Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Yandri Susanto Ingatkan Risiko Hukum Pembentukan Koperasi Asal-asalan

Yandri Susanto Ingatkan Risiko Hukum Pembentukan Koperasi Asal-asalan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MANADO, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pembentukan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

Menurut Yandri, proses pendirian koperasi harus melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan khusus yang terdokumentasi dengan berita acara resmi. Ia memperingatkan bahwa koperasi yang dibentuk tanpa prosedur jelas bisa berujung pada gugatan di pengadilan umum maupun tata usaha negara.

“Kalau ada proses pendirian koperasi cacat secara administrasi, pasti akan dievaluasi. Kita tidak ingin ini nanti digugat karena tidak sesuai prosedur,” ujar Yandri dalam peluncuran dan dialog pembentukan koperasi di Manado, Sabtu (31/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, Yandri juga meminta dukungan para notaris, terutama yang berada di Kota Manado, untuk membantu proses pengurusan akta koperasi di kabupaten/kota lain yang masih kekurangan notaris. Menurutnya, fleksibilitas wilayah kerja notaris penting untuk mendukung pemerataan layanan hukum.

“Notaris dari Manado bisa bantu daerah lain. Ini demi mempercepat legalitas koperasi secara merata,” ujarnya.

Yandri berharap seluruh proses pembentukan koperasi benar-benar tertib, akuntabel, dan melibatkan partisipasi warga.

“Koperasi itu bisnis masyarakat, bukan proyek segelintir orang. Maka harus transparan sejak awal,” tegasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mewakili pemerintah dalam sidang uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di MK. Sumber foto : Istimewa.

    Pemerintah Bela Revisi UU TNI, Mahasiswa Gugat ke MK!

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, hadir dalam sidang uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Senin (23/6/2025). Dalam persidangan, pemerintah mempertanyakan legal standing atau kedudukan hukum para […]

  • Warga saat melihat puing-puing Gedung Grahadi yang menjadi korban pembakaran oleh massa.

    Publik Curiga Penjarahan Rumah Politikus Bukan Aksi Spontan Biasa

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gelombang penjarahan yang menyasar rumah sejumlah politikus dan pejabat negara menggegerkan publik. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kediaman Uya Kuya, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani diserbu massa yang sebagian besar berusia remaja. Pola kejadian yang berurutan dan minimnya pengamanan memunculkan dugaan adanya koordinasi yang rapi di balik […]

  • Presiden Prabowo Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon pada Jum'at (6/6/2025). Sumber foto : Instagram @sekretariat.kabinet

    G7 Undang Prabowo! PM Kanada Langsung Telepon Presiden

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dunia internasional kembali memberikan sorotan pada Indonesia. Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7) yang akan digelar di Kananaskis, Alberta, Kanada, pada pertengahan Juni 2025. Menariknya, undangan tersebut tak hanya datang lewat jalur diplomatik biasa. PM […]

  • Pasangan calon Wali Kota Depok dari PKS Imam Budi Hartono dan Calon Wakil Wali Kota Depok dari Golkar, Ririn Farabi Arafiq pada pilkada Depok 2024. Sumber foto : ANTARA.

    PKS Keok di Depok, Pengamat Ungkap Dua Faktor Utama

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 39
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah 20 tahun lamanya menguasai pemerintahan di Kota Depok, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada akhirnya tumbang dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 ini. Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, mengungkapkan analisisnya terkait kekalahan kandidat PKS dalam Pilkada Depok 2024. Ia menyoroti dua faktor utama yang memengaruhi hasil tersebut. “Faktor pertama adalah rasionalitas pemilih […]

  • Ketua Poksi X Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, bersama Sri Suparni Bahlil, seusai melaksanakan sholat idul adha di Masjid DPP Partai Golkar, Jum'at (6/6/2025).

    Lewat Qurban, Al-Hidayah dan Golkar Hadirkan Kebahagiaan di Hari Raya

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Semarak Idul Adha 1446 H dimanfaatkan oleh DPP Pengajian Al-Hidayah dan Partai Golkar untuk menyapa masyarakat lewat kegiatan sosial. Bertempat di Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Golkar menggelar penyembelihan hewan qurban sebanyak 61 ekor Sapi dan 4 ekor kambing, dan menyalurkan daging tersebut kepada warga yang membutuhkan, Sabtu (7/6). Bekerja sama dengan […]

  • Menteri HAM, Natalius Pigai

    Menteri HAM Usul Halaman DPR Jadi Pusat Demo Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar gedung-gedung perkantoran yang memiliki halaman luas, termasuk DPR RI di Senayan, Jakarta, dijadikan pusat demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tujuannya agar aksi unjuk rasa tidak lagi mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya. “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi […]

expand_less