Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Kemendagri Larang Ormas Gunakan Atribut Mirip Aparat

Kemendagri Larang Ormas Gunakan Atribut Mirip Aparat

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan kebijakan baru yang melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) menggunakan atribut atau seragam yang menyerupai aparat penegak hukum seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maupun Kejaksaan. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban publik dan mencegah penyalahgunaan simbol negara oleh pihak non-resmi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi hal tersebut saat dimintai keterangan pada Senin (16/6).

“Iya, betul. Ini larangan terhadap penggunaan atribut yang menyerupai TNI, Polri, atau jaksa,” ujarnya.

Bima menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin ormas.

“Kami tidak segan menindak jika ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menjelaskan bahwa meskipun kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28, ormas tidak memiliki kebebasan mutlak dalam ruang publik.

“Larangan ini mencakup pakaian yang menyerupai seragam TNI, Polri, atau institusi pemerintahan lainnya. Kita harus menertibkan, jangan sampai ormas menyaru dengan simbol kekuasaan negara,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah di Palangka Raya, Jumat (13/6).

Bahtiar juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penertiban secara terstruktur. “Satgas ini harus dipastikan terbentuk dan bergerak efektif,” tambahnya.

Payung Hukum Larangan Sudah Diatur UU

Larangan penggunaan atribut menyerupai aparat penegak hukum bagi ormas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

  1. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, melarang ormas menggunakan seragam, tanda, atau lencana yang menyerupai atribut TNI atau Polri.

  2. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, mengatur secara eksklusif penggunaan atribut milik institusi masing-masing.

  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyamar sebagai pejabat negara.

Pemerintah menilai penertiban ini penting dalam menjaga kewibawaan institusi negara dan mencegah kebingungan di masyarakat akibat pemakaian atribut yang tidak sah (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pasangan Rido

    Suswono Dukung Penuh Ahmad Riza Patria Sebagai Ketua Timses RIDO

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, menyatakan dukungan penuh atas penunjukan Ahmad Riza Patria sebagai Ketua Tim Sukses pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilgub 2024. Menurut Suswono, Ariza memiliki pengalaman yang mumpuni dalam politik DKI Jakarta dan mampu memimpin tim pemenangan dengan efektif. “Ya jelas, sangat setuju banget ya. Pak Ariza […]

  • Politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah

    PDIP Belum Ambil Sikap Soal Usulan Pilkada Dipilih DPRD

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa partainya belum mengambil sikap resmi terkait wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD. Wacana tersebut kembali mencuat usai Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyampaikannya secara terbuka dalam peringatan Harlah ke-27 PKB. “Kami akan mengkaji secara mendalam,” ujar Said kepada wartawan […]

  • Luluk Maknuniah Sarmuji dalam Seminar Literasi bertema Meningkatkan Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Literasi di Lingkungan Keluarga dan Komunitas, Senin (25/11/2024)

    Luluk Sarmuji Kenang Kehilangan Sang Anak Melalui Buku

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam Seminar Literasi bertema Meningkatkan Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Literasi di Lingkungan Keluarga dan Komunitas, Senin (25/11/2024), Luluk Maknuniah Sarmuji membagikan pengalaman menulis buku yang menjadi simbol perjalanan emosional keluarganya. Buku tersebut, menurut Luluk, bukanlah karya sastra yang direncanakan. “Sebenarnya, kami tidak berniat menulis buku. Ini hanya catatan perjalanan kami sebagai […]

  • Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam Pilkada Lamongan2024. Sumber Foto : KPU Lamongan

    KPU Lamongan: 18 Kecamatan Lanjutkan Rekapitulasi Hari Ini

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    LAMONGAN, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan memulai tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 di tingkat kecamatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari 27 kecamatan yang ada, sembilan kecamatan telah melaksanakan rekapitulasi sejak Jumat (29/11). Anggota KPU Lamongan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hafid Hamsah, menjelaskan rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung sesuai jadwal yang […]

  • LaNyalla Mahmud Mattalitti

    LaNyalla Tekankan Urgensi Keadilan Fiskal Daerah Perbatasan

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong perlunya keadilan fiskal untuk pembangunan wilayah perbatasan dan daerah 3T. Dalam seminar nasional yang digelar DPD RI, LaNyalla menyoroti bahwa dana yang dialokasikan untuk daerah tersebut masih minim. “Perlu ada peningkatan anggaran untuk pembangunan perbatasan. Kesenjangan fiskal masih sangat terasa,” ujarnya. Selain itu, ia merekomendasikan […]

  • Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun

    Ketum APKLI Dorong Legalisasi Rokok Ilegal Demi Rakyat

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan legalisasi rokok ilegal sebagai langkah melindungi ekonomi rakyat kecil. Ia menilai, pendekatan represif semata terhadap rokok ilegal tidak cukup menyelesaikan persoalan struktural dalam ekosistem industri tembakau. “Peredaran rokok ilegal naik 46,95% dan berpotensi merugikan negara […]

expand_less