Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Daerah » Sengketa 13 Pulau Picu Polemik Antar Dua Kabupaten di Jatim

Sengketa 13 Pulau Picu Polemik Antar Dua Kabupaten di Jatim

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Perselisihan batas wilayah kembali mencuat, kali ini terjadi antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebanyak 13 pulau kecil di perairan selatan Jawa Timur kini menjadi objek perebutan administratif antara dua daerah tersebut.

Pulau-pulau tersebut antara lain Pulau Anak Tamengan, Anakan, Boyolangu, Jewuwur, Karangpegat, Solimo, Solimo Kulon, Solimo Lor, Solimo Tengah, Solimo Wetan, Sruwi, Sruwicil, dan Pulau Tamengan. Secara geografis, berdasarkan citra satelit, pulau-pulau itu terletak di wilayah Kecamatan Watulimo, Trenggalek, namun kini terdaftar dalam dokumen resmi Tulungagung.

“Dari awal sudah ada dualisme. Sudah double,” ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, Rabu (18/6) dikutip dari CNN Indonesia.

Lilik menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek lebih dulu mencantumkan ke-13 pulau itu dalam Perda RTRW Nomor 15 Tahun 2012 untuk periode 2012–2032. Namun, sepuluh tahun berselang, Pemkab Tulungagung menetapkan pulau-pulau yang sama dalam Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2023 untuk periode 2023–2043.

Lebih lanjut, polemik diperumit dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menyatakan 13 pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Tulungagung. Padahal, dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023, pulau-pulau itu diakui sebagai bagian dari Kabupaten Trenggalek.

Pemprov Jatim dan DPRD Desak Peninjauan Ulang

Lilik mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi proses mediasi antara kedua kabupaten, bahkan menyampaikan laporan hasilnya kepada Kementerian Dalam Negeri sejak 2024. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut resmi dari pemerintah pusat.

“Seperti apa tindakannya, ini kita masih menunggu dari Kemendagri,” ucap Lilik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa Pemprov tidak boleh lepas tangan dalam perkara ini. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar soal peta, tapi menyangkut kredibilitas tata kelola wilayah.

“Kalau dulu Pemprov menyatakan pulau itu bagian dari Trenggalek, maka sekarang harus dikawal,” kata Deni di Kantor DPRD Jatim.

Ia juga mempertanyakan keputusan Mendagri yang dianggap mencederai konsensus sebelumnya. Menurutnya, dasar hukum seperti RTRW provinsi dan kabupaten seharusnya menjadi rujukan utama, bukan sekadar dokumen administratif belaka.

“Keputusan pusat harus berbasis data faktual, bukan copy-paste peta,” tambahnya.

Deni mengungkapkan bahwa terdapat indikasi kandungan sumber daya alam, terutama minyak dan gas (migas), di sekitar wilayah 13 pulau tersebut. Ia menduga potensi kekayaan alam itu menjadi alasan terselubung di balik pemindahan wilayah administratif.

“Kalau benar ada indikasi migas, jangan sampai ini jadi rebutan diam-diam. Ini bukan soal kuasa, tapi soal hak,” tegasnya.

Dari sisi keamanan dan pengawasan, Deni menyebut bahwa secara operasional, wilayah tersebut selama ini berada dalam jangkauan TNI AL dan Polairud Trenggalek.

“Pulau-pulau itu lebih dekat ke garis pantai Trenggalek dan sudah lama diawasi oleh aparat di sana,” katanya.

Ia pun mendorong agar Kemendagri membuka ruang klarifikasi, dan bila perlu, merevisi keputusan yang dinilai keliru. Pasal 63 UU Administrasi Pemerintahan memberi dasar hukum untuk itu.

“Kalau Aceh saja bisa dapat kembali pulau-pulaunya lewat revisi keputusan Kemendagri dan Keppres, kenapa Trenggalek tidak?” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan sampah di seluruh Indonesia, Selasa (10/6/2025), di Istana Merdeka. Sumber foto : instagram Sekretariat Kabinet

    Prabowo Ultimatum: Persoalan Sampah Wajib Selesai Sebelum 2029!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan tegas terkait persoalan sampah nasional. Dalam rapat terbatas bersama jajaran kabinet di Istana Merdeka, Selasa (10/6/2025), Prabowo menargetkan persoalan sampah di Indonesia harus tuntas paling lambat tahun 2029. Target ambisius ini akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah mengklaim telah menyiapkan strategi […]

  • Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti

    JLS Amblas, Reni Astuti Soroti Masalah Geoteknik dan Drainase

    • calendar_month Jumat, 13 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    MALANG, CUPLIKAN.CO.ID – Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, ambles sepanjang 50 meter dengan kedalaman dua meter setelah diguyur hujan deras. Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti, menyoroti perlunya evaluasi teknis terkait geoteknik dan drainase di proyek tersebut. “Jalan yang baru dibangun seharusnya tidak mengalami kerusakan sebesar ini. […]

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Sumber foto : Humas Ditjen PSDKP

    KKP Segel Pagar Laut Misterius 30 Km yang Resahkan Nelayan

    • calendar_month Jumat, 10 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    TANGERANG, CUPLIKAN.CO.ID – Pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer yang mencaplok wilayah pesisir di enam kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyegelan dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. “Pemerintah tidak boleh kalah. Penyegelan dilakukan karena pagar ini sudah […]

  • Sidang Kabinet Paripurna

    Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Sukses 99,99 Persen

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah selama satu tahun terakhir terbukti berhasil dengan tingkat efektivitas mencapai 99,99 persen. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Prabowo menanggapi berbagai sindiran dan cibiran terhadap program MBG […]

  • Prima Gandhi, Ketua Umum Terpilih PPI Jepang Periode 2024-2025 Artikel ini telah tayang di KAHMINasional.com dengan judul : Alumni IPB terpilih sebagai Ketum PPI Jepang Periode 2024-2025

    Alumni IPB Terpilih Pimpin PPI Jepang Periode 2024-2025

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    TOKYO, CUPLIKAN.CO.ID – Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) baru saja menggelar Kongres ke-44 yang berlangsung di Fukuoka secara hybrid pada Sabtu dan Minggu (21-22 September 2024). Salah satu agenda utama kongres tersebut adalah pemilihan Ketua Umum PPI Jepang periode 2024-2025. Pada kongres tersebut, Prima Gandhi, alumni IPB University, berhasil terpilih sebagai Ketua Umum […]

  • Dorong Indonesia Perluas Upaya Diplomatik Demi Perdamaian

    Dorong Indonesia Perluas Upaya Diplomatik Demi Perdamaian

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik secara aktif untuk mengupayakan penghentian serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap Arab Saudi. Upaya ini dinilai penting untuk meredakan ketegangan sekaligus melindungi keselamatan warga sipil, termasuk jemaah umrah asal Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Oleh Soleh menyusul laporan pencegatan dua rudal […]

expand_less