Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » IJTI: Penetapan Tersangka Jurnalis Harus Libatkan Dewan Pers

IJTI: Penetapan Tersangka Jurnalis Harus Libatkan Dewan Pers

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV oleh Kejaksaan Agung menuai sorotan tajam dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Organisasi profesi jurnalis televisi ini menegaskan bahwa segala persoalan menyangkut produk jurnalistik semestinya melalui mekanisme Dewan Pers, bukan langsung dijerat pidana.

Dalam siaran pers resminya, IJTI menyampaikan bahwa mereka mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, namun memperingatkan agar kebebasan pers tidak dikorbankan dalam proses tersebut.

“Kami tidak dalam posisi membela pelanggaran hukum. Namun jika produk jurnalistik dijadikan dasar penetapan tersangka, maka itu harus diproses melalui Dewan Pers lebih dahulu,” tegas pernyataan IJTI, Selasa (22/4/2025).

IJTI menyayangkan apabila konten pemberitaan yang dikategorikan sebagai “berita negatif” justru dianggap sebagai bentuk perintangan penyidikan. Mereka menilai, hal tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan melemahkan fungsi kontrol sosial media terhadap kekuasaan.

“Langkah ini bisa menjadi preseden yang membahayakan,” lanjut IJTI. “Jika dibiarkan, jurnalis dan media bisa dijerat hukum karena sikap kritisnya terhadap lembaga negara.”

IJTI juga menekankan bahwa kemerdekaan pers dijamin konstitusi dan dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999. Setiap sengketa pemberitaan, menurut mereka, wajib diselesaikan melalui mediasi Dewan Pers sebelum menempuh jalur hukum.

“Kami menyerukan agar aparat penegak hukum menghormati peran pers, tidak represif terhadap kerja jurnalistik,” tulis pernyataan tersebut.

Sebagai penutup, IJTI mengingatkan jurnalis untuk tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan tidak takut dalam menyuarakan kebenaran. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi lebih lanjut dan membuka ruang dialog dengan Dewan Pers agar persoalan ini tidak menimbulkan dampak buruk terhadap demokrasi (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masoud Pezeshkian

    Iran Tegaskan Tak Ada Kiriman Senjata ke Rusia

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa pemerintahnya tidak mengirimkan senjata apapun ke Rusia sejak ia mulai menjabat pada bulan Agustus lalu. Pernyataan ini disampaikan setelah tuduhan dari negara-negara Barat yang menyebutkan bahwa Teheran telah mengirimkan misil balistik ke Moskow pada bulan September. “Meskipun mungkin ada pengiriman di masa lalu, saya dapat memastikan bahwa […]

  • Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat

    NasDem Tegaskan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029

    • calendar_month Senin, 14 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai NasDem menegaskan dukungannya untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait keterlibatan NasDem dalam kabinet pemerintahan mendatang. Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menekankan bahwa sikap partai telah jelas sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo […]

  • Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyalami Kapolri Sigit Listyo, dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri beserta jajarannya di

    Bamsoet Desak Kolaborasi Antarlembaga Perangi Judol di Indonesia

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menggarisbawahi pentingnya penanganan yang lebih serius terhadap kasus judi online di Indonesia. Menurut Bamsoet, persoalan ini perlu melibatkan banyak pihak dan tindakan yang lebih berani. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa keterlibatan judi online bukan hanya di […]

  • Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

    Gagal Fungsi! Chromebook Rp9,9 T Dikorupsi Diam-Diam

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) ternyata menyimpan skandal besar. Kejaksaan Agung resmi meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan, setelah menemukan indikasi kuat korupsi berjamaah dalam proyek digitalisasi pendidikan nasional tahun 2019–2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkap bahwa proyek ini […]

  • Kapel Sistina bersiap untuk Konklaf 2025 ( Sumber Foto : AFP)

    Konklaf dari Abad Pertengahan hingga saat ini

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    VATIKAN, CUPLIKAN.CO.ID – Konklaf seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Abad Pertengahan dan didirikan untuk mencegah kekosongan Takhta Suci (Sede Vacante) yang berkepanjangan serta campur tangan dari pihak luar. Istilah “Konklaf” berasal dari dua kata Latin: cum (dengan) dan clavis (kunci). Dalam terminologi Gereja, istilah ini merujuk pada tempat tertutup di mana pemilihan Paus […]

  • Komisi III DPR RI

    DPR Dituding Salah Kutip Masukan RUU KUHAP

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai DPR RI dan Pemerintah mencederai proses legislasi karena salah mencantumkan dan memelintir masukan masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Temuan itu muncul setelah rapat Panja RUU KUHAP yang digelar hanya dua hari pada 12–13 November 2025. Dalam rilis resminya yang […]

expand_less