Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPR Dituding Salah Kutip Masukan RUU KUHAP

DPR Dituding Salah Kutip Masukan RUU KUHAP

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai DPR RI dan Pemerintah mencederai proses legislasi karena salah mencantumkan dan memelintir masukan masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Temuan itu muncul setelah rapat Panja RUU KUHAP yang digelar hanya dua hari pada 12–13 November 2025.

Dalam rilis resminya yang diterima redaksi Radiant Voice, Koalisi menyebut Komisi III DPR dan Pemerintah mempresentasikan beberapa pasal yang diklaim sebagai usulan dari organisasi masyarakat sipil—mulai dari YLBHI, LBH Masyarakat, IJRS, ILRC, LBH APIK, Lokataru, AJI hingga organisasi disabilitas. Namun sebagian besar klaim itu dinilai tidak sesuai kenyataan.

“Kami menemukan sejumlah masukan yang diklaim berasal dari koalisi ternyata tidak pernah kami berikan. Ini bentuk pencatutan nama dan memutarbalikkan proses partisipasi publik,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, Senin (17/11).

Koalisi mencontohkan klaim DPR bahwa mereka mengusulkan perluasan alat bukti melalui “pengamatan hakim”, atau usulan pasal tentang “Pelindungan Sementara”. Menurut Koalisi, tidak satu pun lembaga dalam jaringan mereka pernah memberikan masukan seperti itu.

“Kami tidak pernah menyerahkan usulan pasal baru dengan redaksi seperti yang dibacakan pemerintah. Itu jelas keliru dan menyesatkan publik,” tegas koalisi.

Koalisi juga menyoroti proses pembahasan yang berlangsung super cepat sehingga tidak membahas pasal-pasal krusial yang berpotensi merugikan warga. Mereka menyebut rapat Panja hanya menjadi formalitas tanpa pembahasan substansial.

“Pembahasan dilakukan terburu-buru hanya dua hari. Pasal-pasal bermasalah yang membuka ruang kriminalisasi sama sekali tidak disentuh,” ujar perwakilan koalisi.

RUU KUHAP, dalam catatan mereka, masih memuat sejumlah ketentuan berbahaya seperti operasi penyelidikan yang memungkinkan aparat melakukan penjebakan, kewenangan penyadapan tanpa izin hakim, penahanan di tahap penyelidikan, hingga minimnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Desak Pemerintah dan DPR Klarifikasi ke Publik

Akibat pencatutan masukan dan kekeliruan substansial tersebut, Koalisi meminta DPR dan Pemerintah melakukan klarifikasi terbuka. Mereka menilai publik telah disesatkan dengan narasi bahwa masukan kelompok masyarakat sipil sudah diakomodasi.

“Kami mendesak DPR membuka seluruh dokumen pembahasan Panja secara resmi, termasuk draf terakhir RUU KUHAP. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Koalisi.

Koalisi juga meminta DPR dan Pemerintah meminta maaf kepada masyarakat karena telah mencatut nama organisasi sipil untuk meloloskan pasal-pasal bermasalah.

Di sisi lain, Koalisi tetap menuntut Presiden Prabowo Subianto menarik draf RUU KUHAP dari pembahasan tingkat II. Mereka menyebut keseluruhan proses legislasi telah cacat dan tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, maupun perlindungan HAM.

“Kalau prosesnya salah dan substansinya bermasalah, maka Presiden wajib menarik RUU KUHAP ini sebelum disahkan,” pungkas Koalisi (RED)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ayatullah Ali Khamenei

    Khamenei Tidak Membahas Serangan Rudal ke Israel dalam Khotbahnya

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam pidato yang disampaikan pada hari Rabu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tidak menyentuh serangan rudal yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel sehari sebelumnya. Sebagai gantinya, Khamenei lebih banyak membahas konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Lebanon serta mengenang almarhum pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, yang dibunuh oleh Israel bulan lalu. Ia […]

  • Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, saat menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Sura di di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (9/5/2025). Sumber foto : Humas Kemendukbangga

    Menteri Wihaji Minta DAK Cilacap Dimanfaatkan Secara Optimal

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, meminta Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp16 miliar yang dialokasikan untuk program pembangunan keluarga, kependudukan, dan pengendalian penduduk. Permintaan tersebut disampaikan Wihaji saat menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Sura, di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, […]

  • HMI Ushuluddin Wujudkan Kader Intelektual Melalui Basic Training

    HMI Ushuluddin Wujudkan Kader Intelektual Melalui Basic Training

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin Sunan Ampel Cabang Surabaya sukses melaksanakan kegiatan Latihan Kader I (LK 1) pada Jum’at tanggal 14 Hingga Minggu 16 November 2025 bertempat di Kota Malang. Kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta yang mayoritas berasal dari fakultas Ushuluddin. Namun juga ada satu peserta delegasi dari komisariat HMI […]

  • Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini

    Amelia Anggraini Tekankan Kesiapan TNI Pasca UU TNI No.3/2025

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus diiringi dengan kesiapan operasional yang nyata di lapangan. Menurutnya, regulasi baru tersebut menuntut penguatan kesiapan satuan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Amelia menjelaskan, UU Nomor 3 Tahun […]

  • Hetifah Sjaifudian (Lima dari Kanan) dan Jailani, Komisiober BPKN (Empat dari Kiri) dalam diskusi rutin DPP Pengajian Al-Hidayah yang digelar di Aula DPP Partai Golkar pada Jum'at (29/11/2024).

    DPP Al-Hidayah Dorong Advokasi Konsumen yang Lebih Kuat

    • calendar_month Minggu, 1 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam diskusi rutin bertema “Peran Perempuan dalam Advokasi dan Pelindungan Konsumen” yang digelar oleh DPP Pengajian Al-Hidayah  pada Jum’at (29/11/2024), isu literasi dan advokasi konsumen di era digital menjadi sorotan utama. Acara ini berlangsung di aula DPP Partai Golkar dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP serta perwakilan organisasi perempuan Hasta Karya dan […]

  • Aksi Ketiga di KPK, SMUK-KMPPN Desak Kasus Dugaan KKN Dinas Pertanian Kalsel Segera Dibuka

    Aksi Ketiga di KPK, SMUK-KMPPN Desak Kasus Dugaan KKN Dinas Pertanian Kalsel Segera Dibuka

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Aksi Ketiga di Jakarta, relevan.co.id – Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) bersama Kesatuan Mahasiswa dan Pergerakan Pemoeda Nusantara (KMPPN) kembali menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Aksi tersebut merupakan aksi ketiga yang dilakukan kedua kelompok dalam rangka mengawal laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme […]

expand_less