Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ahmad Irawan Dorong Revisi UU Pemilu 2025 dengan Metode Omnibus Law

Ahmad Irawan Dorong Revisi UU Pemilu 2025 dengan Metode Omnibus Law

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
  • visibility 32
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II dan Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu melalui pendekatan Omnibus Law. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen”, yang diadakan oleh DPP KNPI di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

Irawan menyatakan bahwa revisi UU Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa metode Omnibus Law dipilih untuk mengatasi konflik norma, kebingungan interpretasi, dan redundansi dalam pengaturan pemilu.

“Dengan Omnibus Law, proses pembahasan undang-undang akan lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya,” jelasnya.

Menurut Irawan, pembahasan revisi UU Pemilu harus dipercepat agar tidak bias oleh kepentingan politik. Ia menyadari bahwa setiap undang-undang yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan paket politik, memiliki bobot politik yang tinggi.

“Kita berusaha meminimalisir dominasi kepentingan partai dengan mendorong proses ini lebih cepat,” katanya.

Ia juga menyoroti beberapa isu besar dalam revisi UU Pemilu, termasuk presidential threshold dan parliamentary threshold. Ahmad menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait isu-isu ini menjadi salah satu tantangan besar yang perlu disikapi dalam revisi undang-undang.

“Keputusan MK bersifat final dan mengikat, tetapi harus ada konsistensi dalam putusannya,” ujarnya.

Irawan mengkritisi ketidakpastian yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan isu-isu terkait pemilu. Ia mencontohkan perubahan sikap MK terhadap presidential threshold, yang sebelumnya dianggap konstitusional tetapi belakangan diputuskan berbeda.

“Hal seperti ini harus diantisipasi dengan adanya pembatasan dalam ranah kebijakan pembentukan undang-undang,” tegasnya.

Selain itu, Irawan juga menyoroti isu terkait partai politik non-parlemen, termasuk wacana penggabungan partai kecil yang tidak lolos ambang batas parlemen.

“Daripada terus-menerus tidak lolos, lebih baik ada opsi untuk penggabungan. Ini salah satu solusi yang perlu kita kaji dalam revisi undang-undang,” ujarnya.

Irawan juga menyebutkan perlunya merevisi aturan pencalonan dalam pemilu, termasuk syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Ia menekankan bahwa revisi harus dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, sesuai dengan arahan MK.

Dalam konteks internasional, Irawan membandingkan ambang batas pemilu di Indonesia dengan 40 negara lain yang menggunakan sistem proporsional.

“Angka electoral threshold di dunia sangat beragam, mulai dari 0,6% hingga 10%, seperti di Turki. Kita perlu mempertimbangkan angka yang ideal untuk Indonesia,” katanya.

Irawan juga menyoroti tantangan regenerasi calon legislatif, khususnya keterwakilan perempuan. Ia mengakui bahwa partai politik sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kuota caleg perempuan.

“Kita membutuhkan organisasi yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional untuk menjawab tantangan regenerasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irawan mengajak publik untuk terlibat aktif dalam pembahasan revisi UU Pemilu. “Revisi ini bukan hanya untuk partai politik, tetapi untuk memperkuat demokrasi kita ke depan,” katanya.

Sebagai penutup, Irawan menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus mencerminkan kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

“Kita harus memastikan bahwa perubahan ini benar-benar membawa manfaat bagi stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Olly Dondokambey

    PDIP Tunda Kongres, Megawati Tunggu Momen yang Tepat!

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – PDI Perjuangan (PDIP) hingga kini belum juga menggelar kongres partai yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada April 2025. Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena partai masih fokus pada pembenahan internal usai gelaran Pilkada serentak 2024. “Kadang-kadang Ibu (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri) kan selalu melihat suasana. Kita baru habis […]

  • Ketum SMUK Apresiasi Razia Masif Begal dan Balap Liar Jajaran Komjen Asep Edi Suheri, Desak Patroli Konsisten

    Ketum SMUK Apresiasi Razia Masif Begal dan Balap Liar Jajaran Komjen Asep Edi Suheri, Desak Patroli Konsisten

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAKARTA, relevan.co.id – Langkah tegas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) bersama tim gabungan dalam memberantas aksi begal dan balap liar di lima wilayah DKI Jakarta mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Dalam beberapa minggu terakhir, aparat kepolisian secara masif menggelar operasi skala besar dan membentuk Satgas Pemburu Begal guna memulihkan keamanan jalanan […]

  • Hasto Kristiyanto (Sekjen DPP PDI Perjuangan)

    PDIP Apresiasi Langkah Prabowo Kembalikan Peran Indonesia di Kancah Global

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan dalam arah yang positif, terutama dalam mengangkat kembali posisi Indonesia di kancah internasional. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa partainya mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam bersuara terhadap isu kemanusiaan global, seperti tragedi […]

  • Peneliti SMRC Saidiman Ahmad

    Jokowi Gabung PSI, SMRC : Bisa Dongkrak Suara dan Dana Bagi PSI

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 99
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Spekulasi bergabungnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus jadi perbincangan panas. Banyak kalangan memprediksi jika Jokowi bergabung ke dalam tubuh PSI, maka kepopuleran Jokowi akan turut mengerek popularitas dari PSI. Namun, sebagaimana diberitakan sebelumnya,  peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, mengungkap data mengejutkan bahwa elektabilitas Jokowi […]

  • Meksiko

    Wali Kota Chilpancingo Tewas Dipenggal Kurang dari Seminggu Setelah Dilantik

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    MEKSIKO, CUPLIKAN.CO.ID – Alejandro Arcos, Wali Kota Chilpancingo, Guerrero, Meksiko, dibunuh pada hari Minggu, (6/10/2024) hanya enam hari setelah dilantik. Kematian tragis ini telah dikonfirmasi oleh Gubernur Guerrero, Evelyn Salgado. “Kematian dan kehilangan beliau adalah duka bagi seluruh masyarakat Guerrero dan memicu kemarahan kami,”kata Salgado sebagaimana dilaporkan Reuters. Kantor Kejaksaan Negara Bagian Guerrero telah memulai […]

  • Logo AJI

    AJI Peringatkan Ancaman Demokrasi dari Pembungkaman Media

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai maraknya kekerasan dan pembatasan kerja jurnalis belakangan ini bukan sekadar masalah profesi, melainkan sudah menyentuh jantung demokrasi Indonesia. Dalam catatan AJI, hingga akhir Agustus 2025 terdapat 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan puncaknya terjadi saat aksi demonstrasi 25–30 Agustus. Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menegaskan […]

expand_less