Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » MPR Periode 2019-2024 Beri Rekomendasi Pokok Haluan Negara untuk 2024-2029

MPR Periode 2019-2024 Beri Rekomendasi Pokok Haluan Negara untuk 2024-2029

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menjelang berakhirnya masa jabatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2019-2024 mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis untuk periode MPR berikutnya. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2019-2024. Salah satu rekomendasi utama adalah menyelesaikan pembahasan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) paling lambat Agustus 2025.

Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan salah satu isu penting yang harus segera dituntaskan oleh MPR periode 2024-2029.

“Kami merekomendasikan agar MPR periode berikutnya dapat menuntaskan pembahasan PPHN. Hal ini penting untuk memberikan panduan strategis bagi pembangunan nasional ke depan,” ujar Bambang usai Sidang Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Rekomendasi ini muncul sebagai respons atas berbagai dinamika yang terjadi selama lima tahun terakhir. MPR periode 2019-2024 merasa perlu untuk memberikan panduan bagi MPR yang akan datang, agar memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“PPHN diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang berkelanjutan dan tidak tergantung pada pergantian pemerintahan,” tambah Bambang.

Selain PPHN, MPR juga merekomendasikan agar dilakukan evaluasi terhadap Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Tahun 1960-2002, khususnya pada pasal 2 dan 4. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status berbagai ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat ini.

MPR juga menekankan pentingnya pembudayaan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rekomendasinya, MPR meminta agar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya empat pilar kebangsaan ini sebagai landasan bernegara.

Lebih lanjut, MPR juga merekomendasikan agar dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap UUD NRI 1945. Kajian ini, menurut Bambang, perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi perubahan dan penyempurnaan konstitusi di masa mendatang.

“Kajian ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar konstitusi kita tetap relevan dan menjawab tantangan zaman,” tegas Bambang.

Rekomendasi lainnya adalah penguatan kelembagaan MPR melalui pembentukan Undang-Undang tentang MPR. Hal ini dinilai perlu agar MPR memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kewenangan dan tugas MPR, sehingga MPR bisa berfungsi lebih optimal,” ujarnya.

MPR juga merekomendasikan agar dilakukan kajian terhadap pola hubungan antar lembaga negara dan etika kehidupan bernegara. Hal ini penting untuk memastikan sinergi yang baik antara lembaga-lembaga negara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik antar lembaga.

“Harmonisasi hubungan antar lembaga negara sangat penting agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien,” tambah Bambang.

Sidang paripurna ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad, Yandri Susanto, dan Amir Uskara. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, dan Muhaimin Iskandar, serta Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

Dengan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, MPR periode 2019-2024 berharap agar MPR periode 2024-2029 dapat melanjutkan upaya-upaya strategis yang telah dirintis, terutama dalam menyelesaikan isu-isu fundamental terkait konstitusi dan ketatanegaraan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan dan acuan kerja bagi MPR di masa mendatang (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mantan Menkopulhukam, Mahfud MD, dalam tayangan podcast Forum Keadilan TV yang tayang pada Jum'at (08/08).

    Mahfud MD Soroti Terpidana Silvester Matutina yang Belum Dieksekusi

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melontarkan kritik tajam terhadap penegakan hukum di Indonesia, menyusul munculnya kembali nama Silvester Matutina, seorang terpidana yang hingga kini belum dieksekusi meski vonis pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Podcast Forum Keadilan TV yang tayang Jumat (8/8), Mahfud mengaku awalnya sama […]

  • Menteri ATR Dorong Integrasi Data untuk Berantas Mafia Tanah

    Menteri ATR Dorong Integrasi Data untuk Berantas Mafia Tanah

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai percepatan layanan pertanahan yang didukung integrasi data dapat menjadi langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Nusron mengatakan, sistem pertanahan yang memiliki data akurat, terintegrasi, serta didukung teknologi informasi yang memadai akan membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan dan sulit […]

  • Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlevi

    GMNI Desak MKD Pecat Ahmad Sahroni Usai Ucapan Provokatif

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memberhentikan Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai anggota dewan. Tuntutan ini mencuat setelah Sahroni dianggap melontarkan pernyataan provokatif terkait rencana demonstrasi di kompleks parlemen beberapa waktu lalu. Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi […]

  • Joko Widodo dan Kaesang Pangerap, Ketua Umum DPP PSI yang juga anak Jokowi.

    Duel Bapak vs Anak di PSI, Jokowi dan Kaesang Masuk Bursa Ketum

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Drama politik rasa sinetron keluarga muncul di tubuh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Presiden Joko Widodo dan putranya, Kaesang Pangarep, dikabarkan sama-sama masuk dalam bursa calon Ketua Umum PSI menjelang Pemilihan Raya partai tersebut. Adu kuat antara ayah dan anak? Atau justru duet dinasti demokratis? Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya […]

  • Konferensi Pers Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Ketua MPR RI dan Ketum-Ketum Partai Politik di Istana Negara, Minggu (31/8). Sumber foto ; Sekretariat Presiden

    Ini Pidato Lengkap Presiden Prabowo Menyikapi Situasi Politik Nasional

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu-rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Sukarno Putri. Ketua Majelis Permusyantan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani. Ketua DPD […]

  • Robaytullah Kusuma Jaya (Kanan) saat pertemuan dengan DPD I Partai Golkar DI Yogyakarta.

    Robaytullah: Setelah Jawa, Roadshow AMPI akan Dilanjut ke Daerah Lain

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – DPP AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) tengah menggelar roadshow strategis ke tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung sejak Sabtu hingga Rabu (2–6 Agustus 2025), dengan tujuan utama menjalin silaturahmi, memperluas rekrutmen kader muda, dan memperkuat basis elektoral Partai Golkar menuju Pemilu 2029. Salah satu […]

expand_less