Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Kontroversi Pernyataan Habiburokhman Picu Kekhawatiran Melemahnya MK

Kontroversi Pernyataan Habiburokhman Picu Kekhawatiran Melemahnya MK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (17/6), memicu kritik tajam dan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil. Kritik tersebut bukan hanya soal substansi pernyataannya yang dianggap melecehkan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi juga soal indikasi melemahnya komitmen legislatif terhadap sistem demokrasi dan supremasi konstitusi.

Dalam RDPU dengan LPSK dan Peradi, Habiburokhman mengungkapkan kelelahan DPR dalam membuat undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut bahwa putusan MK hanya ditentukan oleh sembilan hakim tanpa melibatkan partisipasi publik, sebuah pandangan yang dinilai menyederhanakan proses hukum dan melemahkan kepercayaan pada lembaga yudikatif.

Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menanggapi keras pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman yang keliru mengenai prinsip check and balances dalam demokrasi modern. “Pernyataan itu tidak hanya berbahaya secara konstitusional, tetapi juga menunjukkan sikap otoritarian yang menolak kontrol kekuasaan,” kata Fadhil, Kamis (19/6).

LBH Jakarta mengingatkan bahwa dalam sistem negara hukum, kekuasaan yudikatif yang independen adalah benteng terakhir warga negara dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif maupun legislatif.

Lebih jauh, Fadhil menyoroti gejala yang menurutnya bukan insiden tunggal. Sebelumnya, DPR sempat mencopot hakim MK Aswanto lantaran tidak sejalan dengan kepentingan DPR. Langkah ini, menurut LBH Jakarta, menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif tengah mengikis independensi MK secara sistematis.

“Ini bukan sekadar soal satu komentar politisi. Ini soal bagaimana kekuasaan berusaha menyingkirkan hambatan-hambatan hukum demi memuluskan agenda politiknya,” kata Fadhil.

Selain itu, LBH Jakarta juga mencurigai bahwa komentar Habiburokhman terkait erat dengan pembahasan sejumlah RUU kontroversial yang dinilai minim partisipasi publik, seperti RUU KUHAP. Pernyataan tersebut dikhawatirkan membuka jalan bagi disahkannya produk hukum yang tidak demokratis dan tidak akuntabel.

Fadhil menambahkan, sebagai pejabat negara yang berbicara dalam forum resmi DPR, Habiburokhman memiliki tanggung jawab hukum dan etik untuk menyampaikan pendapat secara objektif dan berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik. Pernyataan yang meremehkan peran MK dan publik, menurutnya, justru mengarah pada praktik autocratic legalism, sebagaimana dikritisi oleh pakar hukum tata negara Kim Scheppele.

LBH Jakarta mendesak Ketua Komisi III DPR tersebut untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada publik. Mereka juga menyerukan kepada seluruh anggota legislatif agar memperkuat kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dan supremasi hukum.

“Ini saatnya bagi DPR RI untuk membuktikan bahwa mereka berpihak pada konstitusi dan rakyat, bukan pada ego kekuasaan,” pungkas Fadhil (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sugawa Korry dan Demer berjabatan tangan disaksikan Ketua BSNPG Syahmud Basri Ngabalin dalam acara ToT (Training of Trainers) yang digelar Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) di Hotel Aston, Denpasar, Rabu (4/10/2023).

    Ada Apa di Balik Penundaan Musda XI Golkar Bali?

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – Meski alasan resmi sudah diberikan, dinamika internal Partai Golkar Bali memunculkan pertanyaan tajam. Apakah penundaan ini murni administratif, atau bentuk antisipasi terhadap persaingan dua tokoh senior Golkar Bali: I Nyoman Sugawa Korry dan Gde Sumarjaya Linggih? Pasalnya, Musda ke-11 ini sedianya akan menjadi ajang penentuan kursi Ketua DPD Golkar, posisi strategis yang […]

  • Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra

    Yusril Tegaskan Pemerintah Tunggu Kesepakatan Internal PPP Sebelum Sahkan Kepengurusan

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BELITUNG TIMUR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum ada kesepakatan internal yang sah. Pernyataan ini disampaikan Yusril menyusul dualisme kepemimpinan hasil Muktamar PPP di Ancol yang melahirkan dua ketua umum, Muhammad Mardiono dan […]

  • Anggota DPR RI Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana

    DPR Desak Pemda Bali Perbanyak Sekolah Widyalaya Hindu Negeri

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, mendesak pemerintah daerah di Bali untuk memperbanyak pembentukan Sekolah Widyalaya sebagai langkah strategis meningkatkan serapan lulusan perguruan tinggi agama Hindu. Hal itu disampaikan Kariyasa dalam sesi reses Komisi VIII DPR di Denpasar, Jumat (3/10). Menurutnya, jumlah sekolah formal bernuansa Hindu di Bali masih […]

  • Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani

    Muzani: Beberapa Kementerian Akan Dipecah di Era Prabowo-Gibran

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, beberapa kementerian akan dipecah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar setiap kementerian dapat lebih fokus pada program-program spesifik sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. “Kementerian-kementerian yang ada saat ini […]

  • Megawati Sukarnoputri

    Megawati: Saya Ini Orang yang Paling Disadap di Indonesia.

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berbagi cerita menarik tentang kehidupan sehari-harinya tanpa ponsel. Menurutnya, alasan ia tidak menggunakan handphone adalah karena merasa menjadi salah satu figur yang paling disadap di Indonesia. Hal ini disampaikan Megawati saat peresmian Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih di Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024). “Saya […]

  • Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Sumber foto : Detik

    Fadli Zon Tolak Istilah Pemerkosaan Massal Mei 1998

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa tindak pemerkosaan terhadap perempuan memang pernah terjadi dalam kerusuhan Mei 1998. Namun, ia menolak penggunaan istilah “pemerkosaan massal” apabila tidak dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal ini disampaikannya dalam dialog kebudayaan di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Selasa (24/6/2025). “Harus ada fakta hukum, akademik, siapa […]

expand_less