Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PB HMI Desak Kapolri Mundur Usai Insiden Brutal Polisi Lindas Ojol

PB HMI Desak Kapolri Mundur Usai Insiden Brutal Polisi Lindas Ojol

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam keras tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025). Insiden tabrak lari menggunakan kendaraan taktis Brimob jenis barracuda menewaskan seorang driver ojek online dan melukai satu orang lainnya. Ratusan massa aksi juga ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat.

Ketua Bidang PTKP PB HMI, Abdul Hakim El, menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi bukti kegagalan kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam menjaga keamanan secara profesional.

“Darah di jalanan Jakarta hari ini menunjukkan kegagalan Polri membangun institusi yang profesional dan humanis. Kapolri dan Kapolda Metro Jaya harus bertanggung jawab dan segera mundur dari jabatannya,” tegas Abdul Hakim dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (28/8/2025).

PB HMI juga menyoroti tren kekerasan kepolisian sepanjang 2025. Berdasarkan catatan mereka, sejak Januari hingga Agustus tahun ini terdapat 30 kasus pelanggaran yang melibatkan aparat, mulai dari penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penembakan, hingga tabrak lari yang merenggut nyawa.

“Kekerasan yang dipertontonkan secara nyata ini bukanlah kasus pertama. Dalam tiga hari terakhir saja, lebih dari 300 orang ditangkap tanpa prosedur yang jelas. Ini jelas bentuk excessive use of power yang melanggar hak asasi manusia,” tambah Abdul Hakim.

Dalam pernyataannya, PB HMI menyampaikan empat tuntutan. Pertama, mendesak Kapolri dan Kapolda Metro mundur serta meminta maaf kepada keluarga korban. Kedua, mendorong pemerintah, DPR, dan Polri memperkuat lembaga pengawasan seperti Kompolnas demi menjamin akuntabilitas kepolisian. Ketiga, segera mengadili dan memproses hukum pelaku tabrak lari. Keempat, menghentikan praktik kekerasan dalam penanganan demonstrasi warga sipil.

PB HMI menekankan bahwa Presiden dan DPR tidak bisa menutup mata atas tragedi ini. Insiden berdarah di Jakarta harus dijadikan alarm untuk reformasi menyeluruh di tubuh Polri, baik pada aspek regulasi maupun pembangunan sumber daya manusia.

“Presiden harus mengambil sikap tegas. Reformasi kepolisian tidak bisa lagi ditunda. Jika tidak, maka korban-korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu,” pungkas Abdul Hakim (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua MPR RI Periode 2019-2024, Bambang Soesatyo, saat memimpin Rapat Paripurna Terakhir. Sumber foto : Setjen DPR/MPR

    Ketua MPR Bahas Kedudukan Hukum TAP MPR dan Rekonsiliasi Nasional

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September 2024 mengenai kedudukan hukum pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR yang berlangsung pada 23 September 2024, disepakati bahwa pasal tersebut masih berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003. […]

  • Voicers Swari Utami Dewi

    Nepal: Kaum Muda, Media Sosial, dan Perubahan

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Oleh: Swary Utami Dewi* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nepal belakangan ini menjadi sorotan dunia karena gelombang protes yang digerakkan generasi muda, utamanya Generasi Z (Gen Z), yang berhasil menumbangkan pemerintahan yang korup. Ada yang menyederhanakan bahwa revolusi di Nepal terjadi karena diblokirnya media sosial (medsos) oleh Pemerintah. Ternyata bukan itu penyebabnya. Akar dari protes besar, yang […]

  • Relawan Projo

    Kongres III Projo Siap Hadirkan Jokowi–Prabowo

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Organisasi relawan pendukung Joko Widodo, PROJO, akan menggelar Kongres III pada 1–2 November 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Agenda lima tahunan ini menjadi momentum konsolidasi besar organisasi tersebut setelah Pilpres 2024, di mana PROJO mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi, memastikan bahwa kongres akan […]

  • Salah satu adegan dalam film Roman Empire

    Review Film Roman Empire: Kekuasaan, Pengkhianatan, dan Kejatuhan dalam Balutan Sejarah

    • calendar_month Sabtu, 2 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Roman Empire, serial dokumenter-dramatis yang diproduksi oleh Netflix, menawarkan perspektif unik dalam menggambarkan kisah-kisah kekaisaran Romawi yang penuh intrik. Serial ini menggabungkan narasi historis dengan drama aksi langsung, memberikan pengalaman yang tidak hanya informatif tetapi juga menghibur. Dengan alur yang berfokus pada tokoh-tokoh penting dalam sejarah Romawi, seperti Commodus, Julius Caesar, dan […]

  • Chandra M.Hamzah

    Ahli Hukum: Pasal Karet UU Tipikor Bisa Jerat Penjual Pecel Lele

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID — Ahli hukum sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, menilai sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) rawan disalahgunakan. Ia menyoroti khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang dinilainya bersifat “karet” dan bisa menjerat siapa saja—bahkan penjual pecel lele di trotoar jalan. Pernyataan itu […]

  • Romy Sukarno

    Romy Soekarno Gantikan Sri Rahayu dan Arteria Dahlan di DPR

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID  – Romy Soekarno, cucu Presiden pertama RI Soekarno, resmi dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Romy berhasil melenggang ke Senayan setelah dua caleg PDIP, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, memilih mundur sebagai caleg terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur VI. Keputusan mundurnya dua tokoh PDIP ini membuat Romy mendapatkan kesempatan untuk duduk di […]

expand_less