Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Waketum PSI: Reformasi Sistem Pemilu Kunci Stabilitas Politik dan Indonesia Emas

Waketum PSI: Reformasi Sistem Pemilu Kunci Stabilitas Politik dan Indonesia Emas

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman menegaskan bahwa reformasi sistem pemilu, termasuk revisi aturan presidential threshold, adalah langkah penting untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen”, yang digelar di Gedung Joeang 45, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, Indonesia memiliki sistem unik dengan kombinasi presidensial dan multi-partai. “Sistem presidensial kita berbeda dengan Amerika yang hanya punya dua partai. Di sini, partai yang menang pemilu tidak pernah mendapatkan suara lebih dari 25 persen,” ungkapnya. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar karena presiden terpilih membutuhkan dukungan kuat di parlemen untuk menciptakan stabilitas politik.

Ia mengingatkan potensi bahaya jika presidential threshold dihapus tanpa pengaturan lebih lanjut.

“Jika presiden terpilih hanya didukung 3–5 persen suara, akan sulit baginya membangun koalisi. Akibatnya, pemerintahan bisa tidak stabil, program terhambat, atau bahkan ada potensi presiden dijatuhkan di tengah jalan,” katanya.

Stabilitas politik disebut menjadi syarat mutlak untuk mencapai target besar seperti Indonesia Emas. “Tanpa stabilitas, program-program strategis tidak akan berjalan efektif. Pengambilan keputusan strategis membutuhkan persetujuan parlemen. Jika dukungan parlemen minim, efektivitas pemerintah akan terganggu,” jelasnya.

Andy Budiman juga menyoroti urgensi menghindari praktik politik transaksional yang sering terjadi saat membangun koalisi setelah pemilu. “Penghapusan presidential threshold harus dirancang dengan hati-hati agar tidak memperbesar ruang untuk transaksi politik yang merugikan,” ujarnya.

Ia mendorong DPR RI untuk merumuskan kebijakan yang tetap memperkuat sistem presidensial. “Revisi ini adalah kewenangan DPR, bukan Mahkamah Konstitusi. PSI mendukung langkah yang mengatur agar presiden terpilih memiliki dukungan politik yang memadai dari awal,” tambahnya.

Andy Budiman juga menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan global. “Meski ada kekhawatiran tentang regresi demokrasi, indikator demokrasi Indonesia seperti kebebasan berbicara dan pemilu langsung masih cukup kuat. Kita harus fokus pada bagaimana memperbaiki sistem agar lebih efektif,” ujarnya.

Dalam pandangannya, tujuan utama bernegara adalah mencapai kesejahteraan rakyat.

“Demokrasi adalah alat, bukan tujuan. Kita harus memastikan bahwa sistem politik kita mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengajak publik untuk belajar dari negara lain dalam mengelola pemerintahan yang efektif.

“China, misalnya, meskipun tanpa demokrasi, bisa mengambil keputusan strategis dengan cepat. Bukan berarti kita meniru, tetapi penting untuk mengevaluasi kelemahan dalam sistem demokrasi kita,” katanya.

Andy Budiman juga mengkritik waktu panjang yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi.

“Kadang, keputusan bukan didasarkan pada kualitas, tetapi pada mayoritas di parlemen. Hal ini bisa menjadi tantangan serius dalam mencapai target Indonesia Emas,” jelasnya.

Ia menutup dengan mengajak seluruh pihak untuk fokus pada agenda besar nasional. “Diskusi revisi UU Pemilu harus diarahkan pada bagaimana memperkuat sistem politik kita untuk mencapai Indonesia Emas. Demokrasi penting, tetapi kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama,” pungkasnya.

PSI berharap revisi ini menghasilkan sistem politik yang tidak hanya demokratis, tetapi juga efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu alat hukum yang mampu mengarahkan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu

    Ninik Rahayu: Tempo Sudah Jalankan Rekomendasi Dewan Pers

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu, menyampaikan keterangan tertulis sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara gugatan perdata Menteri Pertanian terhadap PT Tempo Inti Media Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, Ninik menegaskan bahwa gugatan tersebut berada dalam ruang lingkup sengketa pers yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Rico Alviano

    Pemerintah Diminta Percepat Bantuan Banjir Bandang Sumbar

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Rico Alviano, mendesak pemerintah mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang hingga kini masih banyak terisolasi. Rico mengatakan bahwa setelah 10 hari bencana melanda, sejumlah daerah masih mengalami pemadaman listrik total dan […]

  • Rudianto Lallo

    Desakan Restorative Justice di Kasus Guru Honorer Supriyani Makin Menguat

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mendesak agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo menerapkan konsep restorative justice dalam kasus yang menimpa guru honorer SD Negeri 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani. Kasus yang melibatkan dugaan penganiayaan ringan terhadap murid ini dinilai tidak layak untuk diproses lebih jauh […]

  • Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, saat menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Sura di di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (9/5/2025). Sumber foto : Humas Kemendukbangga

    Menteri Wihaji Minta DAK Cilacap Dimanfaatkan Secara Optimal

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, meminta Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp16 miliar yang dialokasikan untuk program pembangunan keluarga, kependudukan, dan pengendalian penduduk. Permintaan tersebut disampaikan Wihaji saat menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Sura, di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, […]

  • Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Disebut Dukung Amran, Jokowi : Semua Calon Baik

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali jadi sorotan setelah dikaitkan dengan pencalonan Amran Sulaiman sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, Jokowi membantah kabar dirinya terlibat dalam proses pencalonan tersebut. “Ya semua nama baik, itu urusan internal PPP,” ujar Jokowi singkat di kediaman pribadinya di Solo, Rabu (28/5/2025). Saat didesak […]

  • Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Mekarwangi Tanah Sareal Kota Bogor pada Rabu (7/5/2025)

    Sekcam Tanah Sareal Uay Sutiawan: Koperasi Harus Jadi Pilar Ekonomi Bangsa

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal, Uay Sutiawan, menekankan pentingnya menjiwai semangat koperasi dalam sambutannya pada acara Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Mekarwangi, yang berlangsung pada Rabu (7/5/2025) di Kota Bogor. Menurut Uay, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi biasa, melainkan soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, koperasi harus dijadikan pegangan […]

expand_less