Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Dorong Revisi Aturan Senjata Api, Bamsoet Tekankan Kepastian Hukum

Dorong Revisi Aturan Senjata Api, Bamsoet Tekankan Kepastian Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang mengatur kepemilikan senjata api. Menurutnya, regulasi ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan pembaruan yang lebih spesifik dan modern.

“Perubahan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sangat penting agar memuat aturan yang lebih jelas tentang hak, kewajiban, dan mekanisme penggunaan senjata api oleh warga sipil. Termasuk tata cara penggunaannya untuk bela diri serta pengawasan terhadap pemilik izin khusus,” ujar Bamsoet saat menjadi co-promotor dan penguji dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Jakarta, Selasa (19/11/2024) kemarin.

Sidang ini mengangkat penelitian Agusetiawan yang berjudul “Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api”. Hadir dalam sidang ini antara lain Rektor Universitas Borobudur Prof. Bambang Bernanthos dan Direktur Pascasarjana Prof. Faisal Santiago.

Bamsoet menilai, peraturan terkait senjata api yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Perpu Nomor 20 Tahun 1960, belum mencakup aturan teknis yang jelas tentang penggunaan senjata api oleh warga sipil. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum, bahkan berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap pemilik izin.

“Warga sipil memang diperbolehkan memiliki senjata api untuk melindungi diri, tetapi teknis penggunaannya seperti kapan boleh mengarahkan atau menembak sebagai peringatan, hingga kini belum diatur secara spesifik. Revisi ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (Perikhsa), Bamsoet mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 27 ribu pemilik izin khusus senjata api bela diri di Indonesia. Ia menyebut rancangan naskah akademik untuk revisi UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah disiapkan dan diharapkan dapat menjadi inisiatif DPR pada periode 2024-2029.

“Peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga sangat dibutuhkan untuk mengatur lebih rinci, seperti penggunaan peluru hampa atau peluru karet sebagai tahapan peringatan sebelum menggunakan peluru tajam,” paparnya.

Bamsoet juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap izin kepemilikan senjata api untuk mencegah penyalahgunaan, sembari memastikan pemiliknya memahami etika serta tanggung jawab besar dalam penggunaannya.

“Kepemilikan senjata api bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab besar. Aturan yang jelas akan melindungi pemilik dan masyarakat sekaligus mencegah pelanggaran hukum,” katanya.

Ia berharap, revisi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik senjata api, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat secara umum.

“Dengan revisi dan regulasi yang lebih baik, kita bisa menciptakan ekosistem hukum yang mendukung hak bela diri tanpa melupakan prinsip keamanan dan kepatuhan hukum,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan dalam pertemuan antara perwakilan Mahasiswa dan Pimpinan DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (03/09).

    PB HMI Gagas Koreksi Indonesia, Desak Reformasi Partai Politik

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan meluncurkan gerakan “Koreksi Indonesia” dalam audiensi bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9), sebagai refleksi keresahan generasi muda atas masa depan bangsa dan kinerja institusi publik. Ia memperingatkan, abainya pembenahan institusi merupakan “bom waktu” yang dapat meledak kapan saja karena kesenjangan dan ketidakadilan […]

  • Rektor terpilih UI, Heri Hermansyah

    Heri Hermansyah Terpilih Memimpin Universitas Indonesia Hingga 2029

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Heri Hermansyah resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2024-2029 setelah memenangkan pemungutan suara yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat UI (MWA UI) di Balai Sidang UI, Kampus Depok, pada Senin (23/9). Heri unggul dengan meraih 18 suara, mengalahkan dua kandidat lainnya, Teguh Dartanto yang memperoleh 4 suara dan Ari Fahrial […]

  • Aksi Unjuk Rasa ASN Kemendikti Saintek pada Senin (20/1/2025). Sumber foto : KOMPAS.

    Pegawai Kemendikti Gelar Aksi Protes, Soroti Kepemimpinan Mendikti

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kementerian, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (20/1/2025). Dengan mengenakan pakaian serba hitam, mereka menyampaikan protes terhadap tindakan yang dinilai tidak adil dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro. Para pegawai […]

  • KPU

    Doli Kurnia Geram! KPU Dinilai Langgar Kepercayaan DPR Soal Jet

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat anggotanya terkait penggunaan pesawat jet pribadi (private jet). Doli menyebut kasus ini bukan sekadar persoalan etika, melainkan bentuk pengkhianatan […]

  • Forum Santri Nusantara

    Forum Santri Nusantara Desak Golkar Pecat Atalia Praratya

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    BANDUNG, CUPLIKAN.CO.ID – Puluhan massa dari Forum Santri Nusantara (Bandung Raya) mendatangi rumah pribadi Atalia Praratya, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di kawasan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Selasa (14/10/2025). Mereka menuntut agar Atalia dipecat dari jabatannya sebagai anggota DPR RI usai pernyataannya yang menyoroti penggunaan APBN untuk pembangunan kembali Pondok Pesantren Al […]

  • Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (tengah).

    IJTI: Penetapan Tersangka Jurnalis Harus Libatkan Dewan Pers

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV oleh Kejaksaan Agung menuai sorotan tajam dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Organisasi profesi jurnalis televisi ini menegaskan bahwa segala persoalan menyangkut produk jurnalistik semestinya melalui mekanisme Dewan Pers, bukan langsung dijerat pidana. Dalam siaran pers resminya, IJTI menyampaikan bahwa mereka mendukung pemberantasan korupsi dan […]

expand_less