Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Anas Urbaningrum: Overlap Politik dan Ekonomi Mengancam Demokrasi di Indonesia

Anas Urbaningrum: Overlap Politik dan Ekonomi Mengancam Demokrasi di Indonesia

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
  • visibility 75
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Anas Urbaningrum menyuarakan kekhawatirannya terkait semakin kaburnya batas antara aktor-aktor politik dan ekonomi di Indonesia, yang menurutnya memperkuat cengkeraman oligarki dalam kehidupan partai politik. Dalam sebuah diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Senin (14/10/2024), Anas menyoroti bahwa keberadaan aktor-aktor ekonomi di ranah politik telah mengubah partai politik menjadi alat bagi kepentingan bisnis.

“Ada kejumbuhan (kegamangan) antara aktor politik dan aktor ekonomi yang makin terlihat jelas, terutama di level DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota. Ini memperkuat oligarki yang bertentangan dengan cita-cita reformasi,” ujarnya.

Anas menambahkan bahwa fenomena ini semakin menegaskan peran partai politik sebagai “event organizer” untuk kepentingan ekonomi, menjauhkan partai dari fungsi idealnya sebagai penggerak aspirasi rakyat. Ia mengkritik bahwa banyak partai politik di Indonesia dikelola seperti toko kelontong, bukan sebagai organisasi modern yang dimiliki publik.

Menurut Anas, realitas politik saat ini berbeda jauh dengan era Orde Baru di mana aktor politik dan ekonomi dipisahkan oleh Soeharto.

“Sekarang, tanpa kuasa tunggal, partai-partai cenderung dikuasai oleh kepentingan ekonomi,” katanya.

Dalam pandangannya, pragmatisme politik yang berkembang saat ini lebih berbahaya daripada pragmatisme ideologi karena melemahkan fondasi demokrasi. Anas juga menilai bahwa kepemilikan partai politik cenderung bersifat tunggal dan otoriter, di mana pengurus bisa dengan mudah diganti atau dipecat, tanpa melalui proses demokratis yang seharusnya menjadi bagian dari kultur internal partai.

“Kalau internal partai tidak membiasakan adanya kompetisi dan perdebatan, maka leadership yang lahir juga tidak akan memiliki kemampuan politik yang solid,” ujarnya.

Anas mengajak para akademisi dan mahasiswa untuk mencermati dan meneliti lebih jauh kondisi partai politik di Indonesia yang masih jauh dari prinsip demokratis. Selain itu, ia menegaskan pentingnya untuk menata ulang UU partai politik secara mendasar agar sistem demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik.

“Kalau tidak ada reformasi mendasar dalam tata kelola partai politik, maka demokrasi kita hanya akan menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis, bukan sebagai prinsip dasar yang harus dipegang teguh,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum TIDAR sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati dalam acara Rapimpurnas KNPI yang digelar di Jakarta, Minggu (3/8).

    Dalam Rapimpurnas KNPI, Rahayu Saraswati Ajak Pemuda Bersatu Kawal Pemerintahan Prabowo

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (TIDAR) sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan pentingnya persatuan dan gotong royong di kalangan pemuda untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta, Minggu (3/8/2025). Dalam […]

  • Para peserta Musyawarah Kelurahan Khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Duren Tiga (Kompduta) yang berlangsung di Kantor Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (31/5). Musyawarah ini diikuti oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, pelaku UMKM, dan unsur pemerintah.

    Warga Duren Tiga Resmikan Koperasi Merah Putih

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi rakyat kembali bergema di tengah masyarakat urban. Hari ini, warga Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, resmi mendirikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Duren Tiga (Kompduta) dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang berlangsung demokratis dan penuh antusiasme. Kompduta merupakan bagian dari gerakan nasional membentuk 80.000 koperasi di seluruh […]

  • Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani

    Isu Pulau, Ahmad Muzani Dorong Reformasi Tata Pemerintahan

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyuarakan urgensi reformasi dalam tata kelola pemerintahan, terutama di lingkup kementerian yang menangani isu kedaulatan wilayah. Pernyataannya muncul setelah polemik keputusan Mendagri Tito Karnavian soal status empat pulau di Aceh yang sempat dialihkan ke Sumatera Utara dan kemudian dikoreksi oleh Presiden Prabowo […]

  • Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah

    PDIP Menunggu Keputusan Megawati Soal Kans Masuk Kabinet Prabowo

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menanggapi kabar tentang beberapa nama petinggi PDIP yang disebut-sebut berpotensi masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Said, nama-nama seperti Olly Dondokambey, Azwar Anas, dan Budi Gunawan (BG) masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Said menegaskan, hingga saat ini belum ada sinyal […]

  • DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

    DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum pidana. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mempertimbangkan dimensi hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan status dan pembuktian kepemilikan suatu aset. Pernyataan itu disampaikan Soedeson saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) […]

  • Ketua Komisi XI Misbakhun

    DPR dan Pemerintah Siapkan Pengampunan Pajak Jilid III

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – DPR RI bersama pemerintah tengah mempersiapkan program Pengampunan Pajak atau tax amnesty jilid III. Rencana tersebut diawali dengan dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan bahwa Badan Legislasi […]

expand_less