Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pakar Ingatkan Dampak Pengembangan Bersama di Natuna Utara

Pakar Ingatkan Dampak Pengembangan Bersama di Natuna Utara

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping baru saja mengeluarkan Joint Statement pada 9 November lalu, yang menyoroti peluang pengembangan bersama atau joint development di wilayah maritim yang diklaim tumpang tindih. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas rencana tersebut, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kedaulatan Indonesia.

Dalam pernyataan bersama tersebut, terdapat butir kesembilan yang menyatakan bahwa kedua negara akan “menciptakan lebih banyak titik cerah dalam kerja sama maritim” melalui pengembangan bersama di wilayah yang diakui sebagai klaim yang tumpang tindih. Menurut Hikmahanto, kalimat ini menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksudkan mencakup wilayah Natuna Utara, yang selama ini diklaim Indonesia sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan berseberangan dengan klaim sepuluh garis putus oleh China.

“Jika yang dimaksud adalah wilayah Natuna Utara, maka ini adalah perubahan yang sangat mendasar dalam kebijakan Indonesia,” kata Hikmahanto lewat rilisnya yang diterima Radiant Voice pada Senin (11/11/2024). Sebelumnya, hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Indonesia secara konsisten menolak mengakui klaim sepihak China yang mencakup wilayah Natuna dalam peta sepuluh garis putus.

Hikmahanto menjelaskan bahwa sepuluh garis putus tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menjadi acuan internasional untuk batas maritim. Pada tahun 2016, Permanent Court of Arbitration (PCA) bahkan telah menolak klaim sepihak China, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak sejalan dengan ketentuan UNCLOS.

Jika Indonesia kini memasuki joint development di wilayah tersebut, Hikmahanto khawatir hal ini dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim China. “Joint development hanya dapat dilakukan jika kedua negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih,” ujarnya. Ini berarti, menurutnya, Indonesia berisiko mengubah sikapnya dalam isu kedaulatan di kawasan yang selama ini sangat dijaga.

Langkah ini juga dinilai bisa memicu reaksi dari negara-negara tetangga yang juga memiliki konflik maritim dengan China, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Hikmahanto menegaskan, “Negara-negara ASEAN mungkin akan mempertanyakan perubahan sikap Indonesia dan bahkan bisa meningkatkan ketegangan di kawasan.” Solidaritas ASEAN dalam menghadapi klaim sepihak China pun bisa terganggu.

Bahkan, negara-negara besar yang mengutamakan kebebasan navigasi seperti Amerika Serikat dan Jepang bisa merasa kecewa dengan posisi baru Indonesia ini. Menurut Hikmahanto, hal ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi geopolitik di kawasan, terutama mengingat posisi strategis Laut Natuna sebagai jalur perdagangan internasional.

Ia menambahkan, jika benar pengembangan bersama dilakukan di wilayah Natuna Utara, maka seharusnya Presiden Prabowo melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mendapat masukan terkait kebijakan yang akan diambil. “Hal ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran peraturan perundang-undangan Indonesia,” kata Hikmahanto.

Jika pengembangan bersama ini terlaksana tanpa konsultasi yang jelas, menurutnya, pemerintah Indonesia bisa dianggap mengabaikan sejumlah regulasi terkait kedaulatan wilayah dan ZEE. Bahkan, hal ini akan bertentangan dengan peta nasional yang selama ini diakui, di mana Natuna Utara adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sah.

Selain itu, Hikmahanto memperingatkan bahwa dampak dari kesepakatan ini lebih menguntungkan bagi China daripada Indonesia. Menurutnya, China dapat memanfaatkan kerja sama ini sebagai bukti bahwa klaimnya telah diakui oleh Indonesia, sebuah langkah yang akan memperkuat posisi China dalam sengketa Laut China Selatan.

Langkah ini juga dapat memberikan persepsi internasional bahwa Indonesia telah mendukung China dalam perselisihan di Laut China Selatan. “Ini berlawanan dengan pidato pertama Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berada di belakang negara adidaya mana pun,” tutup Hikmahanto (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Legenda Rock, Jon Bon Jovi

    Selamatkan Perempuan dari Upaya Bunuh Diri, Legenda Rock Bon Jovi Dipuji

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    NASHVILLE TENNESSEE, CUPLIKAN.CO.ID – Legenda rock Jon Bon Jovi dipuji oleh polisi karena membantu seorang wanita yang dalam keadaan tertekan hendak melakukan upaya bunuh diri saat berada di tepi jembatan di Nashville, Tennessee, pada Selasa malam. Departemen Kepolisian Metropolitan Nashville membagikan video frontman Bon Jovi dan timnya yang berada di Jembatan Pejalan Kaki John Seigenthaler […]

  • Khofifah, Risma dan Luluk

    Risma-Gus Hans Masih Berpeluang, Undecided Voters Jadi Kunci

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memiliki peluang besar untuk mengejar ketertinggalan dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Dalam survei Poltracking Indonesia yang dirilis Kamis (19/9), elektabilitas Risma-Gus Hans tercatat 22,7 persen, terpaut jauh dari pasangan unggulan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang meraih 57,3 persen. “Angka 22,7 persen ini […]

  • Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Danang Wicaksana

    Iklan Pemerintah di Bioskop, Danang Sebut Strategi Komunikasi Kekinian

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penayangan video capaian kinerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai pro dan kontra. Namun, Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Danang Wicaksana, justru menilai langkah tersebut sebagai strategi komunikasi publik yang modern dan relevan. Menurut Danang, masyarakat kini membutuhkan informasi yang dapat dijangkau di ruang-ruang publik. Bioskop, kata dia, menjadi salah satu media […]

  • Ilustrasi Korupsi di Kemendikbud Ristek yang merugikan negara sekitar 10 T.

    Ganti Kajian Demi Chromebook? Skandal Rp10 T Akhirnya Terkuak!

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Skandal dugaan korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menguak sisi gelap proyek digitalisasi pendidikan era Menteri Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi bahwa pejabat Kemendikbudristek sengaja mengganti kajian teknis demi mengakomodasi pengadaan laptop Chromebook, yang sejak awal dinilai tidak efektif digunakan di sekolah-sekolah. Kepala Pusat Penerangan […]

  • Beredar Surat Eka Hospital 2022, Dugaan Pencaplokan Saham Minoritas Mencuat ke Publik

    Beredar Surat Eka Hospital 2022, Dugaan Pencaplokan Saham Minoritas Mencuat ke Publik

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Jakarta – Sebuah surat yang diduga berkaitan dengan transaksi saham RSIA Family dan RSIA Grand Family pada 2022 beredar di publik. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh jajaran direksi dan komisaris PT Pelita Reliance International Hospital, perusahaan yang menaungi jaringan rumah sakit Eka Hospital. Beredarnya surat itu kembali menyoroti sengketa kepemilikan saham kedua rumah sakit yang […]

  • Ketua Umum PP KPPG, Hetifah Sjaifudian bersama Pengurus teras KPPG.

    Gerakan GATI Jawab Krisis Fatherless, KPPG Beri Dukungan

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kebijakan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GATI) yang diterbitkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menuai dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Hetifah Sjaifudian. Gerakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 7 […]

expand_less