Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » 401,65 Miliar Dikembalikan, Adhiyaksa Watch Pertanyakan Tersangka Ekspor Nikel CNI

401,65 Miliar Dikembalikan, Adhiyaksa Watch Pertanyakan Tersangka Ekspor Nikel CNI

  • account_circle IP
  • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
  • visibility 77
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ilustrasi

Jakarta — Adhiyaksa Watch Indonesia mempertanyakan arah penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan dan ekspor bijih nikel yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI). Pengembalian uang sebesar Rp401,65 miliar kepada negara dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk mengakhiri pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.

Direktur Eksekutif Nasional Adhiyaksa Watch Indonesia, Muhamad Ikram Pelesa, menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara merupakan bagian dari proses hukum, tetapi tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana maupun pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

“Pengembalian uang negara tentu harus diapresiasi. Tetapi persoalan hukumnya tidak otomatis selesai. Jika dalam proses penyidikan ditemukan dugaan tindak pidana dan keterlibatan pihak-pihak tertentu, maka seluruh aktor yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” ujar Ikram dalam keterangannya di Jakarta.

Ikram menilai perkara CNI memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan aktivitas ekspor bijih nikel dalam jumlah besar pada periode 2017–2020. Adhiyaksa Watch menyoroti dugaan kegiatan ekspor yang dilakukan ketika persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, namun kegiatan ekspor tetap memperoleh rekomendasi.

Selain itu, dugaan ketidaksesuaian atau manipulasi hasil uji kadar nikel yang berkaitan dengan proses ekspor juga, menurut Ikram, harus diungkap secara menyeluruh dalam proses penyidikan.

“Ini bukan persoalan administratif yang berlangsung dalam ruang tertutup. Ekspor jutaan ton bijih nikel membutuhkan dokumen, rekomendasi, pemeriksaan, persetujuan dan keterlibatan berbagai institusi. Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana seluruh proses tersebut bisa berlangsung apabila memang terdapat pelanggaran hukum,” katanya.

Menurut Ikram, besarnya volume ekspor dan banyaknya pengapalan menjadi alasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada aspek pengembalian kerugian negara.

Ia menyebut aktivitas ekspor yang mencapai jutaan ton serta puluhan kali pengapalan menunjukkan bahwa perkara tersebut perlu dilihat sebagai dugaan pelanggaran tata kelola yang sistematis, bukan sekadar persoalan antara korporasi dan negara.

“Pertanyaannya sederhana, bagaimana ekspor dalam skala jutaan ton dapat berlangsung jika seluruh persyaratan hukum benar-benar bermasalah? Kalau ada dokumen yang tidak sesuai, ada rekomendasi yang diterbitkan, atau ada kewenangan yang disalahgunakan, maka harus ditelusuri siapa yang memberikan jalan bagi kegiatan tersebut,” tegas Ikram.

Adhiyaksa Watch Indonesia juga mendesak Kejaksaan Agung mengusut kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara apabila alat bukti mengarah ke sana.

Ikram menilai, apabila terdapat pejabat atau pihak lain yang menggunakan kewenangan administratif untuk memfasilitasi kegiatan ekspor yang melanggar ketentuan, maka pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada seluruh pihak yang terbukti terlibat.

“Jangan sampai korporasi mengembalikan uang negara, sementara aktor yang diduga membuka jalan bagi terjadinya pelanggaran justru tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum harus melihat seluruh rantai peristiwa, bukan hanya ujungnya,” ujarnya.

Adhiyaksa Watch juga menyoroti proses penyidikan yang telah berjalan sejak April 2025. Pemeriksaan terhadap 116 saksi, tiga ahli, serta penyitaan 143 dokumen, menurut Ikram, semestinya telah memberikan gambaran yang semakin terang mengenai konstruksi perkara.

“Dengan proses penyidikan yang sudah berjalan panjang dan berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan, publik tentu berharap ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Proses hukum tidak boleh berhenti pada pemulihan uang negara,” katanya.

Ikram menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak boleh diposisikan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana.

“Uang negara harus kembali, tetapi hukum juga harus berjalan. Kalau memang alat bukti cukup, tetapkan tersangka. Kalau ada penyelenggara negara yang terlibat, proses sesuai hukum. Jangan biarkan pengembalian uang menjadi akhir dari perkara yang seharusnya dibongkar sampai ke aktor intelektualnya,” tegasnya.

Adhiyaksa Watch Indonesia meminta Kejaksaan Agung menuntaskan perkara tersebut secara transparan, profesional dan akuntabel. Lembaga itu juga mendesak agar seluruh pihak yang terbukti memiliki peran dalam dugaan penyimpangan tata kelola ekspor nikel diproses tanpa pandang bulu.

“Kasus ini bukan hanya tentang Rp401,65 miliar. Ini tentang bagaimana tata kelola sumber daya alam dijalankan dan apakah kewenangan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan hukum dan kepentingan publik. Negara tidak boleh hanya mendapatkan kembali uangnya, tetapi kehilangan keadilan,” pungkas Ikram.

  • Penulis: IP

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Supratman Andi Agtas saat menyatukan dua kubu PPP yang berseteru.

    Menkum Satukan Dua Kubu PPP, Dualisme Berakhir?

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berakhir. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan kepengurusan baru DPP PPP periode 2025–2030 yang dipimpin duet Mardiono dan Agus Suparmanto. Keputusan pengesahan itu tertuang dalam dokumen resmi yang diterima, Senin (3/10/2025). Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menetapkan perubahan susunan kepengurusan […]

  • UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Pengamat Sebut Langkah Positif

    UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Pengamat Sebut Langkah Positif

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Jakarta – Pengamat Politik Bawono Kumoro mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan untuk menjadi Undang-Undang (UU) patut diapresiasi secara positif karena mempertegas perlindungan hak pekerja atau buruh. “Salah satu substansi utama UU Perlindungan Ketenagakerjaan mempertegas pelindungan hak pekerja atau hak buruh melalui jaminan kesempatan dan juga perlakuan sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan,” kata Bawono, […]

  • Saif Ali yang berperan sebagai Sartaj Singh dalam salah satu adegan di Film Sacred Games.

    Review Film Sacred Games: Perjalanan Gelap Dunia Kejahatan dan Politik India

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sacred Games adalah sebuah serial televisi India yang sukses menarik perhatian penonton internasional. Berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Vikram Chandra, serial ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan di tengah kota Mumbai yang gelap dan penuh kekerasan. Diperankan oleh aktor-aktor ternama seperti Saif Ali Khan, Nawazuddin Siddiqui, dan Radhika Apte, […]

  • Menko PM, Muhaimin Iskandar di Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Bandung, Senin (1/12/2025)

    Cak Imin Dorong Pemerintah Benahi Kebijakan Tata Lingkungan

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    BANDUNG, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar kembali menyoroti buruknya tata kelola lingkungan yang dinilai menjadi akar munculnya bencana beruntun di sejumlah wilayah Sumatra. Ia menyebut berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan tanda bahwa pemerintah harus mengubah cara pandang dalam mengelola alam. Dalam sambutan di Workshop Kepala Sekolah […]

  • Sekjen MN KAHMI, Syamsul Qomar

    Syamsul Qomar Ajak KAHMI Perkuat Peran Solutif di Daerah

    • calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    BANJARMASIN, RADIANTVOICE.ID – Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar, menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-IX MW KAHMI Kalimantan Selatan di KAHMI Centre Banjarmasin, Sabtu (1/11/2025). Acara tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, pengurus HMI, serta 13 Majelis Daerah se-Kalimantan Selatan. Mewakili Gubernur Kalsel hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair. Turut hadir Koordinator […]

  • M. Fauzan Irfan (Voicers)

    Pak Harto, Sang Jenderal Besar dan Bapak Pembangunan Nasional

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Oleh: M Fauzan Irvan* Sebagai generasi yang lahir tahun 90an, saya mungkin tidak merasakan secara utuh bagaimana kepemimpinan dan kebijakan Presiden Soeharto. Tetapi karena isu ini sudah menjadi wacana publik, rasa ingin tahu membuat saya membaca banyak hal. Dari arsip sejarah, laporan ekonomi, testimoni para pelaku, hingga data Badan Pusat Statistik. Dari semua itu, saya […]

expand_less