Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Ninik Rahayu: Tempo Sudah Jalankan Rekomendasi Dewan Pers

Ninik Rahayu: Tempo Sudah Jalankan Rekomendasi Dewan Pers

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu, menyampaikan keterangan tertulis sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara gugatan perdata Menteri Pertanian terhadap PT Tempo Inti Media Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, Ninik menegaskan bahwa gugatan tersebut berada dalam ruang lingkup sengketa pers yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan pengadilan umum.

Ninik menjelaskan bahwa Tempo telah menjalankan secara penuh penilaian dan rekomendasi Dewan Pers (PPR) Nomor 3/PPr-DP/VI/2025 terkait pemberitaan yang dipersoalkan. Ia menegaskan langkah tersebut sudah mengakhiri sengketa etik antara kedua pihak.

“Tempo telah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Pers pada 19 Juni 2025. Dengan demikian, sengketa etik ini secara hukum telah selesai melalui mekanisme yang diamanatkan UU Pers,” kata Ninik dalam keterangannya yang diterima redaksi Radiant Voice, Senin (17/11).

Amicus Curiae untuk Meluruskan Posisi Hukum Sengketa Pers

Sebagai amicus curiae, Ninik memberikan perspektif hukum untuk membantu majelis hakim memahami konteks penyelesaian sengketa pers. Ia menegaskan bahwa karakter perkara a quo sepenuhnya terkait kode etik jurnalistik.

“Setiap persoalan yang menyangkut materi pemberitaan otomatis merupakan ranah kerja jurnalistik. Karena itu, penyelesaiannya wajib menggunakan mekanisme Undang-Undang Pers, bukan melalui gugatan perdata,” ujarnya.

Ninik juga menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan lex specialis yang mengatur secara khusus mekanisme penilaian, hak jawab, hak koreksi, dan mediasi melalui Dewan Pers.

Dalam keterangannya, Ninik kembali mengingatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Pers.

“Pers menjalankan fungsi konstitusional sebagai media informasi, kontrol sosial, dan penyalur hak berekspresi warga negara. Karena itu, wartawan tidak tepat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas karya jurnalistik ketika mekanisme etik telah ditempuh,” tegasnya.

Pengadilan Diingatkan Periksa Kewenangan Absolut

Berdasarkan doktrin hukum acara perdata, Ninik menjelaskan bahwa jika objek gugatan berada di luar yurisdiksi, hakim wajib secara ex officio menyatakan tidak berwenang.

“Objek perkara ini adalah sengketa kode etik jurnalistik. Satu-satunya lembaga yang berwenang menilainya adalah Dewan Pers. Karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan aspek kewenangan absolut,” jelasnya.

Gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo berawal dari poster dan judul pemberitaan edisi 16 Mei 2025. Namun, menurut Dewan Pers, Tempo telah menjalankan semua rekomendasi, termasuk mengubah judul poster di media sosial.

Dengan adanya keterangan tertulis sebagai amicus curiae ini, Ninik Rahayu berharap pengadilan dapat mempertimbangkan posisi hukum kebebasan pers dan mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang telah ditetapkan undang-undang (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Sumber foto : Humas Ditjen PSDKP

    KKP Segel Pagar Laut Misterius 30 Km yang Resahkan Nelayan

    • calendar_month Jumat, 10 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    TANGERANG, CUPLIKAN.CO.ID – Pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer yang mencaplok wilayah pesisir di enam kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyegelan dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. “Pemerintah tidak boleh kalah. Penyegelan dilakukan karena pagar ini sudah […]

  • Raja Ampat

    Terungkap! Ini Daftar Lengkap Perusahaan Tambang di Raja Ampat

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik tambang nikel di Raja Ampat akhirnya membuka tabir siapa saja pemain besar di balik aktivitas ekstraksi sumber daya alam di surga bawah laut Indonesia ini. Berdasarkan data resmi, terdapat lima perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Salah satunya, PT Gag Nikel, menjadi satu-satunya […]

  • Zezen Zaenal Mutaqin (Voicer)

    Krisis Independensi Intelektual

    • calendar_month Sabtu, 10 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Oleh : Zezen Zainal Muttaqien* Pada 2022 saya berkunjung ke kampus tertua di dunia. Kampus itu berada di kota Fez, Maroko. Nama kampunya: Universitas Al-Qarawiyin. Kampus itu berada di tenga-tengah grand bazar kota Fez. Kampus yang berdiri pada 859 M itu masih berdiri kokoh dan terjaga. Sebagian proses pembelajaran masih dipertahankan dengan model halaqah: guru […]

  • Kompolnas

    Andi Syafrani Gugat Pansel Kompolnas dan Presiden di PTUN Jakarta

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi terdaftar hari ini dengan nomor 400/G/TF/2024/PTUN.Jkt. Gugatan ini diajukan oleh Andi Syafrani, peserta seleksi calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Gugatan ini ditujukan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Kompolnas yang diketuai oleh Prof. Hermawan Sulistyo serta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Andi, gugatan […]

  • Novita Wijayanti

    Novita Wijayanti Dorong Kebangkitan Perempuan Gerindra Lewat PIRA 2025–2030

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Politikus Partai Gerindra, Novita Wijayanti, resmi memimpin Perempuan Indonesia Raya (PIRA) untuk periode 2025–2030, menggantikan Sumarjati Arjoso. Penetapan tersebut disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) PIRA yang digelar di Jakarta, Kamis (9/10/2025) malam. Dalam pidato perdananya, Novita menegaskan bahwa kepemimpinannya akan menjadi babak baru bagi kebangkitan perempuan Gerindra dalam politik dan pengabdian sosial. […]

  • Para tokoh nasional menghadiri Muktamar VI PBB yang digelar di Denpasar, Bali pada Senin (13/01/2025). Di antaranya : Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi sekaligus pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra, Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Sumber foto : Istimewa.

    Hadiri Muktamar PBB, Viva Yoga : Mari Bangun Bangsa melalui Kolaborasi

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi politik demi membangun bangsa. Acara yang digelar pada Senin (13/01/2025) di Denpasar, Bali, ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Transmigrasi dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, yang menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan muktamar […]

expand_less