB Resmi Diganti! Ini Aturan Baru SPMB 2025

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti nama sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ajaran 2025. Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah, tetapi juga upaya meningkatkan kualitas seleksi penerimaan murid di seluruh jenjang pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa […]

expand_less