Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Meme Ciuman : Ujian Kedewasaan Demokrasi dan Hukum

Meme Ciuman : Ujian Kedewasaan Demokrasi dan Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 11 Mei 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Hamid Basyaib

SEORANG mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap dan langsung ditahan oleh polisi karena membuat dan menyebarkan poster rekayasa digital, yang menggambarkan Presiden Prabowo berciuman dengan Joko Widodo.

Padahal itu cuma satir, kritik dengan sarana gambar digital, yang bahkan dari segi estetika terhitung buruk, konyol, bisa dibilang norak.

Dalam masyarakat yang sehat secara intelektual, satir bukan isyarat bahaya, melainkan tanda hidupnya nalar publik. Dalam negara yang percaya-diri terhadap demokrasinya, olok-olok terhadap penguasa bukan hanya diperbolehkan, justeru perlu dirayakan.

Tapi di negeri ini, sebuah meme ciuman dua tokoh politik dianggap kejahatan yang harus ditindak — mencerminkan sikap tak percaya-diri pada bunga demokrasi yang telah kita sepakati sebagai bangsa untuk sama-sama kita mekarkan.

Meme karya SSS itu jelas hanya sindiran politik, tapi polisi bereaksi seolah-olah itu aksi subversi. Dengan sigap polisi memetik pasal “melanggar kesusilaan” dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)—pasal karet yang terlalu sering digunakan untuk menghukum ekspresi publik yang tidak menyenangkan penguasa.

Pertanyaannya sederhana: kesusilaan macam apa yang kita jadikan pegangan hidup bersama, yang sedemikian rapuhnya sehingga bisa hancur hanya oleh gambar digital? Dan mengapa negara lebih cepat bereaksi terhadap meme daripada terhadap kekerasan aparat, korupsi pejabat, atau pelanggaran HAM?

***

Kasus ini mengingatkan kita pada salah satu momen terpenting dalam sejarah kebebasan berekspresi (di Amerika Serikat): Hustler Magazine vs Falwell (1988). Kisahnya hampir sama absurdnya. (Difilmkan menjadi “The People vs Larry Flynt” oleh Sutradara Milos Forman, dengan bintang utama Woody Harrelson).

Hustler adalah majalah porno yang lebih vulgar daripada Playboy, bahkan Penthouse. Pemiliknya Larry Flynt, seorang tokoh cabul, kasar dan tak kenal takut, meski pernah ditembak oleh seorang pembenci dan membuatnya lumpuh seumur hidup.

Pada 1983 ia menerbitkan parodi iklan bertajuk “First Time” yang menyerang pendeta konservatif Jerry Falwell, yang mengklaim punya pengikut puluhan juta warga Amerika.

Parodi itu adalah pelesetan atas iklan minuman keras Campari, yang saat itu terkenal dengan gaya wawancara sensual bertema “pengalaman pertama”. Hustler meniru gaya itu, tetapi memuat wawancara fiktif yang di dalamnya Falwell “mengaku” pertama kali berhubungan seks adalah dengan ibunya sendiri di toilet umum.

Disebut bahwa Falwell waktu itu berumur 7 tahun, dan dalam keadaan mabuk. Vulgar, jorok dan tak masuk akal (misalnya: anak 7 tahun sudah mabuk-mabukan). Tapi itulah satir — dan yang terpenting: di bawahnya tertera jelas “Ad parody – not to be taken seriously” (cuma parodi iklan, tidak perlu dianggap serius).

Falwell marah besar dan menggugat. Tapi Flynt tidak mau minta maaf. Tim Falwell membawa kasus ini sampai ke Mahkamah Agung. Dan di sinilah muncul kecemerlangan tim hukum Flynt. Mereka tidak memainkan drama moralitas, melainkan logika publik.

***

Dalam persidangan, pengacara Flynt memanggil para saksi dari kalangan jemaat dan simpatisan Falwell. Artinya: mereka memanggil saksi-saksi yang niscaya bakal memberatkan Flynt sebagai klien mereka sendiri.

Pertanyaan tim lawyer Flynt satu saja: “Apakah Anda percaya isi parodi itu nyata?” Jawaban mereka sama: tidak. Sama sekali tidak percaya. Mereka tahu itu lelucon. Mereka bilang Pendeta Falwell adalah panutan mereka, dan mustahil berbuat seperti yang dinyatakan oleh majalah Hustler.

Dengan jawaban itu, menjadi jelas: tim pengacara Flynt berhasil membuktikan dengan meyakinkan bahwa iklan ledekan Flyint itu cuma gurauan. Tidak ada orang yang menganggapnya sebagai fakta.

Dan jika bahkan pengikut Falwell yang paling setia pun tidak menganggapnya sungguhan, maka tidak terjadi pencemaran nama baik yang bisa dibuktikan. Tak ada kerugian. Tiada kesalahan fakta.

Maka klaim Falwell bahwa lantaran iklan itu ia mengalami “tekanan mental” dan “kerusakan reputasi”, tidak bisa dipercaya, karena itu harus diabaikan.

Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya memutuskan bulat 8–0 (satu hakim abstain): parodi tersebut dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi.

Hakim William Rehnquist menulis bahwa “public figures must tolerate vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks.” Tokoh publik harus toleran terhadap serangan tajam yang gencar, pahit dan terkadang menjengkelkan.

Tokoh publik, katanya, tidak berhak atas perlindungan dari satir, karena itulah harga yang harus dibayar dalam masyarakat terbuka. Dan itulah risiko wajar dari status figur publik — terhadap mereka harus dikenakan standar yang lebih ketat daripada terhadap warga biasa.

***

Indonesia belum sampai ke titik kedewasaan demokrasi dan hukum seperti itu. Kita masih hidup dalam mentalitas feodal yang menganggap pemimpin sebagai sosok sakral yang tak boleh disentuh, apalagi ditertawakan. Kita punya UU ITE—sebuah produk hukum serbaguna yang bisa digunakan untuk menindak apa pun yang tak disukai penguasa.

Meme ciuman itu mungkin konyol. Tapi ia bukan kriminal. Ia adalah komentar sosial. Ia adalah bentuk kebebasan ekspresi—yang bahkan kalaupun kasar, tetap sah secara etis dan seharusnya juga legal.

Dalam demokrasi, kebebasan bukan hanya soal berkata benar, tapi juga tentang hak untuk berkata lucu, sinis, bahkan menjengkelkan.

Jika negara merasa harga dirinya hancur oleh sebuah meme, maka masalahnya bukan pada si pembuat meme, melainkan pada negara yang terlalu rapuh untuk ditertawai.

Negara yang kuat tidak mudah tersinggung oleh tingkah warganya. Negara yang sehat tidak takut pada tawa. Dan negara yang terlalu sensitif terhadap penghinaan, biasanya sedang dalam perjalanan menuju otoriter.

Tawa adalah ujian bagi demokrasi. Bila penguasa tak tahan terhadap canda, maka ia tidak layak memimpin dalam sistem yang menjunjung kebebasan.*

*Penulis adalah Jurnalis senior

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Debat Kedua Pilkada Lamongan Tekankan Inovasi Pelayanan Publik

    Debat Kedua Pilkada Lamongan Tekankan Inovasi Pelayanan Publik

    • calendar_month Jumat, 8 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    LAMONGAN, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan menyelenggarakan debat publik kedua untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Serentak 2024. Acara ini berlangsung di Harris Hotel Surabaya pada Kamis malam (7/11/2024), menampilkan adu gagasan dari kedua pasangan calon mengenai tema inovasi pelayanan publik. Debat tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU Lamongan, kedua […]

  • Deklarasi Kampanye Damai KPU Bondowoso

    KPU Bondowoso Deklarasikan Kampanye Damai, Paslon Sepakat Pilkada Kondusif

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Menjelang dimulainya masa kampanye Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengadakan deklarasi kampanye damai. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Ijen View, Selasa sore (24/9/2024), dihadiri oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bondowoso beserta tim pendukung, perwakilan partai pengusung, Forkopimda Bondowoso, Pj. Bupati dan Pj. Sekda, Bawaslu, […]

  • Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo

    DPR Soroti Pelanggaran Izin Umrah Bupati Aceh Selatan

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo, menyoroti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, setelah diketahui berangkat umrah tanpa izin resmi dari Gubernur Aceh maupun Menteri Dalam Negeri. Kepergian tersebut menjadi sorotan karena dilakukan saat wilayahnya tengah dilanda bencana banjir. Eka Widodo, yang dikenal dengan […]

  • Pelantikan DPP Pengajian Al Hidayah

    Pengajian Al Hidayah Perkuat Dakwah Melalui Akselerasi Digital Nasional

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Upaya Pengajian Al Hidayah dalam memasuki era digital semakin ditegaskan melalui pelantikan pengurus pusat periode 2025–2030 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (29/11/2025). Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum akselerasi digital dalam model dakwah dan pemberdayaan perempuan. Ketua Dewan Penasehat Pengajian Al Hidayah, Sri Suparni Bahlil, menyebut bahwa organisasi perempuan tak bisa lagi hanya […]

  • DPR: Edukasi Politik Pemilih Muda Perkuat Demokrasi Indonesia

    DPR: Edukasi Politik Pemilih Muda Perkuat Demokrasi Indonesia

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza menegaskan pentingnya pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan bagi pemilih pemula sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus mencetak generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. “Harapan kita melalui pendidikan berkelanjutan ini, kualitas pemilihan ke depan bisa lebih baik, baik dari sisi […]

  • Reni Astuti dalam acara di Sidoarjo, Jawa Timur kemarin

    Reni Astuti: Demokrasi Harus Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    SIDOARJO, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya – Sidoarjo), Reni Astuti, menegaskan bahwa sistem demokrasi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Sidoarjo. Menurut Reni, negara demokrasi harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah berpihak kepada rakyat, bukan […]

expand_less