Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Anggota DPR PKB: Ini Paradoks Konstitusional

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Anggota DPR PKB: Ini Paradoks Konstitusional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilihan umum nasional dan daerah harus diselenggarakan secara terpisah, dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan. Putusan ini dinilai mengubah arah keserentakan pemilu yang selama ini berlaku.

Dalam putusan tersebut, pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menanggapi putusan ini, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan keprihatinannya dan menilai keputusan MK justru bertentangan dengan putusan mereka sendiri sebelumnya.

“Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada 26 Februari 2020 telah memberikan enam opsi model keserentakan pemilu. Tapi putusan MK terbaru ini justru membatasi pilihan itu. Ini paradoks,” ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).

Khozin, yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IV, menegaskan bahwa seharusnya MK konsisten dengan putusan sebelumnya yang memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan model keserentakan.

“Fakta bahwa UU Pemilu belum diubah sejak putusan 55/PUU-XVII/2019 bukan alasan bagi MK untuk melampaui kewenangannya. Pilihan model keserentakan adalah domain pembentuk undang-undang,” tegasnya.

Ia juga mengutip pertimbangan hukum angka 3.17 dari putusan tahun 2019, di mana MK secara tegas menyatakan tidak memiliki wewenang untuk menentukan model keserentakan pemilu.

“MK sebelumnya menyadari bahwa ini bukan domain mereka. Tapi sekarang justru mereka membuat keputusan yang secara substantif menentukan bentuk keserentakan. Ini kontradiktif,” tambahnya.

Khozin menyayangkan bahwa keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan dampak konstitusional yang lebih luas. Ia menilai MK hanya melihat persoalan dari satu perspektif, tanpa memperhitungkan implikasi politik, administratif, dan teknis.

“Di sinilah perlunya hakim yang negarawan, yang punya kedalaman visi dan pandangan strategis atas dampak putusan yang mereka buat,” ujarnya.

Meski demikian, Khozin menyebut DPR akan menjadikan putusan ini sebagai salah satu bahan penting dalam pembahasan perubahan UU Pemilu yang akan segera dimulai.

“Putusan MK sebelumnya telah meminta pembentuk UU untuk melakukan rekayasa konstitusional. Maka perubahan UU Pemilu adalah forum yang sah untuk menindaklanjuti hal tersebut,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri)

    Sekjen Gerindra : Prabowo Titip Pesan Spesial untuk Megawati Lewat Dasco!

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, akhirnya buka suara soal pertemuan politik yang menyita perhatian: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi mendatangi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Di balik kunjungan tersebut, rupanya terselip pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. “Pesan dari Pak […]

  • Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid

    Usman Hamid Sentil Pedas Prabowo soal LSM Asing

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melontarkan kritik tajam menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal dugaan LSM dalam negeri dibiayai pihak asing untuk mengadu domba bangsa. Alih-alih menyoroti pendanaan asing, Usman justru menyoroti aktor yang menurutnya jauh lebih berbahaya bagi bangsa: para elit politik yang korup. “Musuh utama bangsa kita bukan […]

  • Syahdan Husein

    LBH Bali Cari Syahdan Husein, Polisi Sebut Tak Ada Nama

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Keberadaan Syahdan Husein, admin Instagram @gejayanmemanggil, masih menyisakan tanda tanya setelah kabar penangkapannya oleh aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan Syahdan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengajak melakukan perusakan saat aksi demonstrasi di Jakarta. “(Tersangka) ketiga SH, itu adalah admin dari Instagram Gejayan […]

  • Ahmad Doli Kurnia

    Mendagri Diminta Ambil Langkah Cepat Terkait Sengketa Pulau Aceh-Sumut

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mengambil langkah tegas dan inisiatif cepat menyikapi polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, respons cepat diperlukan mengingat isu ini mulai memicu ketegangan di masyarakat Aceh. “Saya kira kalau Menteri Dalam […]

  • Forum Pemuda Pemudi Pondok Randu Gelar Semarak HUT Jakarta ke-499 dan HUT RI ke-81 Melalui Beragam Lomba Religi

    Forum Pemuda Pemudi Pondok Randu Gelar Semarak HUT Jakarta ke-499 dan HUT RI ke-81 Melalui Beragam Lomba Religi

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle ARD
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta, relevan.co.id – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Pemuda Pemudi Pondok Randu berkolaborasi dengan Karang Taruna RW 02 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Semarak HUT Jakarta ke-499 dan HUT RI ke-81. Kegiatan yang berlangsung […]

  • Fathorrahman Fadli

    Rakyatnya Stunting, Elitenya Korupsi Foya-Foya

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Oleh : Fathorrahman Fadli* Politik nasional Indonesia saat ini telah menuju titik terendahnya. Padahal, sejatinya politik itu adalah pekerjaan yang mulia; berembug bersama untuk duduk bersama, bermusyawarah mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat banyak. Bagaimana caranya rakyat hidup aman, tertib dan sejahtera. Bukan membuat keputusan yang membuat rakyat menjadi susah hidupnya, sulit mencari pekerjaan, banyak pengangguran, […]

expand_less