Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sidang Muktamar X PPP Diwarnai Interupsi Hingga Klaim Aklamasi

Sidang Muktamar X PPP Diwarnai Interupsi Hingga Klaim Aklamasi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menegaskan potret panasnya dinamika internal partai. Forum tertinggi PPP itu berlangsung ricuh sejak hari pertama, diwarnai interupsi, walk out, hingga berujung klaim aklamasi oleh kubu Agus Suparmanto.

Pimpinan sidang dari kubu Agus, Qoyum Abdul Jabbar, mengungkapkan Sidang Paripurna I sempat dibuka oleh panitia SC, Amir Uskara. Namun, forum langsung diinterupsi peserta (muktamirin) yang menuntut pimpinan sidang diganti dengan pihak netral. Ketegangan meningkat setelah Amir menolak permintaan itu dan, menurut Qoyum, sempat melontarkan pernyataan yang memicu kemarahan peserta. Akhirnya, Amir dan pendukungnya meninggalkan arena muktamar.

Kekosongan pimpinan sidang membuat muktamirin mengambil alih forum dengan menunjuk Qoyum dan beberapa panitia SC lain untuk melanjutkan sidang. Forum kemudian melanjutkan pembahasan agenda sidang, tata tertib, hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP 2020–2025.

Dalam pembahasan LPJ, mayoritas DPW menolak laporan Plt Ketum Muhammad Mardiono sekaligus menyatakan dukungan kepada Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum. Selanjutnya, Sidang Paripurna III mengesahkan perubahan AD/ART termasuk syarat pencalonan ketua umum, yang kemudian disepakati seluruh muktamirin.

Proses pendaftaran calon ketua umum hanya menghasilkan satu nama: Agus Suparmanto. Sidang pun menetapkan Agus sebagai Ketua Umum PPP 2025–2030 melalui mekanisme aklamasi. “Muktamirin menyepakati secara aklamasi memilih Agus Suparmanto,” tegas Qoyum, Senin (26/9/2025).

Meski dinyatakan sah oleh kubu Agus, jalannya muktamar ini masih menyisakan kontroversi. Sejumlah pihak menilai keputusan aklamasi tanpa kehadiran penuh peserta dapat menimbulkan krisis legitimasi kepemimpinan di tubuh PPP (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Soroti Celah Korupsi dalam Pelayanan Publik

    DPR Soroti Celah Korupsi dalam Pelayanan Publik

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi korupsi dan gratifikasi. Menurutnya, persoalan dalam pelayanan publik tidak selalu harus berujung pada proses hukum, tetapi dapat dicegah sejak awal melalui pengawasan dan perbaikan tata kelola. “Intinya, banyak kasus, termasuk […]

  • Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen

    Delpedro Marhaen Tulis Surat Dari Tahanan, Tegaskan Perlawanan

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, menulis sebuah surat dari balik tahanan Polda Metro Jaya setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan. Surat itu dititipkan kepada tim Pedeoproject dan disebarkan luas melalui media sosial, Rabu (3/9). Dalam suratnya, Pedro mengaku telah menjalani pemeriksaan selama 24 jam dengan 98 pertanyaan usai ditangkap pada […]

  • Ketua Panitia Qurban MN KAHMI saat menyampaikan sambutan.

    Sapi Kurban dari Presiden Prabowo Bikin Haru Keluarga Besar KAHMI

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DEPOK, CUPLIKAN.CO.ID – Momen Idul Adha tahun ini terasa sangat istimewa bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI). Untuk pertama kalinya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan sapi kurban seberat hampir 1 ton kepada organisasi alumni HMI ini. Sapi besar itu disembelih di Graha Insan Cita (GIC), Depok, Jawa Barat, bersama 12 […]

  • Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari

    Karmila Sari Soroti Pemeliharaan Venue PON dan Aset Olahraga

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari, menyoroti persoalan pemeliharaan dan pemanfaatan aset olahraga milik negara, termasuk venue Pekan Olahraga Nasional (PON) yang belum tertangani optimal. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin […]

  • Asap membubung di atas pinggiran selatan Beirut setelah serangan, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara pasukan Hizbullah dan Israel, terlihat dari Sin El Fil, Lebanon, 1 Oktober 2024. Sumber foto : REUTERS/Amr Abdallah Dalsh.

    Israel Mulai Invasi Darat Terbatas ke Lebanon, Targetkan Posisi Hizbullah

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    TEL AVIV, CUPLIKAN.CO.ID – Israel memulai invasi darat terbatas ke Lebanon pada Selasa pagi (1/10), dengan melancarkan serangan terhadap posisi Hizbullah di wilayah perbatasan. Militer Israel mengumumkan bahwa pasukannya telah melakukan “serangan darat terbatas, lokal, dan terarah” berdasarkan intelijen akurat di desa-desa Lebanon selatan yang dinilai mengancam langsung komunitas Israel di wilayah utara negara tersebut. […]

  • Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani

    Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembukaan Ekspor Pasir Laut

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Keputusan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah lebih dari 20 tahun menimbulkan kontroversi. Langkah ini diatur dalam Permendag 20/2024 dan Permendag 21/2024, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Namun, banyak pihak mendesak agar pemerintah menunda kebijakan […]

expand_less