Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pemisahan Pemilu 2029, BRAINS Demokrat: Perlu Desain Transisi Demi Koordinasi Pusat-Daerah

Pemisahan Pemilu 2029, BRAINS Demokrat: Perlu Desain Transisi Demi Koordinasi Pusat-Daerah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029 menuai tanggapan kritis dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, yang menilai bahwa kebijakan ini bisa memperpanjang siklus ketegangan politik nasional.

Putusan MK tersebut tertuang dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, dan menetapkan bahwa pemilu nasional – yang mencakup pemilihan DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden – akan dipisah dari pemilu daerah, yaitu pemilihan DPRD dan kepala daerah.

Menurut Umam, pemisahan dua rezim pemilu ini membuka ruang risiko dalam dua dimensi utama: stabilitas politik nasional dan sinkronisasi pemerintahan.

“Dengan pemilu yang dipisah, kita akan menghadapi dua siklus kompetisi politik besar dalam jeda waktu yang relatif berdekatan. Ini berpotensi memperpanjang atmosfer politik yang panas dan melelahkan,” ungkap Umam.

Lebih lanjut, Umam menyoroti adanya risiko ketidaksinkronan pelantikan antara pejabat nasional dan daerah. Hal ini, menurutnya, berpotensi mengganggu koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis lintas level.

“Sering kali pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan seiring, apalagi jika berasal dari partai yang berbeda. Dengan pemilu terpisah, potensi fragmentasi itu akan semakin besar,” ujarnya.

BRAINS DPP Partai Demokrat juga melihat peluang untuk mengevaluasi lebih jauh sinkronisasi antara sistem presidensial dengan desain desentralisasi yang dianut Indonesia saat ini. Pemisahan pemilu justru dapat memperdalam garis pemisah koordinatif antar level pemerintahan bila tidak diantisipasi dengan baik.

Umam menekankan pentingnya kebijakan transisional dalam menyikapi jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah, yang akan berdampak langsung pada masa jabatan kepala daerah dan DPRD.

“Tanpa transisi yang cermat, kita akan dihadapkan pada dilema administratif dan politis yang bisa menciptakan stagnasi kebijakan,” jelasnya.

Ia menyarankan agar Komisi II DPR RI, pemerintah, serta para akademisi dan elemen masyarakat sipil duduk bersama merumuskan desain pemilu baru yang adaptif dan terukur, serta menjamin kohesivitas sistem pemerintahan nasional secara keseluruhan.

Meski pemisahan ini membuka peluang bagi penguatan otonomi daerah dan isu-isu lokal, Umam memperingatkan adanya potensi peningkatan politik identitas dan polarisasi di daerah yang cenderung lebih sensitif terhadap dinamika akar rumput.

“Demokrasi kita bisa lebih hidup jika partisipasi rakyat diperluas, tapi jika ruang ini dibiarkan tanpa kontrol, bisa menjadi bumerang dalam bentuk disintegrasi sosial di tingkat lokal,” pungkasnya.

Dengan berbagai tantangan itu, pemisahan pemilu nasional dan lokal menjadi babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia—yang membutuhkan kesiapan sistemik, bukan sekadar teknis (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tampak dalam foto Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian (Kiri), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Putri Komarudin (tengah) Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro (Kanan) saat acara Peringatan Milad ke-45 Pengajian Al-Hidayah di Hotel Milenium Jakarta pada Sabtu (05/10/2024)

    Putri Komarudin Apresiasi Kiprah Perempuan di Pengajian Al-Hidayah

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, mengapresiasi kontribusi Pengajian Al-Hidayah dalam membangun kepemimpinan perempuan yang berbasis akhlak mulia. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Milad Pengajian Al-Hidayah ke-45 yang digelar di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Sabtu (05/10/2024). Putri menyoroti pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, terutama di era […]

  • Sekjen Partai Golkar, M.Sarmuji

    Partai Golkar Janji Rutin Serap Aspirasi Mahasiswa Indonesia

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai Golkar menggelar dialog bertajuk Dengarkan Aspirasi Rakyat yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dengan petinggi partai di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu malam (18/9/2025). Acara ini menjadi langkah konkret Golkar untuk mendekatkan diri dengan generasi muda sekaligus menjaring aspirasi mereka secara langsung. Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus […]

  • Imigrasi Cegah Eks Jampidsus Keluar Negeri terkait Kasus Korupsi dan TPPU

    Imigrasi Cegah Eks Jampidsus Keluar Negeri terkait Kasus Korupsi dan TPPU

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan tindakan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berinisial FA setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain FA, Ditjen Imigrasi juga memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap […]

  • Ilustrasi 13 pulau

    Sengketa 13 Pulau Picu Polemik Antar Dua Kabupaten di Jatim

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Perselisihan batas wilayah kembali mencuat, kali ini terjadi antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebanyak 13 pulau kecil di perairan selatan Jawa Timur kini menjadi objek perebutan administratif antara dua daerah tersebut. Pulau-pulau tersebut antara lain Pulau Anak Tamengan, Anakan, Boyolangu, Jewuwur, Karangpegat, Solimo, Solimo Kulon, Solimo Lor, Solimo Tengah, […]

  • Mayoritas Muktamirin Pilih AHWA untuk Pemilihan Ketum PBNU

    Mayoritas Muktamirin Pilih AHWA untuk Pemilihan Ketum PBNU

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Jombang – Sidang Pleno III Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, memutuskan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang digelar pada Ahad (30/8/2026). Dari total […]

  • Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

    Izin Tambang Raja Ampat Bisa Diselidiki, Ini Syaratnya!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian memanas. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan membuka peluang penyelidikan atas penerbitan izin tambang yang beroperasi di kawasan konservasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menanggapi ramainya pemberitaan dan desakan publik terkait aktivitas lima perusahaan tambang yang […]

expand_less