Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » LBH Jakarta Soroti Gejala Autocratic Legalism di Parlemen

LBH Jakarta Soroti Gejala Autocratic Legalism di Parlemen

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai bahwa pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 17 Juni 2025 hanyalah salah satu contoh dari tren yang lebih besar dan mengkhawatirkan: menguatnya gejala autocratic legalism atau legalisme otoriter di dalam tubuh parlemen Indonesia.

Dalam keterangannya, Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menegaskan bahwa serangan verbal terhadap Mahkamah Konstitusi (MK)—lembaga yudikatif yang lahir dari semangat reformasi—menandakan resistensi DPR terhadap sistem kontrol kekuasaan yang menjadi pilar negara demokratis.

“Ketika legislatif mulai mengeluhkan pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dan bahkan menganggap proses peradilan sebagai penghambat agenda politik, maka kita harus waspada: ini bukan lagi dinamika kelembagaan biasa, melainkan pertanda autocratic legalism seperti yang dikemukakan Kim Scheppele,” ujar Fadhil dalam siaran pers , Kamis (19/6).

Ia menyinggung insiden pencopotan Hakim MK Aswanto oleh DPR karena dianggap tidak mewakili kepentingan legislatif dalam putusan-putusan MK. Bagi LBH Jakarta, insiden tersebut menjadi bukti bahwa DPR tengah mencoba “mengontrol” lembaga yang seharusnya independen.

“Ini bukan pertama kali parlemen bersikap anti-kritik dan anti-kontrol. Pola ini sudah berulang, dari proses legislasi terburu-buru, minim partisipasi publik, hingga tekanan terhadap lembaga yudisial,” lanjutnya.

Fadhil juga menyayangkan bahwa pernyataan Habiburokhman keluar di tengah pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang krusial seperti RUU KUHAP, yang juga dikeluhkan publik karena tidak inklusif dan transparan. Menurutnya, melemahkan peran MK dan mengaburkan makna partisipasi publik hanya akan memperparah krisis kepercayaan terhadap parlemen.

Lebih dari itu, Fadhil menyatakan bahwa pejabat publik seharusnya menjaga integritas forum-forum resmi, terutama dalam konteks hukum dan tata negara. “Ucapan di forum resmi seperti RDPU punya dampak politis dan administratif. Maka, seharusnya dikendalikan oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), bukan dilandasi sentimen pribadi atau politisasi hukum,” tegasnya.

LBH Jakarta menyerukan pentingnya menjaga independensi lembaga-lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi, dari intervensi politik. “Demokrasi yang sehat tidak lahir dari ketiadaan kritik, tetapi justru dari kuatnya sistem kontrol antar kekuasaan,” tutup Fadhil.

Dengan meningkatnya sinyal autocratic legalism di DPR, publik dituntut untuk semakin waspada. Sebab, jika tidak dikawal, pelemahan terhadap lembaga yudikatif dan pengerdilan partisipasi rakyat bisa menjadi pintu masuk bagi konsolidasi kekuasaan yang tidak demokratis (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Area di Kelurahan Lalowaru Kabupaten Konawe Selatan, yang akan dilaksanakan rehabitilasi mangrove. Sumber foto : Istimewa

    Pelindo Rehabilitasi 25 Hektar Mangrove, Dukung Ekosistem Laut

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    KENDARI, CUPLIKAN.CO.ID – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memperingati Hari Maritim Nasional dengan langkah nyata untuk melindungi lingkungan pesisir. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan tersebut melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 25 hektar. Sebanyak 64.900 bibit mangrove ditanam di tiga wilayah, yakni Desa Puasana dan Kelurahan Lalowaru di Kabupaten Konawe Selatan, serta […]

  • PB HMI MPO

    PB HMI MPO Dorong Penghapusan Pajak untuk Rakyat Berpenghasilan Rendah

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) kembali menggaungkan agenda reformasi nasional dengan menekankan pentingnya keadilan fiskal bagi masyarakat kecil. Salah satu usulan utama yang mencuri perhatian adalah penghapusan pajak penghasilan bagi rakyat dengan pendapatan di bawah Rp10 juta per bulan. Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam, […]

  • Presiden Prabowo (tengah)

    Prabowo Buka KEK Sanur, Arief Apresiasi Visi Mandiri Prabowo

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital (BIH) sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian sektor kesehatan nasional. Langkah ini disambut antusias oleh berbagai pihak, termasuk tokoh muda dan akademisi kesehatan masyarakat, Dr. Arief Rosyid Hasan. Menurut Arief, pembangunan KEK Sanur bukan hanya pencapaian […]

  • Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi

    Wamen Viva Yoga: Transmigrasi untuk Sejahterakan Warga Lokal

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Trans) Viva Yoga Mauladi menegaskan komitmen Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan warga lokal. Hal ini disampaikan usai menerima audiensi tiga kepala daerah di ruang kerjanya, Gedung C, Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, pada Selasa (9/7/2025). Dalam satu hari, Viva Yoga secara bergantian menerima Bupati Toli-Toli […]

  • Wakil Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto

    Sugeng Suparwoto: Kementerian ESDM Perlu Gakkum Tambang

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, tak hanya memicu reaksi publik, tetapi juga memantik respons tegas dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, mengaku kecewa karena warga yang ingin menyampaikan langsung aspirasinya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia malah tidak mendapat kesempatan. “Masyarakat Raja Ampat ingin bertemu […]

  • Djarot Syaiful Hidayat dalam Momen upacara DPP PDI Perjuangan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Minggu (1/6/2025). Sumber foto : Instagram @genbanteng

    Polemik Penghapusan Istilah Orde Lama, Djarot : Serahkan ke Ahli Sejarah

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, angkat suara terkait rencana pemerintah menghapus istilah ‘Orde Lama’ dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, persoalan tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli sejarah untuk menjaga objektivitas dan akurasi sejarah bangsa. “Kalau orde lama, orde baru kita serahkan ke ahli […]

expand_less