Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » MK Putuskan Sekolah Swasta Wajib Gratis

MK Putuskan Sekolah Swasta Wajib Gratis

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
  • visibility 78
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang selama ini dinilai diskriminatif. Putusan penting yang dibacakan Selasa (27/5/2025) ini menyatakan bahwa negara wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan ini merupakan respons terhadap permohonan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama tiga individu (Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum) yang menilai bahwa frasa “tanpa memungut biaya” selama ini hanya berlaku untuk sekolah negeri, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan multitafsir.

“Negara tetap wajib hadir menjamin pendidikan dasar gratis, termasuk bagi siswa di sekolah/madrasah swasta,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional tidak boleh membedakan hak dasar siswa hanya karena mereka bersekolah di lembaga non-negeri. Data dari tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan ketimpangan nyata: hanya 970 ribu siswa SD tertampung di sekolah negeri, sisanya—173 ribu—bersekolah di swasta. Di tingkat SMP, hanya 245 ribu siswa di sekolah negeri, dan 104 ribu di swasta.

“Artinya, masih banyak siswa yang terpaksa memilih sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri, bukan karena pilihan. Negara tidak bisa menutup mata,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Enny menekankan bahwa ketentuan wajib belajar tanpa biaya dalam UUD 1945 tidak membatasi penyelenggara pendidikan hanya pada sekolah negeri. Artinya, pendidikan dasar tanpa pungutan seharusnya berlaku universal.

Namun, Mahkamah juga realistis: sekolah swasta tetap bisa menarik biaya dari peserta didik asal tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi kriteria tertentu. Pasalnya, tidak semua sekolah swasta bersedia menerima bantuan dari pemerintah, dan sebagian justru menonjolkan kurikulum khusus seperti keagamaan atau internasional.

“Yang penting, negara wajib menyediakan subsidi atau skema pembiayaan khusus bagi siswa yang hanya bisa mengakses sekolah swasta karena keterbatasan sekolah negeri di daerahnya,” imbuh Enny.

Putusan ini juga membawa implikasi besar terhadap arah alokasi anggaran pendidikan nasional. Mahkamah menyatakan bahwa prioritas anggaran pendidikan dari APBN dan APBD ke depan harus diarahkan ke pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.

“Fokus anggaran tidak boleh bias. Pendidikan dasar adalah hak konstitusional seluruh warga negara,” demikian bunyi pertimbangan Mahkamah.

Dengan dikabulkannya uji materi ini, MK menegaskan bahwa pendidikan dasar gratis bukan hanya hak siswa negeri, tetapi juga hak siswa di sekolah swasta, terutama mereka yang tidak punya pilihan lain. Negara berkewajiban menjamin pelaksanaan wajib belajar secara inklusif, adil, dan tanpa diskriminasi.

Putusan MK ini menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi anggaran pendidikan dan menghapus ketimpangan struktural yang selama ini membebani keluarga miskin yang tak kebagian bangku sekolah negeri (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo

    Presiden Guinea Ekuatorial Raih Penghargaan “Lifetime Non-Achievement Award” dari OCCRP

    • calendar_month Rabu, 1 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memberikan penghargaan khusus “Lifetime Non-Achievement Award 2024” atau Penghargaan Nihil Prestasi Seumur Hidup kepada Presiden Guinea Ekuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Penghargaan ini merupakan pertama kalinya diberikan dalam sejarah 13 tahun penyelenggaraan penghargaan tersebut. Teodoro Obiang, yang merupakan salah satu diktator dengan masa jabatan terlama […]

  • Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta

    Sukamta Soroti Penerima Bansos Terjerat Judi Online

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fenomena judi online (judol) kini semakin memprihatinkan karena tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai kondisi ini sebagai tanda darurat sosial-ekonomi digital yang perlu segera ditangani secara sistematis oleh pemerintah pusat dan daerah. “Sangat miris ketika ada penerima […]

  • Mantan Ketua Umum GMKI, Jefri Gultom saat log in ke Partai Golkar bersama barisan aktivis Cipayung lainnya.

    Dari GMKI ke Golkar, Jefri Gultom: Politik sebagai Jalan Melayani Sesama

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Di ufuk paling timur Republik ini, di sebuah kampung bernama Erambu, Distrik Sota, Merauke, tempat di mana pagi pertama menyentuh tanah Indonesia, lahir seorang pemuda yang kelak menapaki jalan sunyi pergerakan. Jefri Edi Irawan Gultom. Putra Papua Selatan ini menjahit takdirnya dengan benang perjuangan, sejak ia mengenakan seragam mahasiswa hingga kini setelah […]

  • Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi

    Kreativitas dan Inovasi Jadi Kunci, Kementrans Jalankan Program di Tengah Efisiensi Anggaran

    • calendar_month Senin, 17 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Trans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pelaksanaan program Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Menurutnya, kementerian tetap akan menjalankan program-programnya dengan pendekatan kreatif dan inovatif. Hal itu disampaikan Viva Yoga saat ditemui wartawan usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V […]

  • Ketua Komisi XI Misbakhun

    DPR dan Pemerintah Siapkan Pengampunan Pajak Jilid III

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – DPR RI bersama pemerintah tengah mempersiapkan program Pengampunan Pajak atau tax amnesty jilid III. Rencana tersebut diawali dengan dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan bahwa Badan Legislasi […]

  • Abu Bakar Baasyir saat berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Senin (29/09/2025)

    Jokowi Terima Kunjungan Mendadak Abu Bakar Ba’asyir di Solo

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    SOLO, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan mendadak dari pendiri Pondok Pesantren Al-Mu’min Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir, di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (29/9). Ba’asyir tiba sekitar pukul 12.35 WIB mengenakan gamis putih dan kopiah rajut, hanya didampingi seorang sopir. Kedatangannya langsung disambut Jokowi yang mengenakan […]

expand_less