Mahasiswa UIN Jakarta Menang di MK, Anggaran MBG Resmi Dipisahkan dari Dana Pendidikan
- account_circle MA
- calendar_month Senin, 3 Agt 2026
- visibility 48
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan turut mengangkat kiprah tiga mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketiganya menjadi bagian dari enam pemohon yang mengajukan uji materi terhadap ketentuan tersebut.
Ketiga mahasiswa tersebut ialah Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, dan Rikza Anung Andita Putra. Bersama tim Hukum Dignity Law Firm, guru honorer Sa’ed, karyawan swasta Indra Kusuma, serta Yayasan Taman Belajar Nusantara, mereka mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena menilai pengalokasian dana MBG sebagai bagian dari fungsi pendidikan berpotensi mengurangi ruang anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi amanat konstitusi mengenai pembiayaan pendidikan.
Sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, ketiganya menilai pengelolaan anggaran negara harus tetap berpedoman pada ketentuan konstitusi. Dalam permohonannya, mereka tidak mempersoalkan keberadaan Program MBG, melainkan sumber pembiayaannya. Menurut para pemohon, program penyediaan makanan bergizi bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan, sehingga pembiayaannya tidak semestinya diambil dari pos anggaran pendidikan.
Dalam dokumen permohonan disebutkan bahwa pada APBN 2026, anggaran MBG yang dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan mencapai Rp223,6 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan pendidikan seperti kesejahteraan guru, beasiswa bagi peserta didik, serta pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan.
Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Dalam putusannya, MK memerintahkan agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028 atau dua tahun sejak putusan dibacakan pada 30 Juli 2026. Pelaksanaannya juga dimungkinkan lebih cepat, yakni mulai APBN 2027 apabila struktur anggaran negara telah memungkinkan.
Dengan putusan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis tetap dapat dilaksanakan melalui pos anggaran tersendiri, sementara alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan diharapkan dapat difokuskan untuk mendukung kebutuhan utama sektor pendidikan, seperti peningkatan kesejahteraan guru, pemberian beasiswa, serta penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai amanat konstitusi.
- Penulis: MA

Saat ini belum ada komentar