Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

  • account_circle MA
  • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum pidana. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mempertimbangkan dimensi hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan status dan pembuktian kepemilikan suatu aset.

Pernyataan itu disampaikan Soedeson saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Pengurus Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

“Pembahasan perampasan aset tidak bisa hanya dilihat dari sisi pidana. Kita juga harus memperhatikan hukum perdata, yang memiliki persoalan dan kompleksitas tersendiri,” ujarnya.

Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa konsep perampasan aset, khususnya melalui mekanisme non-conviction based (NCB) in rem forfeiture, berkaitan langsung dengan status kepemilikan suatu harta. Karena itu, penyusunan regulasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sebagai informasi, non-conviction based (NCB) asset in rem forfeiture merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Dalam mekanisme ini, gugatan diajukan terhadap aset atau objeknya (in rem), bukan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Soedeson menilai, penerapan konsep tersebut membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata. Pasalnya, dalam hukum perdata, seseorang yang menguasai suatu benda belum tentu merupakan pemilik yang sah secara hukum.

Menurutnya, persoalan kepemilikan inilah yang menjadi tantangan utama dalam merumuskan aturan mengenai perampasan aset. Oleh sebab itu, regulasi yang disusun harus memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan sebelum negara dapat melakukan perampasan.

“Ini menjadi persoalan yang harus kita cermati bersama. Masukan dari berbagai pihak mengingatkan bahwa penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset harus dilakukan dengan sangat teliti karena konsep in rem berkaitan langsung dengan kepemilikan harta,” tegasnya.

Ia juga mencontohkan praktik jual beli dalam hukum perdata. Menurutnya, kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak serta-merta memindahkan hak milik apabila syarat-syarat hukum belum terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan aset memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Karena itu, Soedeson mengajak kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat untuk terus memberikan masukan yang lebih mendalam, khususnya terkait aspek teknis dalam mekanisme perampasan aset. Ia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya efektif dalam memberantas kejahatan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan tetap melindungi hak kepemilikan warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Saya berharap teman-teman dapat memberikan masukan yang lebih teknis. Pada akhirnya, landasan utama kita adalah UUD 1945 yang menjamin hak kepemilikan. Tantangannya adalah bagaimana merumuskan mekanisme yang tetap efektif namun tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat,” pungkasnya.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo, Kapolri Listo Sigit dan Kepala BPOM Dr Taruna Ikrar

    Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Bebas Narkoba Menuju 2045

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia bebas dari narkoba sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkotika hasil sitaan sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Barang haram senilai Rp29,37 […]

  • Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini

    Amelia Anggraini Tekankan Kesiapan TNI Pasca UU TNI No.3/2025

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus diiringi dengan kesiapan operasional yang nyata di lapangan. Menurutnya, regulasi baru tersebut menuntut penguatan kesiapan satuan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Amelia menjelaskan, UU Nomor 3 Tahun […]

  • Presiden PKS Al Muzammil Yusuf (tengah)

    PKS Buka Peluang Dukung Prabowo di Pilpres 2029!

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sinyal mengejutkan datang dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf. Ia mengungkapkan bahwa partainya tidak menutup kemungkinan untuk kembali mendukung Prabowo Subianto jika Menteri Pertahanan itu mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029 mendatang. Namun, Muzzammil menegaskan bahwa keputusan strategis semacam itu bukan berada di tangan pribadi, melainkan akan ditentukan […]

  • Presiden Indonesia Prabowo Subianto

    Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pesantren Usai Tragedi Sidoarjo

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto resmi merestui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Langkah ini diambil setelah tragedi ambruknya bangunan Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa beberapa waktu lalu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kejadian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap keamanan dan […]

  • Anak-anak dari Dr A'laa An-Najar yang menjadi korban tewas kebrutalan Israel.

    Genosida Gaza Terus Berlanjut : 9 Anak Dokter Gaza Tewas Dihantam Rudal!

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketika dunia sibuk dengan rutinitas harian, tragedi kemanusiaan di Gaza terus berlangsung tanpa henti. Pada Jumat, 23 Mei 2025, serangan udara Israel kembali menargetkan wilayah pemukiman sipil dan menghancurkan rumah seorang dokter anak, Dr. Alaa Al-Najjar, yang tengah bertugas di klinik saat tragedi itu terjadi. Sembilan dari sepuluh anak Dr. Al-Najjar yang […]

  • Presidium Majelis Nasional KAHMI, Abdullah Puteh, saat menyampaikan sambutan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama KAHMI di rumah dinas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Rabu (12/3/2025).

    Abdullah Puteh Dorong Alumni HMI Aktif di Dunia Usaha: “Kesempatan Itu Banyak!”

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Abdullah Puteh, menekankan pentingnya peran alumni HMI dalam dunia usaha. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama MN KAHMI di Rumah Dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Rabu (12/3/2025). Dalam pidatonya, Abdullah Puteh […]

expand_less