Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ahmad Doli Kurnia Usulkan Penyempurnaan Sistem Politik melalui Omnibus Law: “Tidak Bisa Satu-Satu”

Ahmad Doli Kurnia Usulkan Penyempurnaan Sistem Politik melalui Omnibus Law: “Tidak Bisa Satu-Satu”

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan langkah besar dalam penyempurnaan sistem politik di Indonesia melalui revisi delapan Undang-Undang (UU) politik menggunakan metode Omnibus Law. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem, dan AMAN di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

Doli menjelaskan bahwa revisi secara menyeluruh ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem politik dan pemilu di Indonesia.

“Saya ingin mengkompilasi seluruh alasan, baik itu konsepsional, empirik, maupun pengalaman kita, yang kesimpulannya adalah bahwa kita harus segera menyempurnakan sistem politik, termasuk di dalamnya sistem pemilu,” tegas Doli.

Ia menyoroti sejumlah permasalahan yang selama ini muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, banyak kritikan yang dilontarkan terkait sistem pemilu saat ini, sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif untuk menyelesaikannya.

“Bagaimana menyetopnya, apakah kita semua punya komitmen untuk segera melakukan revisi terhadap undang-undang politik atau undang-undang pemilu, dan waktunya itu sekarang,” lanjut Doli.

Doli juga mengusulkan agar revisi tidak dilakukan terpisah-pisah oleh komisi terkait, melainkan melalui paket kebijakan Omnibus Law di bawah koordinasi Baleg. “Kalau kita serahkan ke komisi masing-masing mungkin nanti dibatasi satu-satu, jadi nggak selesai. Padahal, saya melihat ini tidak bisa dipisahkan,” kata Doli, menekankan perlunya UU politik yang lengkap dalam satu paket.

Menurut Doli, Omnibus Law ini dirancang untuk mencakup delapan UU yang saling berhubungan, termasuk UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik. “Kita harus punya undang-undang politik yang paketnya lengkap,” ungkap Doli saat menjelaskan pendekatan integratif yang ingin dicapai.

Dalam wawancaranya usai rapat, Doli menyebut bahwa ide Omnibus Law ini sebenarnya bukan hal baru. Ia mengungkapkan bahwa saat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR, wacana tersebut sudah mulai digodok.

“Kalau yang dulu saya menganggap, kami (Komisi II DPR periode 2019-2024) itu ada 8 UU yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Doli.

Delapan UU tersebut, menurut Doli, meliputi UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3), yang akan dipisahkan berdasarkan lembaga. Selain itu, terdapat UU Pemda, UU DPRD, UU Pemerintahan Desa, serta UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan langkah ini, Doli berharap Omnibus Law UU Politik dapat menjadi fondasi untuk sistem politik yang lebih terintegrasi dan efektif.

“Ini adalah cara agar kita tidak terus terjebak dalam perubahan kecil yang parsial, tapi langsung menyeluruh,” tandasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat (20/6)

    Debut Internasional Prabowo Tuai Apresiasi di SPIEF 2025

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    ST. PETERSBURG, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencuri perhatian dalam Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat (20/6), dengan pengakuan jujur dan bersahaja yang langsung disambut tepuk tangan hadirin. Dalam forum bergengsi yang mempertemukan para pemimpin dunia, Prabowo mengaku sedikit gugup karena ini adalah debutnya sebagai kepala negara di panggung […]

  • Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono didampingi CEO dan Ketum Yayasan King’s Singhasari David Santoso saat meninjau KEK Singhasari Malang, Jumat (27/9).

    Pj Gubernur Adhy Dukung Penuh Pengembangan KEK Singhasari

    • calendar_month Senin, 30 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    MALANG, CUPLIKAN.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meninjau sejumlah fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang, pada Jumat (27/9). Didampingi CEO dan Ketua Umum Yayasan King’s Singhasari, David Santoso, Pj. Gubernur Adhy menyoroti pentingnya KEK Singhasari sebagai pusat pengembangan ekonomi digital dan pendidikan di Jawa Timur. Adhy menyebut KEK Singhasari sebagai […]

  • Ketua MPR RI saat menghadiri perayaan HUT ke-46 FKPPI di Jakarta pada Kamis (12/9/24)

    Bamsoet: Reformasi Birokrasi Terkendala Maraknya Korupsi di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti tantangan besar yang dihadapi reformasi birokrasi di Indonesia akibat maraknya praktik korupsi. Dalam orasinya pada perayaan HUT ke-46 FKPPI, Bamsoet mengungkapkan bahwa korupsi yang dipicu oleh politik uang menghambat tata kelola pemerintahan yang efektif. “Korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia. […]

  • Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping (tidak terlihat dalam foto) di Great Hall of The People di Beijing, China, 9 November 2024. REUTERS/Florence Lo

    Indonesia dan China Sepakati Investasi Hijau Senilai $10 Miliar

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    BEIJING, CUPLIKAN.CO.ID – Pada Forum Bisnis Indonesia-China yang diadakan di Beijing, Minggu (10/11), Indonesia dan China menandatangani serangkaian perjanjian investasi senilai $10 miliar. Kesepakatan ini mencakup sektor pangan, energi baru, teknologi, dan bioteknologi, demikian dilaporkan media pemerintah China. Kesepakatan investasi ini berlangsung sehari setelah pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto […]

  • Mahasiswa UIN Jakarta Menang di MK, Anggaran MBG Resmi Dipisahkan dari Dana Pendidikan

    Mahasiswa UIN Jakarta Menang di MK, Anggaran MBG Resmi Dipisahkan dari Dana Pendidikan

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan turut mengangkat kiprah tiga mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketiganya menjadi bagian dari enam pemohon yang mengajukan uji materi terhadap ketentuan tersebut. Ketiga […]

  • Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono

    BHS Dorong Percepatan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    PALEMBANG, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Banyuasin, Sumatera Selatan, guna menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Carat yang menggantikan KEK Tanjung Api-Api. Menurutnya, lahan seluas 59,95 hektar yang telah tersedia cukup untuk memulai pembangunan. “Lahan yang ada sekarang sudah lebih dari cukup […]

expand_less