Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Ganti Kajian Demi Chromebook? Skandal Rp10 T Akhirnya Terkuak!

Ganti Kajian Demi Chromebook? Skandal Rp10 T Akhirnya Terkuak!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Skandal dugaan korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menguak sisi gelap proyek digitalisasi pendidikan era Menteri Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi bahwa pejabat Kemendikbudristek sengaja mengganti kajian teknis demi mengakomodasi pengadaan laptop Chromebook, yang sejak awal dinilai tidak efektif digunakan di sekolah-sekolah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Total anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut mencapai Rp9,9 triliun, mencakup pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari tingkat SD hingga SMA/SMK.

Temuan mengejutkan lainnya adalah keputusan mengganti kajian awal, yang merekomendasikan sistem operasi Windows, dengan kajian baru yang mendukung Chrome OS. Kajian baru ini diduga tidak didasarkan pada kebutuhan nyata, melainkan untuk mengarahkan proyek kepada pihak tertentu.

“Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya, melainkan ada unsur kesengajaan untuk mengarahkan proyek kepada sistem tertentu,” ungkap Harli, Selasa (27/5) kemarin.

Program pengadaan laptop sendiri merupakan bagian dari upaya digitalisasi pendidikan dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM). Namun sejak uji coba tahun 2018–2019, penggunaan Chromebook telah dinilai tidak optimal karena kendala jaringan internet di banyak wilayah Indonesia.

Kini, proyek ambisius ini berubah menjadi bumerang. Kejagung memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BSNPG Dorong Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Evaluasi BGN

    BSNPG Dorong Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Evaluasi BGN

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Oleh : Azhar Adam (Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar/BSNPG) Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai pergantian pejabat. Langkah tersebut mengirimkan pesan tegas bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang tidak boleh terganggu oleh lemahnya tata kelola, buruknya […]

  • Presiden Iran Pezeskhian dan Presiden Prancis Macron.

    Pezeshkian: Iran Tak Mencari Perang, Tapi Akan Membela Diri

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam upaya diplomatik melalui sambungan telepon, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan sikap Republik Islam Iran. Ia menekankan bahwa negaranya tidak pernah mencari perang atau pertumpahan darah, tetapi sama sekali tidak akan ragu untuk membela diri dengan kekuatan penuh terhadap ancaman musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel […]

  • Diskusi Publik yang digelar Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) bertajuk Gelanggang Demokrasi Pasca Penghapusan Presidential Threshold (PT) di Jakarat pada senin (20/01/2025). Sumber foto : Istimewa.

    Penghapusan Presidential Threshold Dinilai Dorong Demokrasi Lebih Inklusif

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) menggelar diskusi bertajuk “Gelanggang Demokrasi Pasca Penghapusan Presidential Threshold (PT)” di Jakarta pada Senin (20/01/2025). Diskusi ini menghadirkan puluhan peserta dari kalangan pegiat pemilu dan mahasiswa, yang membahas implikasi penghapusan ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem demokrasi Indonesia. Direktur BSNPG Partai Golkar, Sanusi, menyebut bahwa putusan Mahkamah […]

  • Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima

    DPR Siap Panggil Bupati soal Tambang Raja Ampat!

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gonjang-ganjing soal tambang nikel di Raja Ampat makin panas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan akan segera memanggil para kepala daerah di Papua Barat Daya lewat Menteri Dalam Negeri. Tujuannya? Menguak lebih dalam dugaan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi dunia itu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria […]

  • DPR RI saat Menerima perwakilan organisasi kepemudaan, dan mahasiswa dari berbagai universitas di antaranya Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Himpunan Mahasiswa Islam.

    Wakil Ketua DPR Minta Maaf, Janji Hentikan Tunjangan dan Kunker

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas kinerja parlemen yang dinilai belum optimal dalam mewakili aspirasi rakyat. Permintaan maaf itu ia sampaikan saat menerima audiensi dengan perwakilan BEM SI, organisasi kepemudaan, dan keagamaan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9). “Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami […]

  • Rumah Jabatan Anggota DPR RI

    Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 85
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi menghapus fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai pengganti, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan setiap bulan. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024. “Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas […]

expand_less