Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » 401,65 Miliar Dikembalikan, Adhiyaksa Watch Pertanyakan Tersangka Ekspor Nikel CNI

401,65 Miliar Dikembalikan, Adhiyaksa Watch Pertanyakan Tersangka Ekspor Nikel CNI

  • account_circle IP
  • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
  • visibility 78
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ilustrasi

Jakarta — Adhiyaksa Watch Indonesia mempertanyakan arah penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan dan ekspor bijih nikel yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI). Pengembalian uang sebesar Rp401,65 miliar kepada negara dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk mengakhiri pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.

Direktur Eksekutif Nasional Adhiyaksa Watch Indonesia, Muhamad Ikram Pelesa, menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara merupakan bagian dari proses hukum, tetapi tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana maupun pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

“Pengembalian uang negara tentu harus diapresiasi. Tetapi persoalan hukumnya tidak otomatis selesai. Jika dalam proses penyidikan ditemukan dugaan tindak pidana dan keterlibatan pihak-pihak tertentu, maka seluruh aktor yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” ujar Ikram dalam keterangannya di Jakarta.

Ikram menilai perkara CNI memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan aktivitas ekspor bijih nikel dalam jumlah besar pada periode 2017–2020. Adhiyaksa Watch menyoroti dugaan kegiatan ekspor yang dilakukan ketika persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, namun kegiatan ekspor tetap memperoleh rekomendasi.

Selain itu, dugaan ketidaksesuaian atau manipulasi hasil uji kadar nikel yang berkaitan dengan proses ekspor juga, menurut Ikram, harus diungkap secara menyeluruh dalam proses penyidikan.

“Ini bukan persoalan administratif yang berlangsung dalam ruang tertutup. Ekspor jutaan ton bijih nikel membutuhkan dokumen, rekomendasi, pemeriksaan, persetujuan dan keterlibatan berbagai institusi. Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana seluruh proses tersebut bisa berlangsung apabila memang terdapat pelanggaran hukum,” katanya.

Menurut Ikram, besarnya volume ekspor dan banyaknya pengapalan menjadi alasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada aspek pengembalian kerugian negara.

Ia menyebut aktivitas ekspor yang mencapai jutaan ton serta puluhan kali pengapalan menunjukkan bahwa perkara tersebut perlu dilihat sebagai dugaan pelanggaran tata kelola yang sistematis, bukan sekadar persoalan antara korporasi dan negara.

“Pertanyaannya sederhana, bagaimana ekspor dalam skala jutaan ton dapat berlangsung jika seluruh persyaratan hukum benar-benar bermasalah? Kalau ada dokumen yang tidak sesuai, ada rekomendasi yang diterbitkan, atau ada kewenangan yang disalahgunakan, maka harus ditelusuri siapa yang memberikan jalan bagi kegiatan tersebut,” tegas Ikram.

Adhiyaksa Watch Indonesia juga mendesak Kejaksaan Agung mengusut kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara apabila alat bukti mengarah ke sana.

Ikram menilai, apabila terdapat pejabat atau pihak lain yang menggunakan kewenangan administratif untuk memfasilitasi kegiatan ekspor yang melanggar ketentuan, maka pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada seluruh pihak yang terbukti terlibat.

“Jangan sampai korporasi mengembalikan uang negara, sementara aktor yang diduga membuka jalan bagi terjadinya pelanggaran justru tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum harus melihat seluruh rantai peristiwa, bukan hanya ujungnya,” ujarnya.

Adhiyaksa Watch juga menyoroti proses penyidikan yang telah berjalan sejak April 2025. Pemeriksaan terhadap 116 saksi, tiga ahli, serta penyitaan 143 dokumen, menurut Ikram, semestinya telah memberikan gambaran yang semakin terang mengenai konstruksi perkara.

“Dengan proses penyidikan yang sudah berjalan panjang dan berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan, publik tentu berharap ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Proses hukum tidak boleh berhenti pada pemulihan uang negara,” katanya.

Ikram menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak boleh diposisikan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana.

“Uang negara harus kembali, tetapi hukum juga harus berjalan. Kalau memang alat bukti cukup, tetapkan tersangka. Kalau ada penyelenggara negara yang terlibat, proses sesuai hukum. Jangan biarkan pengembalian uang menjadi akhir dari perkara yang seharusnya dibongkar sampai ke aktor intelektualnya,” tegasnya.

Adhiyaksa Watch Indonesia meminta Kejaksaan Agung menuntaskan perkara tersebut secara transparan, profesional dan akuntabel. Lembaga itu juga mendesak agar seluruh pihak yang terbukti memiliki peran dalam dugaan penyimpangan tata kelola ekspor nikel diproses tanpa pandang bulu.

“Kasus ini bukan hanya tentang Rp401,65 miliar. Ini tentang bagaimana tata kelola sumber daya alam dijalankan dan apakah kewenangan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan hukum dan kepentingan publik. Negara tidak boleh hanya mendapatkan kembali uangnya, tetapi kehilangan keadilan,” pungkas Ikram.

  • Penulis: IP

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pihaknya berupaya menjaga agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengalami penyusutan karena dana tersebut memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan di berbagai daerah. “TKD merupakan instrumen penting agar pembangunan tetap berlanjut,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, (Rabu/24/6/2026). Ia menjelaskan bahwa Komisi […]

  • Hasil tangkapan layar siaran langsung Kompas TV saat Raffi Ahmad dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden.

    Raffi Ahmad Tegaskan Gelar Doktor Murni Penghargaan Prestasi

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Artis dan pengusaha sukses Raffi Ahmad menanggapi kontroversi terkait gelar Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), yang diterimanya sebelum dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi menegaskan gelar tersebut bukan upaya untuk memperkuat posisinya sebagai pejabat. “Gak ada hubungannya sama ini. Ini […]

  • Megawati Sukarno Putri (Kiri), Prabowo Subianto (tengah), Puan Maharani (kanan).

    Megawati Klarifikasi: Tak Ada Perseteruan dengan Prabowo, “Dia Suka Nasi Goreng Saya”

    • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menepis isu bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto sedang tidak harmonis. Dalam pidato politiknya pada perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025), Megawati menegaskan hubungan mereka tetap baik. “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya […]

  • Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman dan Wamentrans Viva Yoga Mauladi

    Maluku Utara Catat Kasus Terbanyak Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Persoalan klasik tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan kembali mencuat. Data Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mencatat ada 17.655 bidang tanah transmigrasi di 85 lokasi seluruh Indonesia yang statusnya masih berada di kawasan hutan atau bahkan taman nasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga transmigran hingga desa yang terlanjur tumbuh di lokasi […]

  • Ini Tanggapan JK atas Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon

    Ini Tanggapan JK atas Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Munculnya gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’, memantik Jusuf Kalla untuk turut berkomentar. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 ini memberi saran agar masyarakat Jakarta tidak emosi dan dapat memilih pemimpin yang terbaik. “Sebaiknya masyarakat memilih yang terbaik, jangan emosi lah,” kata JK di rumahnya, di Jakarta Selatan, pada Senin (9/9/2024). […]

  • Hasan Nasbi

    Istana Tepis Dugaan Gratifikasi Kaesang, Senggol Mega dan Mahfud MD

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam merespons tuduhan dugaan gratifikasi terhadap Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI, pihak Istana melalui Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi memberikan klarifikasi tegas. Menurut Hasan, tuduhan tersebut dianggap tidak relevan karena Kaesang bukanlah penyelenggara negara. “Kaesang bukan pejabat publik, tapi reaksi publik seakan […]

expand_less