Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Dedi Bukan Jokowi, Mulyadi Bukan Mulyono

Dedi Bukan Jokowi, Mulyadi Bukan Mulyono

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
  • visibility 78
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Zezen Zaenal Mutaqin*

Saya hanya sekali menemui KDM. Sudah lama sekali. Saya lupa waktu tepatnya. Saat itu dia menjabat sebagai wakil bupati di Purwakarta dan saya koordinator riset Jawa Barat untuk Lembaga Survei Indonesia (LSI). KDM ingin tahu tentang survei. Lewat jaringan HMI, seseorang yang disuruhnya menghubungi saya.

Kami bergegas dari Menteng dengan kendaraan seorang kawan. Mobil jip Suzuki tua yang kami naiki tidak bisa berlari. Berjalan lebih mirip kura-kura. Padahal kami dikejar waktu janjian setelah jam makan siang untuk bertemu KDM di kantornya.

Akhirnya kami bertemu di ruangannya. Kami duduk bertiga dan obrolan tentang survei mengalir begitu saja. Saya ingat, KDM ingin naik jadi bupati dan karena itu bertanya kepada beberapa lembaga survei, termasuk kepada LSI.

Setelah obrolan siang itu, saya ingat, tidak ada kelanjutan rencana penelitian dan konsultansi karena rupanya dia memilih lembaga survei lain yang lebih ekonomis. Dan karena itu tidak ada lagi perjumpaan saya dengannya.

KDM kini menjadi sensasi politik baru di Indonesia. Saya hanya mengikutinya dari sosial media yang begitu populer. Juga dari obrolan beberapa kawan yang lumayan dekat dengannya. Minggu ini Tempo secara khusus menurunkan sebuah laporan tentang KDM.

Tulisan ini respons terhadap tulisan Tempo dan juga unggahan yang berseliweran di sosial media. Ada kecenderungan orang menyamakan KDM dengan Jokowi. Mereka mirip dalam hal: menuai popularitas lewat populisme. Masuk ke gorong-gorong dan datang ke pasar adalah dua ikon yang selalu disamakan. Juga turun ke bawah atau blusukan: pasar dan warga, selokan dan bendungan, sekolah hingga barak militer.

Terlepas dari kesamaan keduanya dalam hal mendulang popularitas dari populisme, saya melihat ada beberapa hal membuat keduanya berbeda secara kontras. Pertama, KDM tidak berpura-pura lugu, polos dan bodoh. KDM malah berani frontal, terlihat cukup pandai. Jago berpidato dan beretorika, juga menguasai teknik panggung. Sesekali ia juga menjadi dalang dan bernyanyi. Bahkan menciptakan lagu.

Sebagai orang Sunda, saya secara pribadi kagum pada KDM dalam hal penguasaan falsafah, tradisi dan budaya Sunda. Sebagai mantan aktivis HMI, saya juga kagum pada usahanya membumikan penafsiran Islam yang terbuka, mendialogkannya dengan budaya. Dia tak khawatir dicap sebagai tidak Islami hanya karena memiliki perbedaan penafsirkan. Dalam dialognya dengan Akbar Faisal, KDM secara terbuka mengatakan pemahaman keislamannya dipengaruhi oleh orang seperti Harun Nasution dan Nurcholish Madjid.

Coba anda baca bait ini:

Kawung mabur sarulukeunna
Samak leungit jeung pandana
Ciamis tinggal pahitna
Ciherang tinggal kiruhna
Resi leungiteun ajina
Pandita leungit komarana
Kaduruk ku hawa nafsuna
Bangkong dikongkorong kujang
Ka cai mawa cameti.

Bapak saya dikampung dulu dianggap sebagai sesepuh yang cukup dalam mengetahui syair, falsafah, pitutur dan tradisi Sunda. Tapi saya belum pernah mendengar ayah saya menurutkan falsafah ini dalam pidato dan ceramahnya. KDM dengan lancar menjelaskan makna falsafah itu ketika dia mengkritik falsafah pendidikan modern. Dia mengatakan, falsafah pendidikan Sunda itu harus bertumpu pada pencapaian lima tujuan. Falsafah itu disebut Panca Waluya: Ceger, Bager, Bener, Pinter, Singer (Sehat, Baik, Jujur dan benar, Pandai dan Cekatan).

Silahkan anda cek kembali video-videonya untuk melihat kedalaman KDM dalam falsafah budaya. Ini yang setidaknya tidak ada dalam penampilan Mulyono. Mulyono mungkin mengetahui falsafah politik Jawa. Tapi dia tidak menuturkannya.

Kedua, KDM matang sekali sebagai politisi karena memiliki riwayat organisasi yang panjang. Dia adalah pendiri HMI Cabang Purwakarta. Cabang yang didirikannya kini sudah mapan dan memiliki banyak komisariat. Setelah itu dia masuk politik dan merintis dari bawah: menjadi anggota DPRD, wakil Bupati, Bupati, Calon Gubernur dan Gubernur. Sebagai teknokrat dia matang. Dia berani berdebat tentang teknokrasi karena dia mengetahuinya dengan baik.

Mulyono tidak demikian. Memang ia merintis dari bawah dengan memulai di Solo. Namun kemunculannya terlalu tegesa-gesa. Itu yang menjelaskan kenapa dia begitu mentah ketika menjadi presiden pada periode pertama. Memang dia pembelajar politik yang cukup baik dan berhasil menjadi ‘raja jawa’ di akhir masanya. Dia cenderung menghindar ketika ditanya isu-isu teknokratik. Dia akan menyerahkannya pada para pembantunya.

Ketiga, KDM memiliki kapital pribadi yang mendukungnya menjadi semacam ‘sinterklas politik’ lewat dana iklan. Media sosialnya diikuti jutaan pengikut. Juga jutaan, jika tidak milyaran, kali diputar. Bayangkan berapa banyak uang perbulan dia dapatkan. Kapital ini yang membuat dia bisa dengan mudah memotong jalan jika jalur formal birokrasi terlalu berbelit. Ia akan gunakan uang pribadinya.

Kita tahu Jokowi tidak demikian. Ia tak cakap membuat konten. Karena itu tak punya uang adsense.

Kenapa ini penting? Di era ketika semua orang memegang hp dan aktif di sosial media, popularitas di media sosial media akan memotong secara radikal dana politik. Selama ini biaya politik sangat mahal. Butuh trilyunan untuk membeli iklan di media baliho, billboard, videotron atau iklan di televisi. KDM melakukannya dengan cuma-cuma, dibayar pula.

Mimpi dari semua politisi adalah popularitas. Itu fakta yang jelas dengan sendirinya. Jokowi, Dedi, Mulyadi maupun Mulyono akan melakukan hal-hal yang akan membuatnya populer. Tapi ingat, semua politisi pada dasarnya akan melakukan itu. Soalnya hanya pada kemampuan: yang lain tidak sepopuler KDM karena tidak bisa melakukannya. Itu saja.

Jadi, menyamakan KDM dengan Jokowi hanya karena sama-sama populer, menurut saya, tidak tepat. Fakta bahwa mereka sama-sama populer karena blusukan memang jelas dengan sendirinya. Tapi karena faktor-faktor yang saya sebutkan itu, menurut saya Dedi bukanlah Jokowi, Muyono juga bukan Mulyadi.

*Penulis adalah Dosen Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo

    Panggil Meta dan Tiktok, Wamenkomdigi: Takedown Konten Bukan untuk Membungkam Ekspresi

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa penghapusan konten bermuatan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi. “Di-take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang anarkis atau […]

  • Pembina BAKUMHAM ALPEKSI, Dr.David Khan, SH.MH.

    Bakumham ALPEKSI Siapkan Bantuan Hukum Gratis dan Pelatihan Paralegal

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bakumham Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia (ALPEKSI) sebuah organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi, berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan oleh Dr. David Khan, SH, MH, Pembina Bakumham Alpeksi, di Jakarta pada Kamis (16/1/2025)/ Ia  menegaskan bahwa organisasi ini akan mengikuti ketentuan yang tertuang […]

  • Presiden Soeharto

    Aktivis HAM Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Sebut Langgar Kemanusiaan

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gelombang penolakan terus menguat terhadap langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengusulkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menilai keputusan tersebut melukai rasa keadilan korban pelanggaran HAM dan mencoreng nilai kemanusiaan bangsa. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, yang mewakili GEMAS, menyebut langkah tersebut sebagai “keputusan […]

  • Ketua Umum Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia, Julia Putri Noor.

    Hari Desa Nasional Momentum Tingkatkan Literasi dan Kompetensi Warga Desa

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peringatan Hari Desa Nasional pada 15 Januari hari ini menjadi momentum penting untuk mendorong literasi dan kompetensi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia, Julia Putri Noor, menyoroti peran strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berkontribusi pada pembangunan […]

  • Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

    Izin Tambang Raja Ampat Bisa Diselidiki, Ini Syaratnya!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian memanas. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan membuka peluang penyelidikan atas penerbitan izin tambang yang beroperasi di kawasan konservasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menanggapi ramainya pemberitaan dan desakan publik terkait aktivitas lima perusahaan tambang yang […]

  • Hetifah Sjaifudian (tengah)

    Hetifah: Dukungan Bahlil Jadi Semangat Baru Al Hidayah

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berkomitmen memberikan dukungan dana operasional bagi organisasi sayap partai, Pengajian Al Hidayah. Dukungan itu disambut syukur oleh Ketua Umum Pengajian Al Hidayah Hetifah Sjaifudian, yang menegaskan bahwa selama ini ormas tersebut telah terbiasa mandiri secara pendanaan dan kegiatan. Hetifah menyampaikan hal itu usai pembukaan Muktamar IX […]

expand_less