Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PB HMI dan Kemenkum Bahas Kolaborasi untuk Reformasi Hukum Nasional

PB HMI dan Kemenkum Bahas Kolaborasi untuk Reformasi Hukum Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) pada Minggu (19/1/2025) . Pertemuan tersebut bertujuan membahas sinergi dalam reformasi hukum yang berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menyebutkan bahwa dialog seperti ini merupakan langkah maju dalam membangun hubungan yang kritis namun konstruktif antara pemerintah dan organisasi mahasiswa.

“Kami senang menerima kunjungan PB HMI. Ini adalah bentuk aspirasi yang nyata dan langkah strategis untuk memperkuat kerja sama dengan kader HMI yang kritis serta independen,” ujar Supratman sebagaimana rilis yang diterima Radiant Voice pada Senin (20/1/2025).

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membangun sinergi dengan Kemenkum. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam menghadapi persoalan hukum di Indonesia.

“Kami membawa berbagai aspirasi dari masyarakat, termasuk usulan program untuk memperbaiki sistem hukum nasional. Kami berharap ada kolaborasi konkret antara HMI dan Kemenkum dalam mewujudkan keadilan yang lebih baik,” ujar Rifyan.

Rifyan juga menyoroti sejumlah masalah hukum yang kompleks, seperti regulasi yang dianggap bermasalah, harmonisasi undang-undang, dan penegakan hukum yang dinilai masih tebang pilih. Ia menekankan pentingnya mempercepat pengesahan RUU strategis dan menyelesaikan persoalan mafia hukum.

“Banyak kasus hukum yang baru diproses setelah viral di media sosial. Ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa oligarki masih memengaruhi proses hukum di balik layar,” ungkapnya.

Supratman sepakat bahwa tantangan hukum di Indonesia memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Menurutnya, reformasi hukum membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti HMI yang memiliki pemikiran kritis.

“Masyarakat memegang peran penting dalam membentuk sistem hukum. Aspirasi mereka adalah bahan utama untuk menciptakan hukum yang responsif dan adil,” tegas Supratman.

PB HMI juga mendorong evaluasi regulasi yang dianggap tidak transparan dan dibuat berdasarkan pesanan kelompok tertentu. Rifyan berharap pemerintah lebih proaktif dalam menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain itu, HMI menyoroti pentingnya memerangi praktik-praktik oligarki yang berpotensi melanggengkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Rifyan mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan pengaruh tersebut demi mewujudkan supremasi hukum yang sejati.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara PB HMI dan Kemenkum untuk memperkuat reformasi hukum nasional. Keduanya sepakat bahwa kolaborasi yang baik akan menjadi pondasi kuat untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan responsif (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ormas Pemuda Pancasila

    Kemendagri Larang Ormas Gunakan Atribut Mirip Aparat

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan kebijakan baru yang melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) menggunakan atribut atau seragam yang menyerupai aparat penegak hukum seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maupun Kejaksaan. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban publik dan mencegah penyalahgunaan simbol negara oleh pihak non-resmi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima […]

  • Dalam ratas yang diselenggarakan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025, pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Sumber foto : Sekretariat Kabinet.

    Prabowo Diminta Beri Wejangan Khusus Guru Sekolah Rakyat!

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto agar bersedia memberikan pembekalan langsung kepada para kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Permintaan ini ia sampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). “Insya […]

  • Pelantikan Nur Kholis dan Mohamad Taufik Kurniawan sebagai Pj Bupati Pasuruan dan Pj Walikota Probolinggo.

    Adhy Karyono Lantik Nur Kholis dan Mochamad Taufik Kurniawan

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono secara resmi melantik dua pejabat penting, Nur Kholis sebagai Pj Bupati Pasuruan dan Mochamad Taufik Kurniawan sebagai Pj Wali Kota Probolinggo, dalam sebuah upacara yang berlangsung di Grahadi, Selasa (24/9/2024). Nur Kholis, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, kini […]

  • Penghubung Komisi Yudisial Bali

    KY Bali Dorong Penguatan Etika Kehakiman Lewat Kampus-Kampus

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID — Memperingati dua dekade kiprahnya, Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) terus memperkuat perannya dalam menjaga integritas peradilan. Salah satu strategi utamanya adalah dengan menyasar dunia akademik, melalui kegiatan edukasi publik bertema “Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas” yang diselenggarakan di STISPOL Wira Bhakti, Denpasar, pada Rabu (6/8/2025). Acara yang digelar oleh Penghubung Komisi […]

  • Ilustrasi Aksi Sicario

    Aksi Sicario dan Tragedi di Jantung Lima Peru

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    LIMA, CUPLIKAN.CO.ID – Senin sore, 1 September 2025, suasana di Avenida César Vallejo, distrik Lince, Lima, Peru, mendadak berubah menjadi mencekam. Jalan yang biasanya ramai oleh pejalan kaki, kendaraan, dan pesepeda, sontak dipenuhi teriakan dan kepanikan. Seorang pria asal Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40), ditembak mati oleh tiga pria asing tak dikenal. Purba, seorang pejabat […]

  • Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

    LMKN Perkuat Tata Kelola Royalti Musik Digital Indonesia

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) resmi memperkuat tata kelola distribusi royalti musik, khususnya pada platform digital. Langkah ini diambil untuk memastikan hak ekonomi para pencipta dan pemilik karya terdistribusi lebih adil, transparan, serta sesuai regulasi terbaru. Sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN, LMKN memegang mandat dari UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, […]

expand_less