Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » DPR Nilai Pemerintah Makin Responsif dalam Menetapkan Harga BBM

DPR Nilai Pemerintah Makin Responsif dalam Menetapkan Harga BBM

  • account_circle MA
  • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
  • visibility 51
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai pemerintah semakin adaptif dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama badan usaha penyedia BBM yang melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

“Penyesuaian harga tersebut mencerminkan semakin adaptifnya mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi terhadap perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah,” kata Christiany dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurut Christiany, penurunan harga sejumlah jenis BBM non-subsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan biaya operasional di berbagai sektor.

Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga BP 92 turun dari Rp16.670 per liter menjadi Rp16.130 per liter atau berkurang Rp540 per liter. Sementara itu, BP Ultimate turun dari Rp17.240 per liter menjadi Rp16.760 per liter atau turun Rp480 per liter.

Di sisi lain, harga BP Ultimate Diesel mengalami penyesuaian naik dari Rp21.340 per liter menjadi Rp21.910 per liter seiring dinamika harga energi di pasar global.

Christiany juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Menurutnya, pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas pasokan energi nasional di tengah volatilitas harga minyak internasional, sekaligus memastikan kebijakan energi tetap memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.

“Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola energi yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Selain itu, Christiany mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang turut melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara bertahap. Per 1 Agustus 2026, harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter, serta Pertamax Turbo dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan, yakni Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

“Penyesuaian ini membuat masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi tetap memperoleh perlindungan dari sisi harga,” katanya.

Ia menilai langkah Pertamina mencerminkan komitmen BUMN energi dalam menjalankan fungsi komersial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau.

Christiany menekankan sinergi antara Kementerian ESDM dan Pertamina perlu terus diperkuat agar kebijakan energi nasional dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Menurutnya, stabilitas harga BBM memiliki dampak langsung terhadap biaya distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, sektor industri, hingga laju inflasi nasional.

Karena itu, ia menegaskan kebijakan penyesuaian harga harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor energi nasional.

“Penurunan harga BBM non-subsidi ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Saya mengapresiasi kinerja Menteri ESDM dan komitmen Pertamina yang terus menghadirkan kebijakan harga yang adaptif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah dan badan usaha energi perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh pasokan energi yang aman, harga yang kompetitif, serta kepastian layanan di seluruh wilayah Indonesia.

Christiany menegaskan sektor energi memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia berharap pemerintah bersama Pertamina dan seluruh badan usaha penyedia BBM terus menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memastikan setiap kebijakan penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan berdasarkan kondisi pasar yang objektif.

“Dengan demikian, stabilitas energi nasional dapat terus terjaga, daya saing dunia usaha meningkat, dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” tutupnya.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo

    Bamsoet Desak Reformasi Internal Peradilan: “Wibawa Hakim Harus Dibangun dari Integritas”

    • calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menyoroti pentingnya reformasi internal di tubuh Mahkamah Agung (MA) dan komunitas hakim sebagai respons atas merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (18/4/2025), Bamsoet menekankan bahwa pemulihan marwah dan martabat peradilan tidak bisa hanya mengandalkan […]

  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. Sumber foto : Instagram @sufmi_dasco

    MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya masing-masing. Sidang dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2025, meski DPR tengah berada dalam masa reses. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa pimpinan DPR telah memberikan izin kepada MKD untuk menggelar sidang tersebut. […]

  • Audiensi panitia MUBES KKSS XII dan PSBM XXV dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pada Jum'at (4/4/2025).

    Andi Amran Terpilih Aklamasi, Simbol Soliditas KKSS Nasional

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    MAKASSAR, CUPLIKAN.CO.ID — Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dalam Musyawarah Besar (Mubes) XII yang digelar di Makassar, Jumat (11/4/2025). Penetapan Andi Amran sebagai calon tunggal menjadi bukti kuatnya soliditas dan kebersamaan warga Sulawesi Selatan di seluruh Indonesia. Dukungan […]

  • Konferensi Pers pencabutan izin tambang 4 perusahaan di Raja Ampat.

    Empat Izin Tambang Dicabut! Pemerintah Bongkar Fakta Mengejutkan

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas terhadap tambang nikel yang dianggap merusak kawasan Raja Ampat. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), empat izin usaha pertambangan (IUP) resmi dicabut secara permanen mulai Selasa, 10 Juni 2025. Empat perusahaan yang dicoret dari daftar legalitas tambang tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, […]

  • Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam Pilkada Lamongan2024. Sumber Foto : KPU Lamongan

    KPU Lamongan: 18 Kecamatan Lanjutkan Rekapitulasi Hari Ini

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    LAMONGAN, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan memulai tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 di tingkat kecamatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari 27 kecamatan yang ada, sembilan kecamatan telah melaksanakan rekapitulasi sejak Jumat (29/11). Anggota KPU Lamongan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hafid Hamsah, menjelaskan rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung sesuai jadwal yang […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita

    Ratna Juwita Tolak Wacana Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mempertimbangkan untuk tidak memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada pengemudi ojek online (ojol). Ratna, yang merupakan politisi PKB dari Dapil Jatim IX, menyampaikan keberatannya langsung kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, […]

expand_less