Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR Minta Pelaku Karhutla Ditindak, Jangan Hanya Salahkan El Niño

DPR Minta Pelaku Karhutla Ditindak, Jangan Hanya Salahkan El Niño

  • account_circle MA
  • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak bisa semata-mata dianggap sebagai bencana alam akibat kemarau panjang dan fenomena El Niño. Menurutnya, ancaman karhutla telah diperingatkan sejak awal tahun, tetapi belum diikuti langkah pencegahan yang disiplin, terukur, dan mengikat hingga ke pemerintah daerah maupun pemegang konsesi.

“Cuaca ekstrem hanya menciptakan kondisi yang memungkinkan kebakaran meluas. Sumber apinya tetap harus ditelusuri, apakah akibat kelalaian, pembakaran sampah, atau sengaja dilakukan untuk menekan biaya land clearing. Jangan jadikan El Niño sebagai alasan untuk menutupi kegagalan pencegahan maupun kemungkinan pelanggaran hukum,” tegas Ateng melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ateng menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, luas lahan yang terbakar pada semester pertama 2026 telah mencapai lebih dari 100 ribu hektare. Kebakaran bahkan terjadi di kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Way Kambas. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan sistem pencegahan dan pengawasan titik panas (hotspot) belum berjalan optimal di lapangan.

Ia menegaskan, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun pengecualian terbatas terkait kearifan lokal tidak boleh dijadikan celah bagi korporasi untuk melakukan pembakaran demi kepentingan komersial.

Karena itu, Ateng mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan. Penegakan hukum, menurutnya, harus diarahkan untuk mengungkap pihak yang memberi perintah hingga mereka yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pembakaran lahan.

“Jangan hanya menangkap orang yang memegang korek api, sementara pihak yang merencanakan, membiayai, atau menikmati hasil pembukaan lahan tidak tersentuh. Penegakan hukum karhutla harus mengikuti aliran perintah dan keuntungan ekonomi,” ujar politikus Fraksi PKS tersebut.

Dorong Transparansi Data dan Audit Konsesi

Untuk memutus siklus tahunan karhutla, Komisi XII DPR RI mendorong pemerintah membuka data titik panas secara transparan dan mengintegrasikannya dengan peta konsesi perkebunan, kehutanan, serta pertambangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan juga diminta segera melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla.

Ateng menambahkan, sanksi terhadap pelanggar harus diberikan secara berlapis, mulai dari pembekuan izin, gugatan pemulihan lingkungan, hingga sanksi pidana. Jika kelalaian korporasi terbukti menjadi penyebab kebakaran, biaya pemulihan ekosistem tidak semestinya dibebankan kepada APBN maupun APBD.

Di sisi lain, ia menilai masyarakat lokal, termasuk Masyarakat Peduli Api dan Manggala Agni, memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam deteksi dini. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya melarang masyarakat melakukan pembakaran lahan, tetapi juga harus menyediakan alternatif dan sarana pendukung yang memadai.

“Negara harus menyediakan pilihan yang masuk akal dan terjangkau, seperti bantuan alat pencacah biomassa, pengomposan, dan mekanisasi bagi petani kecil. Larangan tanpa alternatif yang realistis akan sulit diterapkan secara konsisten,” jelasnya.

Ateng menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus meminta pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada respons darurat. Menurutnya, kebijakan harus diarahkan pada pencegahan jangka panjang agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang serta membebani anggaran negara.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Okky Madasari

    Dalam Dialog Peradaban, Okky Madasari Kritik Politisasi, Korupsi, dan Kekerasan di Kepolisian

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, RADIANVOICE.ID – Institute Peradaban menggelar Dialog Peradaban dengan tema “Polisi dan Peradaban” di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Rabu (2/10/2024). Diskusi ini menghadirkan Irjen. Pol (Purn) Bekto Suprapto sebagai pembicara utama, dengan penanggap dari berbagai kalangan, seperti Irjen. Pol. Chrisnanda Dwilaksana (Kasespim Lemdiklat Polri), Fahmi Wibawa dari LP3ES, sastrawan sekaligus kritikus sosial Okky Madasari, dan […]

  • Putri Wales Catherine Selesaikan Perawatan Kemoterapi

    Putri Wales Catherine Selesaikan Perawatan Kemoterapi

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    WALES, CUPLIKAN.CO.ID – Istri dari Pangeran Wales William, Putri Catherine, mengungkapkan perasaan leganya setelah menyelesaikan perawatan kemoterapi melalui video yang dirilis oleh Istana Kensington. Catherine mengungkapkan, bahwa pada bulan Maret lalu dirinya menjalani perawatan kanker dan membuatnya sering tidak terlihat di hadapan publik. Dalam pesan video yang emosional itu, Putri Catherine mengatakan, tahun ini telah […]

  • Calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, tiba di Bandara LaGuardia bersama suaminya, Douglas Emhoff, setelah debat. Sumber foto : The Sydney Morning Herald

    Kamala Harris Menangkan Debat Perdana Melawan Trump

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    PHILADHELPIA, CUPLIKAN.CO.ID – Donald Trump dan Kamala Harris bertemu untuk pertama kalinya di panggung debat presiden di Philadelphia pada Selasa malam. Meskipun berjabat tangan, keduanya tidak saling cocok. Dalam 90 menit yang penuh ketegangan itu, Harris sering menggoyahkan mantan presiden AS itu dengan serangan pribadi yang membuat Trump kehilangan fokus dan meningkatkan ketegangan dalam forum […]

  • Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono,

    Jaga Kekhidmatan Takbiran, Polres Bondowoso Larang Penggunaan Sound Horeg

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Polres Bondowoso mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan sound horeg dalam takbir keliling. Keputusan ini diambil untuk menjaga kekhidmatan malam takbiran sekaligus menghindari gangguan yang kerap ditimbulkan oleh suara bising dari pengeras suara berdaya tinggi. Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono, menjelaskan bahwa larangan ini […]

  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji (tengah),

    Bahlil Minta Golkar Turun ke Bawah, Dekat dengan Rakyat

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya kehadiran kader Golkar langsung di tengah masyarakat. Ia menegaskan politik tidak boleh berhenti hanya di gedung parlemen, tetapi harus hadir di jalan, di kampung, dan di ruang-ruang sosial tempat rakyat berinteraksi sehari-hari. Arahan ini disampaikan melalui Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, di Jakarta, Rabu […]

  • Nadiem Makarim seusai diperiksa Kejagung, Senin (23/06/2025).

    Proyek Rp10 Triliun Diusut, Nadiem Diperiksa Hampir 12 Jam

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemeriksaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung, Senin (23/6/2025), menandai babak baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan senilai hampir Rp10 triliun. Nadiem diperiksa selama hampir 12 jam, terkait tanggung jawabnya dalam kebijakan strategis dan penggunaan anggaran digitalisasi pendidikan tahun 2019–2023. Nadiem […]

expand_less